Pekerjaan Laboratorium Ditaksir 60 Persen, Dewan Bengkulu Utara Cek Proyek Tak Tuntas

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 30 Dec 2024 - 22:58

Komisi I DPRD Bengkulu Utara meninjau pekerjaan labolatorium kesehatan, Senin 30 Desember 2024. --shandy/rb

pekerjaan laboratorium ditaksir 60 persen, dewan bengkulu utara cek proyek tak tuntas                            koranb.id – komisi i dprd bengkulu utara senin 30 desember 2024 meninjau langsung pekerjaan bangunan laboratorium kesehatan.
proyek senilai rp4,9 miliar tersebut tidak tuntas dikerjakan dan saat inin sudah berstatus putus kontrak. 
komisi i dprd bengkulu utara meninjau langsung bangunan yang tidak tuntas tersebut. 
sekretaris dinas kesehatan wilson hendri, s.sos menerangkan jika dinas kesehatan sudah memproses pelaksanaan pemutusan kontrak secara tertulis.
baca juga:dprd kaur pertanyakan perizinan tambak udang 
baca juga:tak ada libur tambahan, 2 januari asn harus masuk
“surat pemutusan kontrak sudah kita berikan pada penyedia atau kontraktor karena kontraktor tidak bisa menyelesaikan kontrak,” terangnya.
ia juga menyampaikan jika berdasarkan taksiran konsultan pengawas jika progres pengerjaan hanya sekitar 60 persen.
“kontrak sudah kita putus dan perkiraan dari konsultan pekerjaan sekitar 60an persen, sedangkan untuk dana yang dibayarkan 50 persen,” terangnya. 
sementara itu ketua komisi i dprd bengkulu utara hasdiansyah menerangkan jika sangat kecewa lantaran pekerjaan tersebut tidak selesai. 
baca juga:tahun depan, tak ada pengurangan tenaga honorer
baca juga:dewan kabupaten kaur minta warga penerima manfaat layangkan surat protes ke kontraktor
sedangkan pekerjaan senilai rp 4,9 miliar tersebut bersumber dari dana alokasi khusus (dak). 
“mendapatkan dana alokasi khusus itu tidak mudah, sangat disayangkan tentunya program bangunan yang kita harapkan bisa menunjang pelayanan masyarakat bisa tuntas,” terangnya. 
ia menegaskan jika komisi i akan memanggil dinas kesehatan dan semua pihak yang terkait dengan pembangunan proyek tersebut. 
mereka ingin mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pekerjaan tersebut tidak tuntas.
baca juga:jelang tahun baru, bapokting di lebong merangkak naik 
baca juga: sepanjang 2024, polres lebong terima 199 laporan, 52 kasus diselesaikan dengan rj 
“karena waktu kontrak yang diberikan harusnya sudah sangat cukup, kita akan mengundang untuk rapat kerja lebihdulu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,” terangnya. 
ia menilai dinas kesehatan seharusnya memiliki catatan progres kerja setiap pekannya dan menjadi evaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh dinas kesehatan bagi pemilik pekerjaan.
ia menilai jika progres pekerjaan hingga putus kontrak saat ini sangat jauh dari selesai. 
“jika pengawasan bisa dilakukan lebih ketat, harusnya ini tidak terjadi, karena harusnya ada progres setiap pekan yang harus dicapai oleh kontraktor dan bisa diawasi dan dilakukan percepatan jika terjadi perlambatan pekerjaan sejak awal kontrak,” terangnya.  ia juga mempertanyakan terkait kelanjutan pekerjaan laboratorium yang tidak tuntas tersebut. 
baca juga:sepanjang 2024, 2.909 ton sampah masuk tpa lebong
baca juga:pasca pilkada, 7 pejabat pemkab lebong ajukan pindah luar daerah
termasuk terkait dengan kemungkinan sumber dana pembanguann kelanjutan pekerjaan tersebut. 
“yang jelas tahun ini tidak ada anggaran lanjutan, artinya tahun ini tidak bisa dituntaskan. lalu kita ingin mengetahui langkah dari dinas kesehatan bagaimana kelanjutan pembangunan karena bangunan ini jelas tidak bisa digunakan,” tegas hasdiansyah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 31 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan