Buru Pajak, BKD Kabupaten Kepahiang Libatkan Jaksa

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Minggu , 05 Jan 2025 - 22:27

PAJAK: Kendaraan Samsat Keliling saat mangkal di kawasan Pasar Kepahiang. Tahun ini dalam upaya optimalisasi pajak daerah, BKD akan libatkan jaksa--HERU/RB

buru pajak, bkd kabupaten kepahiang libatkan jaksa                            kepahiang, koranrb.id - dalam upaya optimalisasi pbb-p2 dan opsen pkb bbnkb tahun 2025,  bidang pendapatan bkd kepahiang menggandeng kejaksaan negeri (kajari) melalui seksi intelijen dan seksi datun. 
kejaksaan ikut aktif berperan mendampingi bkd, dalam menarik pbb-p2 serta pajak kendaraan terutama pajak kendaraan dinas di lingkungan pemkab kepahiang.
aturan baru pbb-p2 dan opsen pajak kendaraan ini sendiri, sesuai  regulasi hukum terbaru yakni berdasarkan perda provinsi bengkulu nomor 7 tahun 2023 dan perda kabupaten kepahiang nomor 3 tahun 2024, serta aturan pembayaran pajak secara online.
baca juga:perjuangkan pembangunan jalan tol di kepahiang
kepala bkd kabupaten kepahiang, jono antoni, s.sos, m.si menerangkan penerapan aturan baru ke depan akan lebih menguntungkan daerah. 
karena, rincian pembagian hasil dari opsen pkn dan bbnkb lebih jelas serta dana langsung ditransfer ke rekening kas daerah.
"rinciannya tidak menunggu perhitungan dari provinsi lagi.
namun ada rincian 66 persen langsung ke kasda kabupaten," tegas jono antoni.
baca juga:pejabat dan mantan pejabat diduga kuasai sawit ilegal di hutan mukomuko
selain opsen pkb dan bbnkb, pihaknya juga mengoptimalkan capaian pbb-p2, melalui pemerintah desa (pemdes).
bkd mengumpulkan seluruh kades, lurah dan petugas pungut pbb menjadi peserta sosialisasi.
jono mengatakan ada beberapa kendala yang dialami petugas di desa dalam menarik pbb.
diantaranya adanya keberadaan objek pajak yang kepemilikan berada di luar desa, sehingga pemdes alami kesulitan menjadi bangunan tersebut sebagai objek pbb di desanya.
baca juga:ada isu 'siluman', honorer setwan mulai ketar-ketir
"petugas dari kabupaten kepahiang akan turun ke desa, " terang jono. 
tahun 2025 ini, bkd kabupaten kepahiang telah membidik target capaian pendapatan asli daerah (pad) di ta 2025 sebesar rp65 miliar lebih.
target pad tersebut lebih tinggi ketimbang yang dibebankan di ta 2024 sebesar rp56 miliar
diketahui, di ta 2024 ini bkd kepahiang telah menerbitkan kisaran 55 ribu sppt.  
baca juga:proyek rehab alur ddts: minimalisir banjir dan dukung program ketahanan pangan nasional 
untuk diketahui, untuk kenaikan tarif pajak akan disesuaikan dengan nilai njop. untuk lahan pertanian, jika njop rp 200 juta maka dikenakan pbb sebesar 0,15 persen sampai 0,2 persen.
njop di atas rp 200 juta - rp 500 juta maka dikenakan pbb di angka 0,25 persen.
selanjutnya, njop rp 500 juta - rp 1 miliar dikenakan pbb 0,3 persen serta njop rp 1 miliar - rp 5 miliar 0,35 persen, njop rp 5 - 10 miliar dikenakan pajak 4 persen dan seterusnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 6 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan