Perizinan Air Tanah Harus Terintegrasi OSS, Perusahaan Akan Disanksi Jika Tidak Sesuai Aturan

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 12 Jan 2025 - 22:02

PKS: Air menjadi kebutuhan pokok pada aktivitas produksi di pabrik saat produksi CPO Sawit. FIRMANSYAH/RB--

perizinan air tanah harus terintegrasi oss, perusahaan akan disanksi jika tidak sesuai aturan                             koranrb.id – berkaitan dengan penggunaan air tanah yang dilakukan perusahaan yang ada mukomuko. 
dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu (dpmtpsp) kabupaten mukomuko, akan memberikan sanksi sesuai regulasi yang ada jika tidak memiliki izin atau perizinan  penggunaan air tanah. tidak terintegrasi ke sistem online single submission (oss). 
‘’air tanah yang digunakan perusahaan dan korporasi wajib memiliki izin. sesuai aturan terbaru, perizinan penggunaan air tanah harus terintegrasi ke sistem perizinan online,” kata kepala dpmptsp kabupaten mukomuko, juni kurnia diana s.ap.
juni mengatakan, bagi perusahaan yang tidak mengindahkan izin penggunaan air tanah, dapat diberlakukan saksi administratif.
baca juga:cegah praktik rentenir, 192 koperasi di mukomuko akan dicek
baca juga:lampirkan berkas fiktif, cpns langsung digugurkan, kalau sudah dilantik bisa dipecat
pemilik perusahaan dapat diberikan sanksi. mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan hingga pencabutan izin penggunaan air tanah.
kewenangan pengawasan perizinan dan pengusahaan air tanah ini diberikan kepada gubernur, bupati dan wali kota di masing-masing daerah.
“kami sudah sampaikan terkait penggunaan air tanah ini dari tahun lalu. agar mereka dapat mengintergrasikannya ke sistem oss sehingga bisa kita pantau. jika tahun ini masih ada juga yang kami temukan tidak ikuti aturan tentu, sanksi sesuai tingkatan akan kami berikan,” terang juni.
juni menambahkan, kewajiban pengurusan izin penggunaan air tanah secara online atau terintegrasi ke sistem oss, mencermati peraturan menteri energi sumber daya mineral (permen esdm) nomor 14 tahun 2024.
baca juga:dinas dukcapil pastikan pengurusan adminduk gratis dan selesai 1 hari
baca juga:target pad pajak daerah naik rp 33,4 miliar, naik signifikan dari tahun 2024
tentang penyelenggaraan izin pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah. 
berdasarkan permen esdm yang baru 9 desember 2024, setiap badan usaha perorangan, perseroan maupun korporasi yang menggunakan air tanah diwajibkan mengantongi izin yang terintegrasi ke sistem oss.
‘’permen esdm terbaru mengatur tentang penggunaan air tanah dan perizinannya ini baru diterbitkan pada awal desember 2024 lalu. dimana aturan ini diberlakukan untuk semua badan usaha,” sampai juni kurnia.
demi kepatuhan terhadap aturan tersebut juni kurnia menegaskan, agar semua badan usaha di mukomuko, yang menggunakan air tanah untuk keberlangsungan usaha, dapat berkontribusi ke daerah dengan segera mengurus izin sebagaimana yang dituntut secara aturan tersebut.
baca juga:kolam bbi bisa dimanfaatkan untuk program ketahanan pangan
baca juga:disdikbud rejang lebong susun strategi antisipasi libur panjang ramadan 2025
‘’kita daerah wajib mengawasi dan mengingatkan perusahaan, agar pengurusan izin sesuai yang ditegaskan aturan, karena sebuah kepatuhan. aturan ini bersifat wajib dan mengikat bagi semua badan usaha pengguna air tanah,” bebernya.
juni juga menyampaikan, air tanah sebagaimana dimaksud dalam permen esdm tersebut yaitu,  air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. 
berdasarkan peraturan tersebut, para pihak yang diwajibkan mengurus perizinan penguasahaan air tanah. yakni mulai dari dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi dan badan usaha milik swasta maupun perorangan. 
baca juga:disdikbud rejang lebong susun strategi antisipasi libur panjang ramadan 2025
baca juga:ini dia daftar juara umum open grasstrack escobar cup 5 tahun 2025
bagi pelaku usaha industri, penggunaan air tanah harus memelihara daya dukung lingkungan di sekitar kawasan industri termasuk tidak mengambil air tanah yang dilarang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
“jadi terkait aturan dan sistematis sudah sangat jelas, tinggal lagi bagaimana kita harus memastikan semua berjalan sesuai regulasi,” tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 13 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan