DPRD Bengkulu Utara Sahkan Perda BPBD, Wajib Hadir di Tengah Bencana

Reporter: Tri Shandy Ramadhani |

Editor: RD Putra |

Kamis , 07 Dec 2023 - 22:30

PEMBAHASAN : Pansus DPRD Bengkulu Utara saat membahas Raperda BPBD dengan BPBD yang saat ini sudah disahkan. --shandy/rb

dprd bengkulu utara sahkan perda bpbd,  wajib hadir di tengah bencana                             arga makmur, koranrb.id – dprd bengkulu utara (bu) sudah menyetujui raperda tentang perubahan perda badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) yang diajukan pemkab bu. 
perda ini diharapkan bisa benar-benar menjadi dasar bpbd dalam pelaksanaan tugas terutama dalam penanganan jika terjadi bencana. 
baca juga:rekrutmen casn bakal digelar tiga bulan sekali, dprd prov koordinasi ke menpanrb 
ketua bapemperda dprd bu tommy sitompul, sh menerangkan jika penanganan maksimalnya tugas bpbd tersebut sangat penting. 
apalagi provinsi bengkulu terutama kabupaten bu merupakan daerah yang rawan dengan bencana mulai dari gempa bumi maupun banjir. 
baca juga:apbd tepat waktu, dprd minta konsisten program awal tahun 
“sehingga prosedur dalam pelaksanaan tugas memang harus benar-benar jelas dan tertuang dalam raperda yang sudah kita sahkan menjadi perda tersebut,” terangnya.
ia menerangkan bpbd sebagai opd yang terkait dengan bencana daerah bukan hanya bertugas dalam penanganan saat bencana. 
baca juga:tanyakan dana csr tambak, warga kelurahan bandar datangi dprd kaur
ia mengingatkan jika bpbd juga bertugas dalam mitigasi dan pencegahan terjadinya bencana terutama meminimalisir dampak terjadinya bencana. 
“kita tidak mungkin menghalangi jika memang bencana itu terjadi, namun bpbd kita minta meminimalisir munculnya korban,” terangnya. 
selain itu, pengajuan pembangunan atau revitalisasi bangunan dampak bencana juga diharapkannya benar-benar terstruktur dengan jelas. 
baca juga:dprd bengkulu utara bahas raperda perangkat desa
sehingga pasca terjadinya bencana, pemkab bu terutama bpbd diminta dengan cepat melakukan pelaporan bahkan pengajuan renovasi infrastruktur yang rusak akibat bencana. 
sehingga dampak bencana yang merupakan kerusakan infrastruktur tidak terlalu lama dirasakan masyarakat. 
“termasuk infrastruktur yang bukan menjadi kewenangan daerah, atau infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi maupun pemerintah pusat,” terangnya. 
ia menerangkan jika dalam situasi bencana tentunya kondisi masyarakat akan panik dan banyak kebutuhan yang dibutuhkan namun tidak bisa dipenuhi masyarakat yang tertimpa bencana. 
sehingga bpbd harus cepat tanggap hadir saat terjadi bencana dan membawa minimal kebutuhan pokok atau makanan yang dibutuhkan masyarakat.
baca juga:dak pendidikan naik 3 kali lipat
“bpbd harus cepat tanggap, jangan menunggu laporan dan harus gerak cepat. sehingga tidak boleh lagi ada penanganan yang terkendala dengan birokrasi yang panjang,” terangnya. 
termasuk, jika terjadi bencana bpbd tentunya tidak bisa bekerja sendiri melakukan penanganan bencana. 
baca juga:perlu gulirkan program bosda 
penanganan bencana juga harus berkolaborasi dengan lintas instansi termasuk tni dan polri yang juga aktif dalam melakukan penanganan selama ini. 
“pola koordinasi dengan tni, polri maupun relawan ini harus terus dijaga dan dibangun. termasuk pembagian tugas-tugas yang dilakukan,” terangnya. 
selain bencana alam, bpbd juga harus terlibat dalam bencana kecelakaan yang mungkin terjadi di bu. 
ini mengingat bu juga memiliki garis pantai terpanjang di provinsi bengkulu yang juga menjadi kawasan nelayan bekerja.
baca juga:kejar target pad pbb, bapenda surati kades
“sehingga memang tidak jarang terjadi kecelakaan laut seperti nelayan atau masyarakat yang tenggelam,” terangnya. 
bpbd juga harus ikut aktif melakukan penanganan, terutama dengan peralatan dan perlengkapan yang dimiliki bpbd. 
penanganan dan penyelamatan ini juga harus cepat dilakukan karena menyangkut dengan keselamatan masyarakat bu. termasuk berkoordinasi dengan basarnas.
“karena bpbd harus memiliki jaringan yang luas dalam penanganan bencana. karena tidak bisa dilakukan sendiri, termasuk dengan relawan,” terangnya. 
selain itu, beberapa kecamatan di bu juga rawan terjadi bencana longsor, terutama saat musim hujan terjadi. 
ia meminta bpbd melakukan pemetaan terkait titik-titik longsor sebagai bentuk pencegahan. 
baca juga:pelajar perlu diberikan pemahaman tertib lantas
sehingga bpbd bisa berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penanganan segera pada titik-titik yang rawan longsor. 
“longsor bisa diantisipasi, karena titik-titik longsor bisa dipetakan dan bisa dilakukan penanganan segera,” terangnya.
baca juga:kejar target pad pbb, bapenda surati kades
bpbd juga bisa berkoordinasi lintas opd maupun dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar lokasi dan memiliki alat berat untuk membantu penanganan dan pencegahan bencana. 
sehingga bisa meminimalisir potensi bencana terutama longsor yang mungkin terjadi di bu. 
“apa yang memang bisa dilakukan pencegahan, ini harus dikedepankan. apalagi melihat situasi cuaca di bu yang memasuki akhir hingga awal tahun terjadi hujan dengan curah hujan yang sangat tinggi,” pungkas tommy. (qia/adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 8 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan