PH Eks Sekwan Kembali Buka-bukaan, Sebut Banyak Permintaan dari Pimpinan

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Riky Dwiputra |

Rabu , 15 Jan 2025 - 22:32

Penyidik Kejari Kepahiang melakukan pemeriksaan berkas yang sempat diamankan di ruang kerja Sekwan beberapa waktu lalu.--Heru/RB

ph eks sekwan kembali buka-bukaan, sebut banyak permintaan dari pimpinan                            koranrb.id - ancaman pidana kepada eks sekretaris dprd (sekwan) kabupaten kepahiang, rolland yudhistira dan pejabat terkait di lingkungan sekretariat dprd (setwan) kepahiang sudah di depan mata.
penyidik kejari kepahiang pun sejauh ini, masih melakukan serangkaian pemeriksaan kepada para pihak terkait dalam perkara dugaan korupsi terkait tuntutan ganti rugi (tgr) laporan hasil pemeriksaan (lhp) bpk ri di lingkungan setwan kepahiang. 
di saat proses hukum yang masih terus berjalan, penasihat hukum mantan sekwan kepahiang, joni bastian, sh mengatakan kliennya sudah menerima hukuman sosial.
menurutnya, tak hanya pribadi kliennya, keluarga besar kliennya ikut terdampak pascapenanganan dugaan korupsi di setwan yang sedang ditangani kejari kepahiang. 
"klien saya hingga saat ini masih berstatus saksi, tapi pribadinya hingga keluarga besarnya sudah disudutkan dan dianggap sebagai pihak yang paling bersalah. ini berdampak pada kehidupan pribadinya. hukuman sosial sudah diterima klien saya, seolah-olah sudah menjadi penyebab utama timbulnya kerugian negara di setwan kepahiang," beber jhoni. 
baca juga:pemakaman bupati kaur secara militer, berjasa untuk negara, banjir pelayat
baca juga:pembangunan jalan tembus air lanang ke bang haji terkendala hutan lindung
padahal lanjutnya, tgr di setwan mulai ta 2021-2023 terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh kliennya. sebagai sekwan, disampaikan jhoni kliennya memiliki pimpinan yang terus menuntut loyalitas. 
"ada tekanan besar harus dipegang klien saya, begitu pegang jabatan sejak plt sampai definitif. banyak permintaan dari pimpinan di dewan yang mesti dipenuhi yang sifatnya wajib. siapa pimpinannya, masyarakat bisa nilai sendiri karena di dprd ada 3 unsur pimpinan dewan. jelasnya, beban klien saya dari pimpinan sudah terlalu," terang joni. 
kondisi ini membuat kliennya harus bekerja keras mencari cara meringankan beban, yang selama ini ditimpakan kepada kliennya. 
"apa yang klien saya sampaikan sebelumnya, bukan tanpa dasar. semua ada dasarnya yang bisa kami sampaikan nanti secara terang benderang. detilnya nanti, karena ini sudah masuk dalam pokok perkara," tambah jhoni. 
baca juga:rp 24,46 miliar dana rekonstruksi bencana dari bnpb masuk kas daerah
baca juga:perumda tirta bukit kaba usulkan penghapusan tunggakan pelanggan 
terkait tindak lanjut penyidikan perkara dugaan korupsi di setwan kabupaten kepahiang, penyidik kejari kepahiang diketahui terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. termasuk para pihak ketiga, yang berkaitan erat menimbulkan potensi kerugian negara.
dalam penanganan perkara ini pula, kajari kepahiang, asvera primadona, sh, mh meminta semua pihak menyerahkan tindak lanjutnya kepada penyidik kejari.
"kita juga berharap semua pihak bersabar, semua perkara yang sedang kami tangani akan diselesaikan dengan cepat," kata kajari didampingi kasi pidsus kejari kepahiang febrianto ali akbar, sh saat memberikan keterangan terkait tindak lanjut perkara. 
bukan tak mungkin akan ada pemanggilan terhadap saksi baru, ataupun permintaan keterangan terhadap saksi yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan. hal ini tak lain dilakukan penyidik, dalam upaya melakukan pengumpulan alat bukti.
baca juga:cjh tidak memenuhi syarat kesehatan bisa batal berangkat
baca juga:dewan panggil opd, komisi gelar hearing dengan mitra kerja
sejauh ini, penyidik  masih berupaya keras mendapatkannya dari ribuan lembar dokumen yang diperoleh dari penggeledahan di 3 titik sebelumnya.
yakni, di gedung dprd, serta dua rumah bendahara dan mantan bendahara setwan. dari sini pula ikut disita, 1 unit laptop milik mantan bendahara yang diyakini dapat memperkuat pengumpulan alat bukti. 
tak hanya itu, penyidik juga telah mengantongi sejumlah keterangan berikut pengakuan langsung dari sekwan, bendahara dan mantan bendahara setwan kepahiang yang sejauh ini masih berstatus sebagai terperiksa.
kepada penyidik, bendahara setwan di juga telah mengakui ada sejumlah surat pertanggungjawaban (spj) fiktif yang kemudian memicu sebagai temuan dalam lhp bpk ri. 
baca juga:dbh tidak cair, pihak ketiga kehabisan modal
baca juga:perumda tirta rafflesia target tambah 17 ribu pelanggan
sebagai gambaran, sesuai hasil lhp atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) ta 2023 dari badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu, sejumlah temuan didapati pada sekretariat dprd kabupaten kepahiang. 
diantaranya, belanja perjalanan dinas tak sesuai ketentuan rp2,4 miliar, yang masih menyisakan rp928,01 juta belum ditindaklanjuti.  lalu, kelebihan pembayaran akomodasi penginapan rp1,25 miliar yang masih menyisakan rp923,77 juta belum ditindaklanjuti. 
termasuk, belanja alat tulis kantor dan belanja bahan cetak tidak semestinya rp421,54 juta. serta, kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sejumlah rp2,33 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 16 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan