Pemkab Hapus Tenaga Honorer Pelayanan Dasar, Wacanakan Outsourcing

Reporter: Firmansyah |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 15 Jan 2025 - 23:06

ANTRI: Honorer Daerah Kabupaten Mukomuko saat ingin mengikuti tes PPPK akhir 2024 lalu.--FOTO: Firmansyah.Koranrb.Id

Yang secara aturan, PPPK tahap II diprioritaskan untuk penerimaan tenaga honorer yang aktif bekerja di lingkup Pemkab Mukomuko.

Minimal 2 tahun masa kerja terhitung sejak tahun 2023-2024 atau dua tahun berturut-turut.

Penerimaan ini juga menjadi jalur alternatif bagi tenaga honorer yang belum terdaftar dalam database BKN.

Sehingga tenaga honorer ini masih memiliki kesempatan yang sama dengan penerimaan PPPK tahap l.

“Untuk jumlah kuota penerimaan PPPK tetap sama dengan tahap l, hanya saja jalur pendaftaran seleksi yang berbeda. Jika yang tahap l harus terdaftar di data base BKN. Di tahap ke ll khusus untuk tenaga honorer yang sudah 2 tahun bekerja, sebelumnya tidak terdaftar di data base,” beber Niko.

Dengan penerimaan PPPK ini disampaikan Niko, tenaga honorer yang ada diharapkan secara bertahap bisa berubah status.

Sehingga jika memang nantinya akan dihapuskan 100 persen. Pemkab tidak kualahan lagi.

“Memang ke depan itu ASN hanya PNS dan PPPK honorer tidak termasuk,” tandasnya

pemkab hapus tenaga honorer pelayanan dasar, wacanakan outsourcing                            mukomuko,koranrb.id – pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko akan menghapuskan tenaga honorer pelayanan dasar. ini menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat. 
kepala badan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten mukomuko, wawan santoni, s.hut, m.si melalui kabid pengadaan pengembangan sdm dan pembinaan asn badan niko hafri, sh, mh menyampaikan kepastian itu. 
untuk tenaga honorer pelayanan dasar, seperti cleaning servis, petugas keamanan, dan sopir. semuanya akan dibebastugaskan dan digantikan dengan tenaga outsourcing.
niko menjelaskan, penggunaan jasa outsourcing di beberapa daerah sudah diterapkan. 
maka dari itu, nantinya jika tenaga yang ada saat ini, baik itu sopir, tenaga bersih-bersih, dan petugas keamanan masih ingin bekerja harus dibawah naungan badan usaha berbadan hukum. 
baca juga:seragam gratis mi dan mts tidak kunjung dibagikan, sekda: disdikbud segera!
baca juga:pejabat sulap hutan jadi kebun sawit belum tersentuh hukum, terus raup pundi-pundi uang dari rambah hutan 
“namun terkait waktu pasti pemberlakukan penggunaan jasa outsourcing masih dilakukan pengkajian, tidak menutup kemungkinan di tahun ini,” sampainya.
lanjut niko, selain itu juga terkait penerapan, juga masih menunggu arahan dari bupati selaku pejabat pembuat komitmen (ppk). 
bagaimana pola menghapuskan tenaga honorer di pelayanan dasar ini.
apakah nanti tenaga ini, akan di titipkan ke pihak ketiga yakni jasa outsourcing atau ada mekanisme lain. sehingga tenaga yang ada ini masih tetap bisa bekerja.
“kami masih menunggu arahan dari bupati selaku ppk terkait pola bagaimana menyelesaikan honorer di pelayanan dasar ini, agar mereka dapat tetap bekerja,” jelas niko.
niko juga menyampaikan, secara bertahap memang seluruh tenaga honorer ini akan ditiadakan. 
dimana tahun ini pemkab mukomuko juga membuka pendaftaran pppk tahap ii untuk merebut 850 formasi.
yang secara aturan, pppk tahap ii diprioritaskan untuk penerimaan tenaga honorer yang aktif bekerja di lingkup pemkab mukomuko.
minimal 2 tahun masa kerja terhitung sejak tahun 2023-2024 atau dua tahun berturut-turut. 
penerimaan ini juga menjadi jalur alternatif bagi tenaga honorer yang belum terdaftar dalam database bkn. 
baca juga:anggaran hut mukomuko sudah ada, panitia belum juga terbentuk
baca juga:pju banyak padam, pln sebut tidak ada persoalan
sehingga tenaga honorer ini masih memiliki kesempatan yang sama dengan penerimaan pppk tahap l.
“untuk jumlah kuota penerimaan pppk tetap sama dengan tahap l, hanya saja jalur pendaftaran seleksi yang berbeda. jika yang tahap l harus terdaftar di data base bkn. di tahap ke ll khusus untuk tenaga honorer yang sudah 2 tahun bekerja, sebelumnya tidak terdaftar di data base,” beber niko.
dengan penerimaan pppk ini disampaikan niko, tenaga honorer yang ada diharapkan secara bertahap bisa berubah status. 
sehingga jika memang nantinya akan dihapuskan 100 persen. pemkab tidak kualahan lagi.
“memang ke depan itu asn hanya pns dan pppk honorer tidak termasuk,” tandasnya

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 16 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan