Terseret Korupsi, Status ASN Mantan Bendahara SMPN 17 Pasti Dicopot

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 15 Jan 2025 - 23:41

JALAN: Kedua terdakwa berjalan setelah selesai sidang agenda replik beberapa waktu yang lalu. WEST JER TOURINDO/RB--

"Kita tidak akan lindungi yang salah jika itu salah maka kami serahkan pada APH yang bertindak," terang Gunawan.

Sementara itu Akademisi Bidang Hukum Pidana Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Ade Kosasi, SH, MH mengatakan bahwa terdakwa yang terjerat kasus korupsi jika putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka pencopotan status ASN-nya adalah wajib.

Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN tepatnya pada Pasal 87 ayat (4) UU bahwa ASN dapat diberhentikan secara tidak hormat jika melakukan kejahatan jabatan, termasuk tindak pidana korupsi.

"Untuk PNS yang terseret perkara Tipikor itu tidak ada ampun dan perlu diketahui bahwa tidak perlu ada proses sidang etik terdakwa bisa langsung dipecat. Sebab Tipikor yang menjerat ASN itu masuk dalam katagori kejahatan jabatan," ungkap Ade.

"Sehari saja terdakwa Tipikor itu di jatuhi hukuman yang berkekutan hukum tetap maka dia sudah bisa di copot statusnya sebagai ASN," pungkas Ade.

Diberitakan sebelumnya, Penasihat Hukum (PH) terdakwa perkara korupsi dana BOS SMP Negeri (SMPN) 17 Kota Bengkulu tahun 2021-2022 meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) memeriksa saksi dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kota Bengkulu.

Baik itu mantan ketua sampai bendahara yang sebelumnya dihadirkan dalam persidangan.

Bahkan menurut Praktisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Unib saksi dalam persidangan patut dilakukan pemeriksaan ulang.

Desakan PH bukanlah tanpa dasar. Sebab pada sidang yang digelar 13 November 2024 lalu berisikan fakta bahwa aliran dana hasil korupsi terdakwa mengalir pada MKKS setiap bulannya.

Fakta tersebut terungkap, ketika PH menanyakan apakah MKKS pernah menerima uang dari terdakwa mantan Kepala Sekolah (Kepsek) dan bendahara SMP Negeri 17 Kota Bengkulu Iman Santoso, S.Pd dan Yudarlanadi, M.Pd atau tidak.

Lalu saksi dari MKKS membenarkan pernah menerima, namun asal dana tersbut tidak diketahui mereka dari mana mereka hanya bertugas menerima.

Disampaikan PH terdakwa, Endah Rahayu Ningsih, SH bahwa pada persidangan sudah jelas aliran dana tersebut kepada MKKS. Sehingga PH meminta pada JPU untuk menelusuri dana tersebut dan saksi ikut periksa.

Pemeriksaan tersebut bukan hanya untuk melihat kebenarannya, namun bertujuan untuk memberikan fakta baru ada keterlibatan atau tidak.

terseret korupsi, status asn mantan bendahara smpn 17 pasti dicopot                             koranrb.id - status pegawai negeri sipil (pns) terdakwa mantan bendahara smp negeri 17 kota bengkulu, yudarlanadi yang terseret dalam perkara tipikor dana bos pasti dicopot.
hal tersebut sesuai dengan undang-undang aparatur sipil negara.
dalam perkara ini ada dua terdakwa yang terseret. selain terdakwa yudarlanaoi terdakwa lainya yaitu mantan kepala sekolah smp negeri 17 kota bengkulu, imam santoso.
kedua terdakwa dalam perhitungan kerugian negara sudah merugikan atas tindakanya sebanyak rp1,2 miliar saat ini proses hukum keduanya masih menunggu putusan.
baca juga: jpu beberkan peran mantan kadis pertanian benteng, ada pertemuan penetapan fee dengan terdakwa kontraktor
baca juga:pemkab lebong sudah mou balai tnks, pastikan lanjutan pembangunan jalan desa sungai lisai 
disampaikan kepala dinas pendidikan kota bengkulu, a. gunawan, s.sos bahwa memang saat ini pihaknya masih menunggu salinan putusan.
putusan berkekuatan hukum tersebut bukanlah tanpa dasar, sebab dalam penantian tersebut menyangkut nasib tenaga pendidik di bawah naungan disdik kota bengkulu.
"untuk nasib terdakwa yudarlanadi memang sudah pasti dipecat. namun saat ini kita masih menunggu putusan inkrah, barulah proses selanjutnya akan dilakukan," ungkap gunawan.
lebih lanjut ia mengatakan bahwa dalam perkara ini terdakwa yudarlanadi terlibat dalam kasus tipikor dan secara hukum itu salah. maka pihaknya tidak akan melindungi terdakwa jika putusan sudah ada dan terbukti dia bersalah.
baca juga:jumlah penerima bpjs nelayan turun, pemda bengkulu utara tanggung 250 penerima baru 
baca juga:dinas tphp dan polres bengkulu utara siapkan 2 hektare lahan tanaman jagung
apapun alasan terdakwa melakukan perbuatannya jelas itu salah dan pihak yang lain yang melakukan hal serupa tidak akan ada ampun.
pihaknya berharap tidak akan ada lagi peristiwa semacam ini terjadi jika ada maka tindakan tegas akan dilakukan.
"kita tidak akan lindungi yang salah jika itu salah maka kami serahkan pada aph yang bertindak," terang gunawan.
sementara itu akademisi bidang hukum pidana universitas islam negeri fatmawati soekarno bengkulu. ade kosasi, sh, mh mengatakan bahwa terdakwa yang terjerat kasus korupsi jika putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap maka pencopotan status asn-nya adalah wajib.
hal tersebut  berdasarkan    undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang asn tepatnya pada pasal 87 ayat (4) uu  bahwa asn dapat diberhentikan secara tidak hormat jika melakukan kejahatan jabatan, termasuk tindak pidana korupsi.
"untuk pns yang terseret perkara tipikor itu tidak ada ampun dan perlu diketahui bahwa tidak perlu ada proses sidang etik terdakwa bisa langsung dipecat. sebab tipikor yang menjerat asn itu masuk dalam katagori kejahatan jabatan," ungkap ade.
baca juga:serah terima rusun asn lebong belum ada kepastian bppps iv, bangunan rusak 
baca juga:1.500 peserta tes pppk akan kurangi jumlah tenaga non-asn di bengkulu utara
"sehari saja terdakwa tipikor itu di jatuhi hukuman yang berkekutan hukum tetap maka dia sudah bisa di copot statusnya sebagai asn," pungkas ade.
diberitakan sebelumnya, penasihat hukum (ph) terdakwa perkara korupsi dana bos smp negeri (smpn) 17 kota bengkulu tahun 2021-2022 meminta jaksa penuntut umum (jpu) memeriksa saksi dari musyawarah kerja kepala sekolah (mkks) kota bengkulu.
baik itu mantan ketua sampai bendahara yang sebelumnya dihadirkan dalam persidangan.
bahkan menurut praktisi hukum pidana fakultas hukum unib saksi dalam persidangan patut dilakukan pemeriksaan ulang.
desakan ph bukanlah tanpa dasar. sebab pada sidang yang digelar 13 november 2024 lalu berisikan fakta bahwa aliran dana hasil korupsi terdakwa mengalir pada mkks setiap bulannya.
fakta tersebut terungkap, ketika ph menanyakan apakah mkks pernah menerima uang dari terdakwa mantan kepala sekolah (kepsek) dan bendahara smp negeri 17 kota bengkulu iman santoso, s.pd dan yudarlanadi, m.pd atau tidak.
lalu saksi dari mkks membenarkan pernah menerima, namun asal dana tersbut tidak diketahui mereka dari mana mereka hanya bertugas menerima.
disampaikan ph terdakwa, endah rahayu ningsih, sh bahwa pada persidangan sudah jelas aliran dana tersebut kepada mkks. sehingga ph meminta pada jpu untuk menelusuri dana tersebut dan saksi ikut periksa.
pemeriksaan tersebut bukan hanya untuk melihat kebenarannya, namun bertujuan untuk memberikan fakta baru ada keterlibatan atau tidak.
"fakta sidang sudah jelas bahwa aliran itu ke mkks. namun sampai sekarang belum ada pemeriksaan terhadap mereka. kami minta mereka juga ikut diperiksa bahkan uang yang mengalir pada mereka harus disita sebab itu uang hasil kejahatan," ungkap endah.
penelusuran kerugian negara (kn) senilai rp1,2 miliar harus tuntas. sebab uang tersebut adalah milik negara.
"kami rasa pemeriksaan terhadap para saksi itu penting dilakukan sebab kita harus melihat celah hukum yang ada sehingga perkara ini bisa lebih jelas," terang endah.
sementara itu praktisi hukum pidana fakultas hukum unib, randy pradityo, sh, mh mengatakan, bahwa secara kaca mata hukum pidana, setiap orang yang terlibat wajib untuk ditelusuri.
sebab hal tersebut adalah bagian dari penelusuran fakta, apa lagi fakta tersebut terkuak saat persidangan jelas secara hukum acara pidana itu sangat kuat.
"kalau saya melihat dari keilmuan saya terhadap saksi yang menerima aliran dana tipikor ya memang harus diperiksa. terlepas dari dirinya tahu atau tidak uang tersebut dari mana," ungkap randy.
lebih lanjut ia mengatakan bahwa ketakutannya para terdakwa ini dengan sengaja menyalurkan uang tersebut agar tidak terlacak bahwa uang tersebut dari hasil kejahatannya.
atau metode ini dikenal juga dengan teknik pencucian uang dan secara hukum tindak pidana pencucian uang (tpuu) sangat dilarang, serta tppu dan tipikor adalah unsur yang saling bersinggungan.
"segala hal yang ada di fakta persidangan memang harus ditelusuri. sebab hal itu adalah fakta yang bersifat kuat dan sudah patut jpu untuk jeli melihat itu. kemudian kalau melihat dari peristiwa ini patut juga ditelusuri unsur tppu. ketakutannya unsur ini terpenuhi jika ini terpenuhi maka perkara ini bisa melebar," terang randy
namun untuk memenuhi unsur tppu ini harus melihat juga muatan sumbangan yang diberikan jumlah fantastis atau tidak, legal atau tidak sumbangan ini.
"jika unsur sudah dipenuhi maka penindakan untuk pihak lain bisa dilakukan setelah perkara ini selesai dengan unsur hukum yang berbeda tapi," tutup randy.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 16 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan