DPRD Garap Raperda Parkir, Mesti Untungkan Semua Pihak

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Ade Haryanto |

Kamis , 16 Jan 2025 - 12:27

PARKIR: Parkiran di RSUD Kepahiang. Saat ini DPRD Kepahiang tengah membahas Raperda penyelenggaraan parkir--Heru Pramana Putra

dprd garap raperda parkir, mesti untungkan semua pihak                            kepahiang, koranrb.id - dprd kepahiang telah menginisiasi terbentuknya raperda tentang penyelenggaraan parkir.
dalam pelaksanaannya nanti, dprd menginginkan adanya aturan teknis yang jelas terkait bagaimana pengaturan parkir di kabupaten kepahiang.
mulai dari  parkir dalam bentuk retribusi daerah, yang menggunakan badan jalan milik pemerintah, atau pajak parkir yang dilaksanakan swasta berbadan hukum seperti mall dan atau unit usaha lain.
dalam raperda  parkir yang sedang dibahas ini juga telah dimasukkan bagaimana teknis parkir di momen-momen tertentu, seperti agenda besar pemerintahan atau swasta.
baca juga:persiapan acara adat di tempat ibadah, satgas yonif 144/jy laksanakan karya bakti bantu masyarakat
termasuk  bagaimana teknis pelaksanaan, perizinan, serta potensi pemasukan asli daerah (pad).
dprd menginginkan raperda penyelenggaraan parkir akan menguntungkan semua pihak, mulai dari masyarakat perorangan, swasta berbadan hukum, hingga pemerintah.
tentunya juga menghilangkan praktik-praktik pungutan liar (pungli), karena telah diperkuat dengan keberadaan raperda dengan payung hukum yang jelas.
usulan raperda penyelenggaraan parkir ini nantinya masih akan dibahas di dprd kepahiang, dan selanjutnya pembentukan panitia khusus (pansus).
baca juga:peredaran miras banyak menimbulkan mudarat, jaksa minta pemda bengkulu selatan lakukan ini 
pemkab dalam hal ini dinas perhubungan sebelumnya, telah melayangkan 20 titik parkir baru di seluruh penjuru kabupaten kepahiang.
jika direalisasikan, artinya akan menambah titik parkir resmi baru yang selama ini hanya berjumlah 17 titik.
terkait hal ini, bupati kepahiang bengkulu, hidayattullah sjahid memastikan sampai dengan saat ini tarif resmi parkir  masih mengacu pada aturan lama.
yakni, rp1.000 untuk kendaraan roda dua. adapun raperda penyelenggaraan parkir sebagaimana yang tengah digodok dprd dirinya tetap menyambut positif.
baca juga:pendaftaran pppk gelombang ii ditutup pengumuman tunggu petunjuk bkn 
dengan catatan, tetap mengatur pelaksanaan parkir di kepahiang dan tidak akan bersinggungan atau bertentangan dengan perda tentang retribusi.
"ini soal penempatan. nanti rumah sakit khusus, tempat lainnya seperti kawasan wisata juga khusus.
kalau misalnya sekarang kita pungut di tempat-tempat itu, takutnya jadi pungutan liar (pungli). maka kita tetapkan dasar hukumnya," ujar dia.
dengan adanya perda penyelenggaraan parkir ini, hidayat juga berharap adanya pertambahan di pemasukan asli daerah (pad) meskipun itu diyakini tak akan terlalu signifikan.
baca juga:bupati lebong lantik 9 pejabat pengawas sekolah, ini nama-namanya 
saat ini, 3 raperda dalam pembahasan dprd kepahiang. terdiri dari dua raperda usulan eksekutif yakni,  raperda tentang perubahan ketiga atas perda nomor 13 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah dan raperda tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten kepahiang. serta, satu raperda inisiatif dprd.
serta, raperda inisiatif dprd yakni raperda tentang penyelenggaraan parkir.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Kamis 16 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan