Dugaan Korupsi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Lebong, Semua Saksi Berpotensi Tersangka

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 18 Feb 2025 - 22:12

Penggeledahan yang dilakukan Penyidik Pidsus Kejari Lebong di Ruang BM Dinas PUPR-P Lebong beberapa waktu lalu.--fiki/rb

Untuk diketahui, Kejari Lebong sedang mendalami dugaan korupsi anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan dipusaran Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) fiktif. Anggaran untuk pemeliharaan jalan dan jembatan yang diduga dikorupsi Rp1,1 miliar.

Seharusnya anggaran ini, digunakan untuk pemiliharaan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan ringan, termasuk untuk tebas bayang dan tambal sulam. Diduga anggaran itu dikorupsi dengan modus penerbitan LPJ fiktif.

Informasi diterima RB, dalam penggunaan anggaran Rp1,1 miliar untuk pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Lebong. Dalam realisasi dilapangan, ternyata kegiatan itu tidak benar-benar dilaksanakan.

Namun, anggaran Rp1,1 miliar itu dicairkan.

Pencairan anggaran Rp1,1 miliar itu dilakukan dengan cara pembuatan LPJ fiktif oleh oknum pejabat di Bagian Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPR-P) Kabupaten Lebong.

Dengan modus LPJ fiktif ini, pengajuan pencairan anggaran di Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong bisa dilakukan.

Saat ini pihak Penyidik Pidsus Kejari Lebong sudah mengantongi semua dokumen kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan TA 2023 itu. Termasuk dokumen pencairan anggaran yang dilakukan oleh BKD Lebong.

Dokumen ini didapatkan Penyidik Pidsus Kejari Lebong dari hasil penggeledahan Ruangan Bina Marga Dinas PUPR-P Lebong dan Kantor BKD Lebong, Selasa 4 Februari 2025.

Dari penggeledahan itu, Penyidik Pidsus berhasil menyita tiga boks besar dan satu koper berisikan dokumen yang berkaitan dengan kasus ini.

Pengeledahan pertama kali berlangsung di Ruangan Bidang Bina Marga Dinas PUPR-P Lebong, berlansung sejak Pukul 10.00 WIB hingga Pukul 13.23 WIB.

dugaan korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan lebong, semua saksi berpotensi tersangka                             koranbr.id - besar kemungkinan semua saksi yang diperika penyidik pidana khsusus (pidsus) kejaksaan negeri (kejari) lebong dalam dugaan korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan ditetapkan sebagai tersangka.
saksi-saksi yang sudah diperiksa penyidik pidsus kejari lebong berkemungkinan besar ditetapkan tersangka, jika terbukti mendapatkan keuntungan secara pribadi atau mendapatkan percikan aliran dana hasil tindak pidana korupsi atas pemeliharaan jalan dan jembatan di dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perhubungan (pupr) lebong tahun anggaran (ta) 2023 rp1,1 miliar. 
“seluruhnya yang jadi saksi bisa ditetapkan sebagai tersangka. tergantung nanti, siapa yang menikmati, siapa yang berbuat dan siapa yang diuntungkan dalam perbuatan ini,” ujar kajari lebong, evi hasibuan, sh., mh, melalui kasi pidsus, robby rahditio dharma, sh., mh, senin, 18 februari 2025. 
namun, untuk menentapkan seseorang sebagai tersangka, terang robby harus dilakukan penyelidikan lebih lanjut, seperti apa keterlibatan seorang saksi dalam kasus ini. 
baca juga:usai pelantikan gubernur dan wagub bengkulu: helmi ke magelang, mian hadiri paripurna dprd 
baca juga:disperindagkop ukm akan pastikan harga bahan pokok tidak melambung
keterlibatan saksi yang sudah diperiksa dalam kasus ini, akan terlihat jelas setelah hasil audit yang akan dilakukan badan pengawas keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi bengkulu dan berdasarkan alat bukti yang dimiliki kejari lebong. 
“jadi untuk saat ini, kami belum bisa menyampaikan siapa yang akan ditetapkan tersangka. kita tunggu dulu hasil pemeriksaan yang kami lakukan,” tuturnya. 
penyidikan yang dilakukan pidsus kejari lebong, bertujuan untuk membuat terang perkara ini. untuk itu, robby meminta agar semua pihak lebih bersabar untuk menanti perkembangan kasus ini. mengingat saat ini pihaknya masih bekerja untuk mengungkap siapa yang benar-benar bertanggungjawab dalam kasus ini. 
“itulah penyidikan ini kita lakukan, untuk membuat terang perkara ini,” tegasnya. 
baca juga:dau dipangkas rp31 miliar berdampak pada pembangunan infrastruktur
baca juga:rencana relokasi rsud tunggu koordinasi bupati dengan gubernur
lanjutnya, karena untuk menyelidikan kasus tidak pidana korupsi tidak bisa dilakukan dengan tergesah-gesah. harus benar-benar dikerjakan dengan teliti. 
“kita harus benar-benar melihat, siapa yang bertanggungjawab, siapa yang menikmati dan siapa yang diuntungkan. karena, di tindak pidana korupsi tidak menikmati tapi menguntungkan orang lain juga bisa terseret,” terangnya. 
untuk diketahui, kejari lebong sedang mendalami dugaan korupsi anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan dipusaran laporan pertanggungjawaban (lpj) fiktif. anggaran untuk pemeliharaan jalan dan jembatan yang diduga dikorupsi rp1,1 miliar. 
seharusnya anggaran ini, digunakan untuk pemiliharaan jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan ringan, termasuk untuk tebas bayang dan tambal sulam. diduga anggaran itu dikorupsi dengan modus penerbitan lpj fiktif. 
baca juga:sk pemberhentian sementara oknum kabid di distan terbit, diserahkan ke opd untuk ditindaklanjuti
baca juga:pppk tahap 2 tidak lulus administrasi sudah bisa ajukan sanggahan
informasi diterima rb, dalam penggunaan anggaran rp1,1 miliar untuk pemeliharaan jalan dan jembatan di kabupaten lebong. dalam realisasi dilapangan, ternyata kegiatan itu tidak benar-benar dilaksanakan.
namun, anggaran rp1,1 miliar itu dicairkan.
pencairan anggaran rp1,1 miliar itu dilakukan dengan cara pembuatan lpj fiktif oleh oknum pejabat di bagian bina marga dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perhubungan (pupr-p) kabupaten lebong.
dengan modus lpj fiktif ini, pengajuan pencairan anggaran di badan keuangan daerah (bkd) lebong bisa dilakukan. 
baca juga:cegah penyebaran pmk, distan bengkulu tengah siapkan 1.200 dosis vaksin pmk
baca juga:kades dan perangkat desa boleh ikuti seleksi pppk, jika lulus harus mundur
saat ini pihak penyidik pidsus kejari lebong sudah mengantongi semua dokumen kegiatan swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan ta 2023 itu. termasuk dokumen pencairan anggaran yang dilakukan oleh bkd lebong. 
dokumen ini didapatkan penyidik pidsus kejari lebong dari hasil penggeledahan ruangan bina marga dinas pupr-p lebong dan kantor bkd lebong, selasa 4 februari 2025.
dari penggeledahan itu, penyidik pidsus berhasil menyita tiga boks besar dan satu koper berisikan dokumen yang berkaitan dengan kasus ini. 
pengeledahan pertama kali berlangsung di ruangan bidang bina marga dinas pupr-p lebong, berlansung sejak pukul 10.00 wib hingga pukul 13.23 wib.
baca juga:penerima bnpt di rejang lebong masih tunggu data dari kemensos
baca juga:penyakit ngorok dan jembrana masih ditemukan di bengkulu tengah
dari penggeledahan itu, penyidik pidsus berhasil mengamankan dua boks besar, dan satu koper berisikan dokumen kegiatan pemeliharan jalan dan jembatan ta 2023.
kemudian, sekitar pukul 13.30 wib, penyidik pidsus dikawal pihak kepolisian melanjutan penggeledahan di kantor bkd lebong berlangsung sejak pukul 13.30 wib hingga pukul 15.30 wib.
dari penggeledahan yang dilakukan di kantor bkd lebong, penyidik pidsus kejari lebong berhasil mengamankan 1 boks besar dokumen yang diduga lpj fiktif dan surat pertanggungjawaban (spj) pembayaran kegiatan yang dilaksanakan.
sebelum berlangsung penggeledahan, penyidik pidsus kejari lebong sudah memeriksa 20 orang saksi untuk dimintai keterangan, setelah keterangan saksi sudah didapatkan dilanjutkan pengumpulan data-data dan alat bukti.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 19 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan