Angka Kemiskinan di BS 17 Persen

KOTA MANNA, KORANRB.ID - Angka kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) saat ini mencapai 17 persen dari jumlah penduduk. Angka ini melebihi indikator nasional yang hanya 9,5 persen. Oleh karena itu Pemkab BS harus menurunkan angka kemiskinan tersebut. 

Hingga tahun 2023, total jumlah penduduk di Kabupaten BS mencapai 172.162 jiwa. Jumlah ini tersebar di 11 Kecamatan dan 142 desa serta 16 kelurahan. Berdasarkan hasil pemetaan dan survei yang dilakukan Pemkab BS, angka kemiskinan tersebut masih sangat tinggi. 

Sekda Kabupaten BS, Sukarni Dunip mengakui BS masih menjadi daerah dengan angka kemiskinan tinggi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lemah dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

BACA JUGA:Warga Gaza Terancam Musim Dingin, Menlu Retno Desak Perbaikan Faskes

"Ini perlu dipantau lebih dini untuk memperkirakan angka kemiskinan pada suatu periode tertentu," terang Sekda.

Lanjut Sekda, angka kemiskinan wajib turun. Apabila angka kemiskinan itu rendah, sudah pasti menggambarkan suatu daerah yang mempunyai daya saing. Sebab dari segi aspek ekonomi, Sumber Daya Manusia (SDM), kesehatan, infrastruktur dan semuanya sudah bagus. 

Oleh karena itu, ke depannya Pemkab BS mempunyai tugas utama terkait penurunan angka kemiskinan tersebut.

"Intinya kita rencanakan untuk tahun 2025 sampai 2045 bisa menurunkan angka kemiskinan. Sehingga, ke depannya kita akan mempunyai SDM yang mampu bersaing dengan kabupaten lain," pungkas Sekda. 

BACA JUGA:Gagasan Gubernur Rohidin Mersyah : Bekerja untuk Berkarya

Ketua DPRD BS Barli Halim menegaskan, kemiskinan suatu daerah pada umumnya disebabkan oleh SDM dan SDA. Akan tetapi hal tersebut dapat diturunkan apabila pemerintah daerah mempunyai program dan visi misi yang jelas terhadap masyarakat. 

Selama ini, Barli menilai yang dilakukan Pemkab BS belum maksimal dan masih banyak program nasional atau daerah yang belum terlaksana. 

Oleh sebab itu diakhir kepemimpinan Bupati Gusnan Mulyadi tahun 2024, angka kemiskinan dapat diturunkan. "Tugas pemerintah daerah mensejahterakan masyarakat. Kalau angka kemiskinan masih tinggi artinya pemerintah daerah gagal," tegas Barli.(tek)