PUPR Segera Selesaikan Temuan SPAM Kobema Capai Rp6 Miliar

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 28 Feb 2025 - 23:38

Tejo Suroso, ST,.M.Si. RENO/RB--

pupr segera selesaikan temuan spam kobema capai rp6 miliar                            koranrb.id – dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) provinsi bengkulu memastikan segera menyelesaikan rekomendasi dari badan pemeriksa keuangan republik indonesia (bpk ri) atas temuan proyek sistem penyedian air minum regional bengkulu tengah-kota bengkulu dan seluma (spam-kobema). 
kepala dinas pupr provinsi bengkulu, tejo suroso, st, m.si mengatakan untuk temuan pekerjaan pembangunan jaringan distribusi utama (jdu) spam kobema cukup besar yakni sebesar rp6 miliar.
“untuk spam regional itu temuannya cukup besar sekitar rp6 miliar,” kata tejo.
tejo menerangkan hal tersebut terjadi lantaran kurangnya ketelitian dalam selisih perhitungan nilai paket pengerjaan. sehingga adanya temuan lebih bayar sekitar rp6 miliar tersebut.
baca juga:dewan dorong percepatan pembangunan kolam retensi
baca juga:sambut ramadan dengan kelangkaan lpg 3 kg di pangkalan, harga pengecer capai rp26 ribu
atas adanya hal tersebut ia menyebutkan  diminta untuk memproses kelebihan pembayaran tersebut serta menyetorkannya ke kas daerah. 
“karena konsultan itu dari kementerian pu dan kami juga kurang teliti, sehingga ada selisih perhitungan, kami siap mengembalikan,” sampai tejo. 
diketahui sebelumnya, bpk ri perwakilan bengkulu memberikan 7 rekomendasi ke pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu atas hasil pemeriksaan ta 2023 dan 2024.
kepala bpk perwakilan provinsi bengkulu muhamad toha arafat, s.e, m.si, ak,ca, csfa, menerangkan telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas belanja modal tahun anggaran 2023 dan 2024 pada pemprov bengkulu. 
baca juga:apbd perubahan 2025, usul 3 mobnas baru pimpinan dprd seluma
baca juga:penetapan awal ramadan, abdu: penuh khidmat dan jaga kondusivitas
“pemeriksaan tersebut dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara (spkn) yang berlangsung pada semester 2 2024 lalu,” jelas toha pada saat menyampaikan penyerahan lhp belanja modal pemprov bengkulu senin, 10 februari 2025.
pemeriksaan tersebut juga merupakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (pdtt) kepatuhan yang ditujukan untuk menilai pelaksanaan belanja modal tahun anggaran 2023 dan 2024 pada pemerintah provinsi bengkulu meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pekerjaan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
“bpk mengapresiasi upaya yang telah dilakukan pemprov bengkulu dalam pelaksanaan belanja modal ta 2023 dan 2024,” ujarnya.
tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, hasil pemeriksaan bpk menunjukkan adanya permasalahan dalam pelaksanaan belanja modal ta 2023 dan 2024 tersebut meliputi.
baca juga:tsk pemalsuan surat tanah tak ditahan, kajari kaur pastikan proses lanjut ke pengadilan
baca juga:tersangka penipuan loker tambang diamankan, korban warga kelurahan kebun ros diminta total rp5 juta
pemprov bengkulu belum menyusun analisa standar belanja fisik, kedua proses tender atas kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sekolah menengah atas sma), sekolah menengah kejuruan (smk) dan sekolah luar biasa (slb) di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) provinsi bengkulu tidak sesuai ketentuan.
ketiga pemilihan penyedia dan pengawasan atas pelaksanaan kontrak belanja modal gedung dan bangunan paket pekerjaan rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan lapangan golf bengkulu pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) belum sesuai ketentuan serta lebih bayar.
keempat belanja modal modular operating theater (mot) pada rumah sakit m yunus (rsmy) tidak sesuai ketentuan, keuntungan tidak wajar, dan terdapat denda keterlambatan. kelima perencanaan dan pelaksanaan 2 paket pekerjaan preservasi jalan belum sesuai ketentuan dan lebih bayar, 
keenam pekerjaan pembangunan jdu spam kobema belum sesuai ketentuan dan lebih bayar.
“spam regional kobema yang meliputi 3 daerah yaitu kota bengkulu, bengkulu tengah, dan seluma belumm sesuai ketentuan dan lebih bayar,” terangnya.
terahkir proses tender atas paket pekerjaan pembangunan jembatan elevated danau dendam tak sudah belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan lebih bayar.
untuk itu bpk ri perwakilan provinsi bengkulu merekomendasikan kepada gubernur bengkulu, pertama  untuk memerintahkan kepala badan keuangan dan aset daerah (bpkad) provinsi bengkulu, kepala badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah (bapperinda) provinsi bengkulu, dan kepala biro pengadaan barang jasa dan administrasi pembangunan untuk menyusun harga satuan pokok pekerjaan (hspk) dan analisa standar biaya (asb) fisik.
rekomendasi kedua memerintahkan kepala disdikbud provinsi bengkulu supaya melakukan langkah-langkah perbaikan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa yang menjadi kewenangannya dengan tidak membocorkan rincian harga perkiraan sendiri (hps) serta berkomitmen untuk independen dalam proses pengadaan.
ketiga memerintahkan kepala dinas pupr provinsi bengkulu untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa yang menjadi kewenangannya dengan tidak membocorkan rincian referensi harga atau hps dan serta berkomitmen untuk independen dalam proses pengadaan.
keempat memerintah direktur rsmy supaya memproses kelebihan pembayaran atas keuntungan tidak wajar pengadaan mot ruang operasi dan menyetorkannya ke kas daerah.
kelima memerintahkan kepala dinas pupr supaya memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke kas daerah. keenam memerintahkan kepala dinas pupr supaya memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke kas daerah. dan rekomendasi terakhir memerintahkan kepala dinas pupr supaya memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke kas daerah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 1 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan