PAD Sektor Pariwisata Dispar Nol, Marliadi : Kita Harap Pantai Panjang Kembali

Reporter: Alvin Baihaki |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 24 Dec 2023 - 02:10

RAMAI: Objek wisata Pantai Panjang yang saat ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi. IST/RB --

Diberitakan sebelumnya, Dinas Periwisata (Dispar) Kota Bengkulu bisa dipastikan tidak menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata sepanjang 2023.

Pasalnya, Dispar Kota Bengkulu tidak bisa melakukan pengambilan retribusi karena belum ada landasan hukum seperti Perturan Daerah (Perda) sejak 2021 yang lalu.

Padahal 2023 ini, target yang ditetapkan sebesar Rp 1,5 miliar, sampai saat ini, realisasi masih nol.

Kepala Dispar Kota Bengkulu, Amrullah menyebutkan sampai saat ini, belum bisa melakukan pemungutan retribusi atau pajak karena tidak ada dukungan serta landasan hukum.

“Karena sejak 2021, kita tidak dapat melakukan pemungutan, karena regulasi dan kewenangan tidak memperbolehkan,” ucap Amrullah.

Hingga menjelang akhir 2023 ini, dari target Rp 1,5 miliar, belum ada realisasi sedikitpun. Ini karena Dispar Kota Bengkulu belum barani melakukan pemungutan karena belum ada peraturan yang jelas.

“Kalau kita paksakan untuk memungut, tentu akan berbentuk pungutan liar (Pungli) jadi kita tunggu hingga sudah jelas peraturannya,” sebut Amrullah.

Dispar Kota sedang mengajukan beberapa penerbitan aturan yang terbaru. Perlu dilakukan kajian untuk memperjelas aturan dan wewenang.

“Karena kita bisa bilang masih rancu, karena beberapa aset yang dimiliki Kota sudah berpindah tangan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov), jadi perlu dilakukan kajian untuk memastikan pemungutan bisa dilakukan,” ucap Amrullah.

Amrullah menilai, sampai saat ini, belum ada titik temu antara Pemerintah Kota dan Provinsi untuk pengelolaan bersama aset pariwisata.

“Kita sedang mencari titik temu, dan kita harapkan, bisa kita wujudkan tahun selanjutnya,” tutupnya.(dna)

pad sektor pariwisata dispar nol, marliadi : kita harap pantai panjang kembali                             koranrb.id – dprd kota bengkulu mendorong agar ada kejelasan tentang polemik pengelolaan wisata pantai panjang dapat segera diserahkan kembali ke pemerintah kota bengkulu. 
karena lepasnya pengelolaan kawasan pantai panjang menjadi faktor tidak adanya pungutan retribusi wisata untuk dinas pariwisata (dispar) kota bengkulu.
baca juga:kolaborasi tekan angka kebakaran tinggi 
wakil ketua i dprd kota bengkulu, marliadi berharap permasalahan pengelolaan pantai panjang cepat selesai. 
dengan selesainya permasalahan pengelolaan pantai panjang dapat setidaknya menambah perolahan retribusi dispar kota bengkulu yang tahun ini ditargetkan rp 1,5 miliar.
“karena kita tahu dispar tahun ini tidak menyumbang pad, hingga saat ini realisasi rp 0,” sebut marliadi.
baca juga:kinerja inspektorat diawasi
ini disebabkan oleh pengambilan alih oleh pemerintah provinsi yang menyebabkan dispar kota bengkulu tidak lagi memiliki kewenangan mengambil retribusi diarea tersebut.
“kita tahu pantai panjang sebagai sumber pad bagi dispar, tetapi sejak diambil alih, dispar kota tidak berani, karena sudah tidak memiliki kewenangan,” ucap marliadi.
sebelumnya, dispar hanya memiliki satu objek wisata yang boleh dipungut retribusi. objek wisata tersebut adalah pantai panjang yang saat ini sudah beralih.
baca juga: pedagang ddts: bertahan hingga batas waktu yang ditentukan
“karena dispar hanya bisa memungut dikawasan pantai panjang, kalau sudah diambil alih, tidak bisa dispar melakukan penarikan, karena jatuhnya ssebagai pungli,” ujar marliadi.
marliadi berharap, persoalan ini cepat diselesaikan dan dirundingkan untuk masa depan dari pembangunan pantai panjang.
“kita harap ada pembahasan, dan penyelesaian, dan kita harap pantai panjang kembali lagi ke pemkot untuk pengelolaanya,”tutupnya.
baca juga:waspada sembako meroket jelang nataru
diberitakan sebelumnya, dinas periwisata (dispar) kota bengkulu bisa dipastikan tidak menyumbang pendapatan asli daerah (pad) dari sektor pariwisata sepanjang 2023. 
pasalnya, dispar kota bengkulu tidak bisa melakukan pengambilan retribusi karena belum ada landasan hukum seperti perturan daerah (perda) sejak 2021 yang lalu.
padahal 2023 ini, target yang ditetapkan sebesar rp 1,5 miliar, sampai saat ini, realisasi masih nol.
baca juga:nyamuk ber-wolbachia? kenalan yuk!!
kepala dispar kota bengkulu, amrullah menyebutkan sampai saat ini, belum bisa melakukan pemungutan retribusi atau pajak karena tidak ada dukungan serta landasan hukum.
“karena sejak 2021, kita tidak dapat melakukan pemungutan, karena regulasi dan kewenangan tidak memperbolehkan,” ucap amrullah.
hingga menjelang akhir 2023 ini, dari target rp 1,5 miliar, belum ada realisasi sedikitpun. ini karena dispar kota bengkulu belum barani melakukan pemungutan karena belum ada peraturan yang jelas.
baca juga:dukung karya perempuan lapas dipasarkan
“kalau kita paksakan untuk memungut, tentu akan berbentuk pungutan liar (pungli) jadi kita tunggu hingga sudah jelas peraturannya,” sebut amrullah.
dispar kota sedang mengajukan beberapa penerbitan aturan yang terbaru. perlu dilakukan kajian untuk memperjelas aturan dan wewenang.
“karena kita bisa bilang masih rancu, karena beberapa aset yang dimiliki kota sudah berpindah tangan ke pemerintah provinsi (pemprov), jadi perlu dilakukan kajian untuk memastikan pemungutan bisa dilakukan,” ucap amrullah.
amrullah menilai, sampai saat ini, belum ada titik temu antara pemerintah kota dan provinsi untuk pengelolaan bersama aset pariwisata.
“kita sedang mencari titik temu, dan kita harapkan, bisa kita wujudkan tahun selanjutnya,” tutupnya.(dna)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 25 Desember 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan