Saksi Ngaku Makelar, Dapat Fee 2 Persen

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade HR |

Selasa , 02 Jan 2024 - 23:48

PERSIDANGAN: Sidang lanjutan dugaan Korupsi revitalisasi dan pembangunan Asrama Haji Bengkulu, dengan lima saksi yang dihadirkan JPU satu via zoom. --FIKI/RB

Sekedar mengulas, dalam penyidikan proyek revitalisasi Asrama Haji ini berfokus pada ketidak benaran pada saat putus kontrak. Yang bermasalah terkait putus kontrak dalam pengerjaan oleh kontraktor pertama yakni PT. BKN.

Dari putus kontrak tersebut ditemukan selisih atau pada saat itu dinamakan kelebihan bayar. Realisasi keuangan negara berbeda dengan realisasi fisik.

Sehingga terhadap adanya selisih pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu tentu timbul kerugian negara.

Pasalnya jaminan uang muka dan jaminan uang pelaksanaan senilai Rp 3,8 miliar yang seharusnya dikembalikan oleh Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) serta PT. BKN, diduga belum dikembalikan.

Sebelum naik penyidikan, kasus ini sudah sempat ditangani JPN Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Bengkulu. Hingga kemudian dilimpahkan ke Bidang Pidsus Kejati Bengkulu.

Diketahui sumber dana proyek ini berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Dimana akibat menyebabkan timbulnya kerugian negara sebesar Rp1,2 miliar lebih. Namun kerugian negara itu sudah dikembalikan sebesar Rp798 juta yang dititikan kepada JPU. (eng)

saksi ngaku makelar, dapat fee 2 persen                            bengkulu, koranrb.id – sidang lanjutan perkara dugaan korupsi revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu tahun anggaran 2020-2021, kembali digelar di pengadilan tipikor bengkulu, selasa (2/1).
dalam perkara ini, baru menyeret dua terdakwa,  yakni panca saudara diduga selaku makelar dalam perkara ini dan suharyanto mantan direktur cabang pt. bahana krida nusantara (bkn).  
dalam persidangan di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu, kemarin (2/1), ada lima saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu.
baca juga:hiburan malam buka lewat dari pukul 00.00, pemkab bs jatuhkan sanksi 
 meliputi, direktur utama pt. bkn, egika wawan. kemudian,  dede, yusuf, dan riko dari konsultan pengawas, dan satu saksi dihadirkan via zoom, marnaiek tambunan selaku makelar kontraktor.   
dalam persidangan, diketuai majelis hakim, fauzi israh, sh.,mh, mengungkap bahwa cabang pt. bkn di bengkulu baru dibuat saat pt. bkn memenangkan tender proyek revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu, tahun anggaran 2020-2021.
hal ini juga dibenarkan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu, heru subekti, sh, mh usai persidangan. 
baca juga:jabatan eselon ii jangan dibiarkan lama kosong, barli: bupati mesti lantik hasil lelang
“sesuai faka di persidangan, pt. bkn (cabang bengkulu, red) dibuat dalam rangka pekerjaan ini (revitalisasi dan pembangunan asrama haji, red). kami tanya kantor pt. bkn cabang bengkulu dimana, dia (direkutr utama pt. bkn) tidak mengetahui,” kata heru. 
selain itu, terang heru dalam persidangan juga terungkap bahwa ada makelar lain dalam perkara ini, selain panca silalahi yang menjadi terdakwa. 
makelar lain, adalah saksi marnaiek tambunan yang dihadirkan via zoom. 
terang heru, saksi marnaiek tambunan mengaku berperan sebagai makelar dalam rangka mencarikan pihak kontraktor yang akan mengerjakan proyek revitalisasi dan pembangunana asrama haji, tahun 2020-2021 tersebut.
“jadi saksi marnaik mengaku dia mendapatkan fee sebagai makelar kontraktor. total fee yang dia (makelar kontraktor, red) sekitar 2 persen dari total pencairan awal,” tuturnya. 
baca juga:minta pengelola parkir perpanjang kontrak
selain itu, terang heru, hampir semua penjelasan saksi dalam persidangan terbukti menguatkan semua dakwaan jpu kepada para terdakwa.
“pada intinya semua keterangan saksi tadi menguatkan dakwaan. secara pokok mengambarkan bahwa benar, proyek revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu itu tidak sesuai dengan kontrak. karena kontraknya berhenti di posisi 16 persen, uang muka kerja yang sudah dicairkan 20 persen dari pagu anggaran,” paparnya. 
sehingga terang heru, ada selisih pekerjaan yang belum terlaksana oleh pt. bkn selaku kontraktor pertama proyek revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu. 
“sehingga dari ppk dilakukan pemutusan kontrak, dan itu wajar dilakukan, agar  proyek ini tetap berjalan,” tutupnya. 
untuk diketahui, pada persidangan sebelumnya, jpu menghadirkan tujuh saksi dalam persidangan. 
saksi dari kelompok kerja (pokja) meliputi, ketua pokja, burhanudin, sekretari pokja, edi susanto dan edi arianto. 
baca juga:jabatan eselon ii jangan dibiarkan lama kosong, barli: bupati mesti lantik hasil lelang
kemudian, jpu juga menghadirkan empat saksi dari kantor kemenag bengkulu. yakni ppk pertama revitalisasi asrama haji, ramlan, ppk kedua intihan sulaiman, bendahara kemenag bengkulu, rine dan kuasa pengguna anggaran (kpa) yang merupakan mantan kepala kemenag bengkulu, zahdi taher. 
dari keterangan saksi sebelumnya, terhentinnya proyek revitalisasi dan pembangunan asrama haji bengkulu pada 2020 disebabkan karena covid-19 yang melanda indonesia dan bengkulu khususnya. 
saksi mengaku, akibat pandemi covid-19 menjadi faktor utama pengerjaan proyek ini bermasalah. 
dalam keterangan saksi dari pihak pokja, bahwa selama proses hingga proyek berjalan, pokja mengaku pihaknya sudah menjalankan tugas sebagaimana mestinya. 
dari keterangan saksi ramlan, bahwa dirinya selaku ppk suda dua kali memberikan surat teguran kepada pt. bkn atas persoalan yang ada dalam pengerjaan proyek tersebut.
sebelumnya, para terdakwa didakwa jpu dengan pasal berlapis, dakwaa primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana. 
baca juga:minta pengelola parkir perpanjang kontrak
subsidair pasal 3 jo pasal 18 undang inonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sabsssimans telah diubah dengan undang - undang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentarg perubahan atas undang - undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 kitab undang - undang hukum pidana.
sekedar mengulas, dalam penyidikan proyek revitalisasi asrama haji ini berfokus pada ketidak benaran pada saat putus kontrak. yang bermasalah terkait putus kontrak dalam pengerjaan oleh kontraktor pertama yakni pt. bkn. 
dari putus kontrak tersebut ditemukan selisih atau pada saat itu dinamakan kelebihan bayar. realisasi keuangan negara berbeda dengan realisasi fisik.
sehingga terhadap adanya selisih pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu tentu timbul kerugian negara. 
pasalnya jaminan uang muka dan jaminan uang pelaksanaan senilai rp 3,8 miliar yang seharusnya dikembalikan oleh jasa asuransi indonesia (jasindo) serta pt. bkn, diduga belum dikembalikan.
sebelum naik penyidikan, kasus ini sudah sempat ditangani jpn bidang perdata dan tata usaha negara (datun) kejati bengkulu. hingga kemudian dilimpahkan ke bidang pidsus kejati bengkulu. 
diketahui sumber dana proyek ini berasal dari surat berharga syariah negara (sbsn).
dimana akibat menyebabkan timbulnya kerugian negara sebesar rp1,2 miliar lebih. namun kerugian negara itu sudah dikembalikan sebesar rp798 juta yang dititikan kepada jpu. (eng)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 3 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan