Rusaknya Habitat Harimau dan Gajah Mukomuko, Ada Pembiaran Sawit Ilegal

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Sabtu , 01 Nov 2025 - 13:25

Masifnya pembukaan kawasan hutan di Mukomuko untuk dijadikan perkebunan sawit--firmansyah/rb

KORANRB.ID – Bayang-bayang bencana ekologis kini semakin nyata di Kabupaten Mukomuko.

Ratusan hektare hutan yang dulunya menjadi rumah bagi harimau Sumatera, gajah, dan beruang madu, kini perlahan berubah menjadi hamparan perkebunan kelapa sawit ilegal. Satu per satu pepohonan tua tumbang, digantikan oleh batang sawit yang tumbuh rapi namun menyimpan ancaman panjang bagi keseimbangan alam.

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Mukomuko, Aprin Sihaloho, S.Hut, mengungkapkan bahwa kawasan hutan produksi di wilayah kerjanya mencapai 80,22 ribu hektare. Secara ekologis, hutan-hutan tersebut memiliki fungsi vital sebagai penyangga kehidupan, sumber air bersih, dan habitat bagi satwa langka. Kawasan ini juga menjadi hulu dari 4 daerah aliran sungai (DAS) utama di Mukomuko DAS Teramang, DAS Retak, DAS Ipuh, dan DAS Air Rami yang menghidupi ribuan warga di hilir.

“Hutan Mukomuko ini tidak hanya tempat pepohonan tumbuh, tapi juga penopang kehidupan. Di dalamnya hidup satwa kharismatik seperti harimau Sumatera, gajah, beruang, dan menjadi habitat bunga Rafflesia, ikon Bengkulu. Tapi kenyataannya sekarang sebagian besar hutan sudah dibuka untuk perkebunan sawit milik perorangan,” ujar Aprin.

Aprin menegaskan, kondisi ini menjadi pemicu utama meningkatnya potensi bencana alam serta konflik satwa dengan manusia. Hutan yang gundul membuat satwa kehilangan habitat, air sulit diserap tanah, dan risiko longsor serta banjir meningkat.

“Karena keterbatasan anggaran kami belum punya data detail berapa hektare di tiap blok hutan yang sudah dirambah. Tapi bisa dipastikan, lebih dari setengah kawasan hutan di Mukomuko sudah berubah fungsi,” bebernya.

Kondisi ini turut disoroti Iswadi, Ketua Lembaga Konservasi Harimau Sumatera Lingkar Inisiatif, yang menilai pembiaran terhadap maraknya kebun sawit ilegal di kawasan hutan merupakan bentuk kelalaian serius. Ia mencatat, sepanjang tahun 2024 terjadi 10 kasus konflik antara harimau dan manusia, sedangkan hingga Oktober 2025 sudah muncul 7 kasus baru.

“Rusaknya habitat harimau disebabkan oleh pembukaan kebun sawit ilegal. Banyak lahan hutan disulap jadi kebun oleh pemodal besar yang punya jaringan kuat dan sulit disentuh hukum,” tegas Iswadi.

Menurutnya, dampak dari kerusakan hutan tidak hanya sebatas konflik satwa. Saat hutan gundul, daya serap air hilang, udara kehilangan keseimbangan, dan risiko bencana meningkat.

“Kalau nanti banjir besar datang, jangan salahkan alam. Itu akibat keserakahan manusia yang tak pernah puas merambah hutan,” ucapnya tajam.

rusaknya habitat harimau dan gajah mukomuko, ada pembiaran sawit ilegal                            koranrb.id  – bayang-bayang bencana ekologis kini semakin nyata di kabupaten mukomuko.
ratusan hektare hutan yang dulunya menjadi rumah bagi harimau sumatera, gajah, dan beruang madu, kini perlahan berubah menjadi hamparan perkebunan kelapa sawit ilegal. satu per satu pepohonan tua tumbang, digantikan oleh batang sawit yang tumbuh rapi namun menyimpan ancaman panjang bagi keseimbangan alam.
kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) mukomuko, aprin sihaloho, s.hut, mengungkapkan bahwa kawasan hutan produksi di wilayah kerjanya mencapai 80,22 ribu hektare. secara ekologis, hutan-hutan tersebut memiliki fungsi vital sebagai penyangga kehidupan, sumber air bersih, dan habitat bagi satwa langka. kawasan ini juga menjadi hulu dari 4 daerah aliran sungai (das) utama di mukomuko  das teramang, das retak, das ipuh, dan das air rami yang menghidupi ribuan warga di hilir.
“hutan mukomuko ini tidak hanya tempat pepohonan tumbuh, tapi juga penopang kehidupan. di dalamnya hidup satwa kharismatik seperti harimau sumatera, gajah, beruang, dan menjadi habitat bunga rafflesia, ikon bengkulu. tapi kenyataannya sekarang sebagian besar hutan sudah dibuka untuk perkebunan sawit milik perorangan,” ujar aprin.
baca juga:dugaan kecurangan seleksi pppk, ombudsman hingga bkn diminta turun
baca juga:terdakwa pencucian uang bank bsi divonis 8 tahun, kuasa hukum banding
aprin menegaskan, kondisi ini menjadi pemicu utama meningkatnya potensi bencana alam serta konflik satwa dengan manusia. hutan yang gundul membuat satwa kehilangan habitat, air sulit diserap tanah, dan risiko longsor serta banjir meningkat.
“karena keterbatasan anggaran kami belum punya data detail berapa hektare di tiap blok hutan yang sudah dirambah. tapi bisa dipastikan, lebih dari setengah kawasan hutan di mukomuko sudah berubah fungsi,” bebernya.
kondisi ini turut disoroti iswadi, ketua lembaga konservasi harimau sumatera lingkar inisiatif, yang menilai pembiaran terhadap maraknya kebun sawit ilegal di kawasan hutan merupakan bentuk kelalaian serius. ia mencatat, sepanjang tahun 2024 terjadi 10 kasus konflik antara harimau dan manusia, sedangkan hingga oktober 2025 sudah muncul 7 kasus baru.
“rusaknya habitat harimau disebabkan oleh pembukaan kebun sawit ilegal. banyak lahan hutan disulap jadi kebun oleh pemodal besar yang punya jaringan kuat dan sulit disentuh hukum,” tegas iswadi.
baca juga:fakta baru terungkap di sidang korupsi perjalanan dinas dprd kaur
baca juga:dugaan korupsi fasilitas kredit bank ke pt dsm rugikan negara rp1 triliun
menurutnya, dampak dari kerusakan hutan tidak hanya sebatas konflik satwa. saat hutan gundul, daya serap air hilang, udara kehilangan keseimbangan, dan risiko bencana meningkat. 
“kalau nanti banjir besar datang, jangan salahkan alam. itu akibat keserakahan manusia yang tak pernah puas merambah hutan,” ucapnya tajam.
ia juga menegaskan bahwa selama praktik alih fungsi lahan dibiarkan, maka krisis lingkungan di mukomuko hanya tinggal menunggu waktu.
“konflik satwa hanyalah awal. jika hutan terus digunduli, banjir bandang, kekeringan, dan longsor akan jadi ancaman berikutnya,” lanjutnya.
sementara itu, dr. h gunggung senoaji, s.hut., m.p, akademisi kehutanan dari universitas bengkulu, menilai lemahnya penegakan hukum menjadi akar persoalan kerusakan hutan di provinsi bengkulu, termasuk mukomuko. ia menyoroti bahwa sebenarnya regulasi terkait perlindungan kawasan hutan sudah sangat jelas, mulai dari uu nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan hingga uu nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
“dalam uu no. 41 pasal 50 itu sudah diatur tegas larangan berkegiatan di dalam kawasan hutan. membakar, menebang, mengerahkan alat berat, semua ada sanksinya  bisa dipenjara di atas 5 tahun dan denda miliaran rupiah. tapi faktanya, alat berat pernah terpantau bebas beroperasi membuka kawasan hutan di mukomuko,” ungkapnya.
ia menyebut, pelanggaran hukum yang dibiarkan membuat regulasi kehilangan kesaktiannya.
“kalau aturan hukum tidak ditegakkan, maka seolah semua peraturan yang dibuat pemerintah runtuh berkeping-keping,” ujarnya.
lebih jauh, dr h. gunggung menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah membagi fungsi kawasan hutan menjadi 3 kelompok besar, hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan lindung. hutan produksi sendiri terbagi lagi menjadi hutan produksi terbatas (hpt) dan hutan produksi yang dapat dikonversi (hpk). sedangkan hutan konservasi memiliki sejumlah turunan seperti cagar alam (ca), suaka margasatwa (sm), taman wisata alam (twa), dan taman nasional (tn).
“untuk mukomuko dan bengkulu utara, ada tiga fungsi besar kawasan hutan: taman nasional kerinci seblat (tnks) di bagian atas, lalu hutan produksi air teramang, dan hpt di lebong kandis, air rami, ipuh i dan ipuh ii. di pinggirnya ada kawasan apl (areal penggunaan lain) serta twa dan ca. tapi kondisi di lapangan, sebagian besar sudah dibuka jadi kebun sawit,” jelasnya.
ia menambahkan, kondisi serupa juga terjadi hampir di seluruh kabupaten di bengkulu.
“silakan lihat langsung. di lebong, rejang lebong, kepahiang, seluma, bengkulu selatan, dan kaur, kebun kopi banyak yang berdiri di dalam kawasan hutan. sementara di bengkulu utara hingga mukomuko, yang mendominasi adalah kebun sawit. dan itu bukan fenomena baru sudah lebih dari 10 tahun,” paparnya.
dr. h gunggung menilai, salah satu alasan lemahnya penegakan hukum adalah adanya dilema antara menjaga hutan dan mempertahankan sumber penghidupan masyarakat. banyak warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan menggantungkan hidup pada lahan yang sebenarnya masuk wilayah hutan negara.
“kalau kawasan hutan benar-benar disterilkan dari aktivitas manusia, mungkin hutannya selamat, tapi masyarakat bisa kehilangan mata pencaharian. jadi masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan hukum saja. harus ada solusi sosial, ekonomi, dan kebijakan lintas sektor,” ujarnya.
ia menegaskan, penanganan persoalan kehutanan tidak bisa sepihak. pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga konservasi, akademisi, dan masyarakat harus terlibat secara bersama.
“kalau ini dikerjakan sendiri-sendiri, hasilnya akan nol. tapi kalau melibatkan semua pihak dari hulu ke hilir, keseimbangan bisa tercapai. masyarakat tetap sejahtera, hutan tetap terjaga,” tegasnya.
dr. gunggung juga menyoroti adanya penumpang gelap dalam praktik pembukaan hutan yang kerap berlindung di balik nama masyarakat kecil.
“sering kali dalihnya untuk masyarakat, padahal yang bermain pemodal besar. kalau prosesnya dilakukan terbuka dan melibatkan masyarakat sejati, penumpang gelap seperti itu akan terlihat,” ujarnya.
kini, mukomuko dihadapkan pada pilihan sulit melanjutkan pembiaran yang membawa kehancuran ekologis, atau menegakkan hukum dan mencari jalan tengah agar alam dan manusia dapat hidup berdampingan. 
“kalau hutan habis, bukan hanya harimau yang kehilangan rumah, tapi kita semua yang kehilangan masa depan.”tutupnya.
perlu diketahui, kabupaten mukomuko memiliki sejumlah kawasan hutan yang terbagi atas hutan produksi (hp), hutan produksi terbatas (hpt), dan hutan produksi konversi (hpk). untuk kawasan hp, tercatat ada tiga lokasi, yakni hp air rami dengan total luasan 5.068 hektare, hp air teramang seluas 4.780 hektare, dan hp air dikit dengan luasan 2.260 hektare. sementara untuk hpt, ada tiga wilayah besar, yakni hpt air ipuh i dengan luasan 22.260 hektare, hpt air ipuh ii seluas 16.748 hektare, dan hpt air manjunto mencapai 25.970 hektare. terakhir, terdapat kawasan hpk air manjunto dengan luas 2.891 hektare.
ironisnya, di antara kawasan tersebut justru muncul nama-nama pejabat dan mantan pejabat yang mukomuko yang diduga memiliki kebun sawit di dalam area hutan dengan luasan fantastis, bahkan mencapai puluhan hektare. di kawasan hpt air ipuh i, disebut ada bs dan wh yang memiliki kebun sawit di dalam kawasan hutan. di hpt air ipuh ii tercatat nama zhr dan rsd, sedangkan di hp air teramang ada wr, dan nm. sementara di kawasan hpt air manjunto, disebut nama amh yang juga diduga menguasai lahan sawit di wilayah hutan. terkait dugaan ini, tipidter polda bengkulu telah turun kelapangan hingga beberapa kali. tidak hanya itu, beberapa orang telah di mintai keterangan termasuk dari pihak kphp, ketua dprd mukomuko aktif, serta seorang pengusaha di kecamatan penarik.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 2 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan