Perangkat Tak Dilibatkan Kelola DD Batu Tugu

Reporter: Rizki Amanda Lubis |

Editor: |

Jumat , 27 Oct 2023 - 22:44

LUBIS/RB DIPERIKSA: Saksi yang dihadirkan dalam persidangan diperiksa keterangannya.--

“Kalau pengakuan sementara ada menikmati, namun berbeda-beda, ada yang belasan ada yang puluhan juga. Nanti akan kita gali lagi dalam persidangan,” ungkap Erick.

Dari keterangan saksi Sekdes dan Kaur Umum dan Perencanaan yang dihadirkan, JPU mencatata ada pemalsuan laporan pertanggung jawaban yang dipalsukan.

“Ada penyelewengan dari anggaran, dokumen pertanggung jawabannya itu ada yang dibuat palsu, setelah di markup, atau pembelanjaannya fiktif. Kemudian dari sisi tersebut digunakan para terdakwa,” sampai Erick.

Selain itu ketiga terdakwa belum sama sekali menunjukan niatnya untuk mengembalikan kerugian negara.

“KN-nya itu Rp 507 juta untuk tiga tahun anggaran, 2019-2021 belum ada pengembalian,” kata Erick.

Sementara, PH terdakwa Sukirman, Diktut Adi Wijaya menyebutkan dari pengakuan kliennya selaku Kades, dari total KN Rp 507 juta, kliennya mengaku tidak ikut menikmati.

“Jangankan untuk menikmati, harta klien yang sekarang aja terjual. Mungkin di sidang selanjutnya akan terbuka, aliran uang itu yang menikmati siapa saja,” ungkap Diktut.

Menanggapi keterangan dua saksi perangkat desa yang dihadirkan dalam persidangan, ia menyebutkan bahwa yang berhubungan langsung dengan proyek-proyek di Desa Batu Tugu yakni terdakwa Rusdianto dan Reswandi selaku Ketua TPK.

“Mereka tidak ada berhubungan langsung dengan klien kita. Jadi untuk biaya-biaya yang dikeluarkan, itu bersangkut paut kepada Bendahara dan TPK. Dan lucunya Sekdes dan Kaur Umum dan Perencanaan, tidak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya,” ungkap Diktut.

Diktut tidak membantah belum ada iktikad baik dari kliennya selaku Kades terkait penitipan KN.

Belum adanya penitipan itu, lantaran kliennya belum mengakui menikmati sejumlah uang.

“Untuk pengembalian hingga sidang hari ini (kemarin, red) belum ada, karena dari pengakuan klien, dia tidak ikut menikmati,” tutup Diktut.(jam)

perangkat tak dilibatkan kelola dd batu tugu                            bengkulu. koranrb.id – aliran dana desa (dd) yang diduga dikorupsi tiga terdakwa perangkat desa batu tugu kecamatan talo kabupaten seluma hingga sidang kedua beragendakan pemeriksaan saksi kemarin, jumat (27/10) belum terungkap. 
pasalnya kerugian negara (kn) perkara ini mencapai rp 507 juta dari tiga periode anggaran dd sejak 2019 hingga 2021, menyeret tiga terdakwa mantan kades batu tugu, sukirman, mantan kaur keuangan rusdianto (39) dan mantan kepala dusun (kadus) i reswandi (54) yang merupakan ketua tim pelaksana kegiatan (tpk).
jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) seluma dalam sidang kedua kemarin yang digelar di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu hadirkan sekretaris desa (sekdes), sugiarti dan kaur umum dan perencanaan, oki dalam persidangan yang diketuai majelis hakim, agus hamzah, sh, mh.
baca juga:tujuh bandit jalanan dibekuk polisi
kedua saksi diperiksa keterangannya dalam persidangan terkait kronologis dugaan korupsi dd tiga tahun tersebut, yang menimbulkan kn rp 507 juta.
meski kedua saksi sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di muka persidangan, tidak banyak keterangan yang bisa diperoleh, lantaran keduanya mengaku tidak mengetahui pembangunaan fisik mana saja yang bermasalah hingga menyeret ketiga terdakwa.
saksi sugiatri memberikan keterangan, semua urusan pencairan dd dijalankan terdakwa rusdianto, yang bertindak atas persetujuan terdakwa sukirman selaku kades.
baca juga:disiapkan 201 titik pemasangan apk 
“setahu saya semua pekerjaan fisik dilaksanakan semua,” sebut sugiarti.
ia mengaku, ketika menjabat sebagai sekdes tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam pengelolaan anggaran dd. namun demikian, keterangan yang menguatkan dakwaan jpu, sugiarti menyampaikan, terdakwa rusdianto ketika mencairkan dd, tidak melakukan verifikasi surat pernyataan pencairan (spp) kepada dirinya.
“kalau untuk pencairan dd, memang tidak melakukan verifikasi spp,” kata sugiarti.
lebih parah lagi, saksi oki selaku kaur umum dan perencanaan, dirinya mengaku sama sekali tidak mengerti tugas dan tanggung jawab sebagai kaur umum dan perencanaan. sehingga membuat tidak terlalu peduli mengenai pengelolaan anggaran dd oleh tiga terdakwa. 
baca juga:dugaan pencemaran udara, dlh periksa pt cg
diluar persidangan, jpu kejari seluma, erick adialsyah putra, sh, mh menerangkan, hingga persidangan kemarin belum terungkap jelas uang yang dinikmati para terdakwa dari kn rp 507 juta.
“kalau pengakuan sementara ada menikmati, namun berbeda-beda, ada yang belasan ada yang puluhan juga. nanti akan kita gali lagi dalam persidangan,” ungkap erick.
dari keterangan saksi sekdes dan kaur umum dan perencanaan yang dihadirkan, jpu mencatata ada pemalsuan laporan pertanggung jawaban yang dipalsukan.
baca juga:polemik rekomendasi pj sekda kota meruncing, ini alasan gubernur tolak medy jadi pj sekda kota
“ada penyelewengan dari anggaran, dokumen pertanggung jawabannya itu ada yang dibuat palsu, setelah di markup, atau pembelanjaannya fiktif. kemudian dari sisi tersebut digunakan para terdakwa,” sampai erick.
selain itu ketiga terdakwa belum sama sekali menunjukan niatnya untuk mengembalikan kerugian negara.
“kn-nya itu rp 507 juta untuk tiga tahun anggaran, 2019-2021 belum ada pengembalian,” kata erick.
sementara, ph terdakwa sukirman, diktut adi wijaya menyebutkan dari pengakuan kliennya selaku kades, dari total kn rp 507 juta, kliennya mengaku tidak ikut menikmati.
“jangankan untuk menikmati, harta klien yang sekarang aja terjual. mungkin di sidang selanjutnya akan terbuka, aliran uang itu yang menikmati siapa saja,” ungkap diktut.
menanggapi keterangan dua saksi perangkat desa yang dihadirkan dalam persidangan, ia menyebutkan bahwa yang berhubungan langsung dengan proyek-proyek di desa batu tugu yakni terdakwa rusdianto dan reswandi selaku ketua tpk.
baca juga:tunggu penetapan paslon presiden dan wakil presiden
 “mereka tidak ada berhubungan langsung dengan klien kita. jadi untuk biaya-biaya yang dikeluarkan, itu bersangkut paut kepada bendahara dan tpk. dan lucunya sekdes dan kaur umum dan perencanaan, tidak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya,” ungkap diktut.
diktut tidak membantah belum ada iktikad baik dari kliennya selaku kades terkait penitipan kn. 
belum adanya penitipan itu, lantaran kliennya belum mengakui menikmati sejumlah uang.
“untuk pengembalian hingga sidang hari ini (kemarin, red) belum ada, karena dari pengakuan klien, dia tidak ikut menikmati,” tutup diktut.(jam)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 28 Oktober 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan