Pemkot Bengkulu Diminta Perkuat Peran Pengendalian Inflasi, MBG dan Program Perumahan

BENGKULU, KORANRB.ID – Pemerintah Kota Bengkulu mendapat penekanan khusus untuk memperkuat peran strategisnya dalam pengendalian inflasi dan akselerasi program nasional. 

Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pusat Data Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Pusda TPID) yang diikuti Staf Ahli Setda Kota Bengkulu, Dewi Dharma, bersama pejabat terkait melalui zoom meeting di Ruang Monitoring Center Diskominfo Kota Bengkulu, Senin, 17 November 2025.

Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah didorong meningkatkan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga pangan, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pembahasan meliputi pemetaan kebutuhan bahan baku MBG, identifikasi potensi gejolak harga, hingga langkah mitigasi agar suplai tetap terjaga.

BACA JUGA:Pemkot Prioritaskan LPJU untuk Tekan Kerawanan Kota

Pusda TPID menegaskan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada kemampuan daerah mengantisipasi fluktuasi harga bahan pokok seperti cabai merah, telur ayam, dan bawang merah komoditas yang menjadi penyumbang utama kenaikan Indeks Perubahan Harga (IPH) di minggu kedua November.

Data yang dipaparkan dalam rakor mencatat sejumlah daerah mengalami kenaikan IPH tertinggi.

"Di Pulau Sumatera, Kabupaten Bengkulu Selatan mencatat perubahan IPH sebesar 1,30 persen.

Sementara di Pulau Jawa, Kabupaten Mojokerto menjadi yang tertinggi dengan perubahan IPH 1,77 persen,” sampai Staf Ahli Setda Kota Bengkulu, Dewi Dharma.

BACA JUGA: Usulan Kuota LPG 3 Kg Tahun 2026 Naik Signifikan, Salah Satu Pemicunya Program MBG

Kenaikan harga komoditas strategis disebut menjadi pemicu utama peningkatan IPH tersebut.

Rakor juga membahas evaluasi Program 3 Juta Rumah, Pemerintah daerah dinilai perlu mempercepat dukungan teknis di tingkat lokal, termasuk penyediaan lahan, percepatan perizinan, penyediaan prasarana dan utilitas umum (PSU), serta harmonisasi program pusat dan daerah.

Pusda TPID menilai, tanpa intervensi aktif Pemda, target penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan sulit tercapai.

Melalui rakor ini, pemerintah daerah termasuk Kota Bengkulu diharapkan memainkan peran lebih aktif sebagai fasilitator.