Seluruh OPD Diingatkan Tindak Lanjuti Hasil Audit BPK

ARGA MAKMUR, KORANRB.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu sudah melakukan exit meeting atas audit kepatuhan atas belanja barang, jasa dan belanja modal tahun anggaran 2025. 

Dalam acara tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu juga menyampaikan hasil sementara pemeriksaan kepatuhan atas pelaksanaan belanja barang, jasa dan belanja modal tahun ini. 

Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, SE, M.Ap menegaskan jika hasil pemeriksaan sementara ini akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam melihat kinerja masing-masing organisasi perangkat daerah. 

Terutama dalam melihat tingkat kepatuhan masing-masing organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan belanja barang, jasa dan belanja modal sesuai dengan aturan. 

BACA JUGA:Pelunasan Haji 2026 Tahap Pertama, 39 CJH Bengkulu Tertinggal

“Maka hasil pemeriksaan BPK ini sangat penting dan akan saya jadikan sebagai tolok ukur kinerja masing-masing OPD.

Karena hasil pemeriksaan ini menjadi salah satu tolok ukur kinerja OPD dalam komitmen menciptakan pemerintahan yang bersih,” terangnya.

Ia juga menegaskan pada seluruh kepala organisasi perangkat daerah untuk sesegera mungkin menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi badan pemeriksa keuangan dalam hasil pemeriksaan sementara tersebut. 

Sehingga, apa yang menjadi kekurangan bisa sesegera mungkin diperbaiki dan tidak diulangi kembali. 

BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Bangun Gazebo Resmi Tekan Pungli Pantai Panjang

“Kita menyadari jika aturan kerap berubah, namun kita sebagai pemerintah harus menyesuaikan sesuai dengan aturan terbaru yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pemerintahan,” terangnya. 

Ia juga menyampaikan pemeriksaan atau audit yang dilakukan badan pemeriksa keuangan sangat penting. 

Sehingga ada indikator yang jelas terutama dalam hal kepatuhan masing-masing organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan belanja sesuai dengan aturan. 

“Maka audit ini sangat penting sebagai salah satu indikator kepatuhan sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah,” terangnya.