Terima LHP 2023, Gubernur: Segera Petakan dan Selesaikan

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 12 Jan 2024 - 22:37

TERIMA: Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah, M.MA, saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan semester II tahun 2023 di Kantor BPK Provinsi Bengkulu, Jumat (12/1). IST/RB--

"Pemeriksaan yang dimaksud meliputi pengaturan jalan, pembinaan jalan, pembangunan jalan dan pengawasan jalan," ungkap Toha Arafat.

Menurutnya, dalam kesempatan ini pihaknya tetap mengapresiasi upaya Pemprov Bengkulu dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan.

Hanya saja, secara umum dalam hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, pihaknya menemukan beberapa permasalahan yang cukup signifikan pada penyelenggaraan jalan tersebut.

"Diantaranya belum tersusun pedoman operasional yang mengatur pembangunan dan preservasi jalan secara umum melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah," terang Toha.

Sehingga mengakibatkan kegiatan penyelenggaraan jalan dilakukan tanpa mempertimbangkan keserasian dan konektivitas antar kabupaten/kota, kecamatan dan desa sekitarnya. Kemudian, lanjut Toha, Pemprov juga belum menyusun perencanaan pembangunan dan preservasi jalan secara memadai, sehingga mengakibatkan konstruksi fisik yang dihasilkan dari perencanaan teknis.

"Berpotensi tidak sesuai dengan desain kebutuhan konstruksi yang seharusnya. Termasuk juga umur manfaat jalan sebagaimana diharapkan," jelasnya.

Lebih lanjut, Toha menyampaikan, Pemprov belum melaksanakan preservasi jalan secara memadai sehingga kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan berisiko belum sesuai dengan yang ditargetkan.

Terakhir, Dinas PUPR selaku penyelenggara jalan belum melaksanakan fungsi penilikan jalan sesuai kewenangananya, sehingga mengakibatkan tidak adanya informasi penilikan jalan.

"Dimana informasi penilikan jalan yang dimaksud harusnya disampaikan kepada penyelenggara jalan secara periodik," ucapnya.

Lebih jauh disampaikannya, bedasarkan temuan tersebut pihaknya merekomendasikan Kepala Daerah agar memerintahkan Kadis PUPR untuk menyusun pedoman operasional penyelenggaraan jalan.

terima lhp 2023, gubernur: segera petakan dan selesaikan                            koranrb.id - beberapa catatan laporan hasil pemeriksaan (lhp) kinerja dan kepatuhan semester ii tahun 2023 sudah diterima oleh pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu bersama lima pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota. 
penyerahan tersebut diberikan langsung di badan pemeriksaan keuangan (bpk) republik indonesia (ri) perwakilan bengkulu, jumat (12/1). 
baca juga:jalan putus, akses jalan penghubung antar kecamatan di benteng terancam lumpuh
gubernur bengkulu, prof. dr. h. rohidin mersyah, m.ma, menegaskan catatan-catatan yang sudah diberikan oleh bpk tersebut untuk segera ditindaklanjuti. 
apalagi saat penerimaan tersebut, dihadiri oleh inspektorat dan sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri, s.sos, m.kes.
baca juga:warga seluma keluhkan kondisi jembatan menuju ke sekolah, lantainya sudah lapuk
"secara umum dokumen hasil pemeriksaan dalam bentuk lhp dari bpk ri perwakilan bengkulu sudah kita terima. kebetulan dalam penyerahan tadi, pak sekdaprov dan inspektur juga hadir. jadi saya minta temuan bpk ri tersebut dapat segera dibahas dan ditindaklanjuti," ujar rohidin, jumat (12/1).
dari dokumen lhp tersebut, dikatakannya terdapat beberapa temuan berkaitan dengan penyelenggaraan jalan. terkait tindaklanjut, tentunya bisa meminta penjelasan tambahan dari bpk ri. meski tindaklanjut tersebut, tetap harus mengacu pada rekomendasi bpk ri.
baca juga:rumah dinas gubernur, saksi bisu sejarah perkembangan bengkulu
"tentu semua temuan tersebut harus segera dipetakan dan diselesaikan," tegasnya.
kemudian dari pembahasan juga, bisa diketahui mana yang harus ditindaklanjuti secara administratif, dari sisi regulasi atau kerugian negara. 
dengan begitu, ia berharap agar temuan tersebut segera ditindaklanjuti, tanpa harus menunggu 60 hari. "kita masih terdapat kekurangan dalam tindaklanjut, bisa ditangani dengan segera. disamping itu, tidak perlu takut dengan adanya temuan," demikian rohidin.
baca juga:dianugerahi kehormatan lembaga adat melayu jambi, gubernur rohidin: memperkuat falsafah adat melayu 
sementara itu, kepala bpk ri perwakilan bengkulu, m. toha arafat mengatakan, tujuan pemeriksaan ini untuk menilai efektivitas upaya pemda, termasuk pemprov bengkulu dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan.
"pemeriksaan yang dimaksud meliputi pengaturan jalan, pembinaan jalan, pembangunan jalan dan pengawasan jalan," ungkap toha arafat.
baca juga:gubernur bengkulu pastikan pembangunan tol dilanjutkan di 2024, termasuk pengembangan bandara
menurutnya, dalam kesempatan ini pihaknya tetap mengapresiasi upaya pemprov bengkulu dalam penyelenggaraan jalan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan. 
hanya saja, secara umum dalam hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, pihaknya menemukan beberapa permasalahan yang cukup signifikan pada penyelenggaraan jalan tersebut.
baca juga:gagasan gubernur rohidin mersyah : kolaborasi lintas generasi 
"diantaranya belum tersusun pedoman operasional yang mengatur pembangunan dan preservasi jalan secara umum melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah," terang toha.
sehingga mengakibatkan kegiatan penyelenggaraan jalan dilakukan tanpa mempertimbangkan keserasian dan konektivitas antar kabupaten/kota, kecamatan dan desa sekitarnya. kemudian, lanjut toha, pemprov juga belum menyusun perencanaan pembangunan dan preservasi jalan secara memadai, sehingga mengakibatkan konstruksi fisik yang dihasilkan dari perencanaan teknis.
baca juga:akhir tahun covid-19 kembali melonjak, gubernur imbau lengkapi vaksinasi dan pakai masker
"berpotensi tidak sesuai dengan desain kebutuhan konstruksi yang seharusnya. termasuk juga umur manfaat jalan sebagaimana diharapkan," jelasnya.
lebih lanjut, toha menyampaikan, pemprov belum melaksanakan preservasi jalan secara memadai sehingga kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan berisiko belum sesuai dengan yang ditargetkan. 
baca juga:perluas jaringan pasar, gubernur boyong 30 umkm ke malaysia 
terakhir, dinas pupr selaku penyelenggara jalan belum melaksanakan fungsi penilikan jalan sesuai kewenangananya, sehingga mengakibatkan tidak adanya informasi penilikan jalan.
"dimana informasi penilikan jalan yang dimaksud harusnya disampaikan kepada penyelenggara jalan secara periodik," ucapnya.
baca juga:perluas jaringan pasar, gubernur boyong 30 umkm ke malaysia 
lebih jauh disampaikannya, bedasarkan temuan tersebut pihaknya merekomendasikan kepala daerah agar memerintahkan kadis pupr untuk menyusun pedoman operasional penyelenggaraan jalan. 
sehingga ditetapkan menjadi perda atau perkada. lalu menyusun pedoman perencanaan teknis yang memuat persyaratan minimum mengacu kepada permen pupr atau spesifikasi umum bina marga untuk dapat digunakan penyelenggara jalan.
baca juga:mobil kuning viral, diburu polisi 
"selain itu kita berharap dinas pupr dapat melakukan survei kondisi jalan minimal 1 kali dalam setahun dan menyusun rencana tahunan dengan mengacu pada analisa hasil survei kondisi jalan yang sudah dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, serta mengaktifkan kegiatan penilikan jalan," demikian toha. (bil)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 13 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan