Tak Kantongi STTP, Kampanye Bakal Dibubarkan

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Ade HR |

Sabtu , 20 Jan 2024 - 23:29

Ahmad Maskuri menyampaikan pentingnya STTP Kampanye agar kegiatan kampanye tidak dibubarkan.--abdi/rb

“Para peserta pemilu harus menyadari pentingnya STTP, jangan coba untuk dilanggar,” singkat Ahmad.

Ahmad berharap langkah ini akan membawa dampak positif dalam menciptakan pemilihan yang bersih dan berkualitas.

Dengan adanya, kepatuhan peserta pemilu pada lingkungan Kota Bengkulu dalam mematuhi aturan, maka akan tercipta pemilu Jujur dan Adil (Jurdi).

“Harapannya terciptanya pemilu yang damai, serta jurdil,” ungkap Ahmad.

Sementara itu, Kordiv PP Bawaslu Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto M.Si mendukung penuh apa yang disampaikan Kordiv PPPS Kota Bengkulu tersebut.

Ia menerangkan perlunya kepatuhan oleh para caleg dalam tertib berkampanye.

“Iya benar apa yang disampaikan Bawaslu Kota Bengkulu, para peserta diharapkan kampanye sesuai regulasi termasuk STTP,” ungkap Eko.

Sebelumnya, Bawaslu Kota Bengkulu intensif melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana kampanye Partai Politik (Parpol) dalam menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya Bawaslu untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan berlaku dalam pelaksanaan pesta demokrasi.

Sejak dimulainya periode kampanye, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah memberi instruksi timnya untuk melakukan pengawasan terhadap dana kampanye yang digunakan oleh partai politik.

Koordinator Divisi Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Kordiv PPPS) Bawaslu Kota Bengkulu, Ahmad Maskuri, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk menjamin keberlangsungan proses demokrasi yang bersih dan adil.

"Dana kampanye menjadi aspek krusial dalam setiap pemilihan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memastikan setiap parpol mematuhi peraturan yang telah ditetapkan terkait penggunaan dana kampanye," ujar Ahmad.

Ahmad menerangkan fokus pada jumlah dana yang digunakan, tetapi juga melibatkan analisis terhadap sumber dan tujuan penggunaan dana tersebut. Pihaknya, memastikan bahwa parpol tidak melibatkan sumber dana yang berasal dari praktik-praktik ilegal atau melanggar aturan perundang-undangan Nomor 7 tahun 2017.

tak kantongi sttp, kampanye bakal dibubarkan                            koranrb.id – ada syarat yang harus dipenuhi sebelum peserta pemilu menggelar kampanye. salah satunya harus memiliki surat tanda terima pemberitahuan (sttp) kampanye. jika tidak memiliki sttp, kampanye bakal dibubarkan oleh badan pengawas pemilihan umum (bawaslu).
termasuk bawaslu kota bengkulu mengambil langkah tegas membubarkan kampanye bagi yang tidak mengantongi sttp kampanye.
keputusan membubarkan kampanye bagi yang tidak mememiliki sttp kampanye ini, sesuai aturan yang berlaku. 
bawaslu kota bengkulu mengklaim langkah membubarkan kampanye bagi yang tidak memiliki sttp ini untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses kampanye.
baca juga:joget berlebihan saat kampanye, mui kota bengkulu bilang begini 
"kami sudah sampaikan mulai peserta pemilu, jika tidak sesuai sttp maka bawaslu kota bengkulu akan membubarkan kegiatan tersebut," sampai koordinator divisi penanganan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa (ppps) bawaslu kota bengkulu, ahmad maskuri.
ahmad menjelaskan tentunya imbauan bawaslu kota bengkulu, tetap mengacu pada undang–undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan peraturan komisi pemilhan umum (pkpu) nomor 15 tahun 2023 tentang pemilihan umum.
“kita mengacu pada regulasi yang ada, baik uu nomor 7 maupun pkpu nomor 15,” ucap ahmad.
bawaslu telah akan tetap melakukan serangkaian pengawasan terhadap kegiatan kampanye di kota bengkulu. 
ahmad mengungkapkan para caleg harus menyadari pentingnya sttp kampanye supaya kampanye tidak dibubarkan bawaslu.
baca juga:4 terduga lokasi prostitusi, satpol pp akui “kantongi” 
bawaslu menekankan bahwa aturan ini harus dipatuhi oleh semua pihak untuk memastikan keadilan dan keterbukaan dalam proses pemilihan.
apabila nantinya terjadi pembubaran kampanye, hal tersebut sebagai peringatan kepada seluruh caleg di kota bengkulu.
caleg diminta untuk memastikan bahwa persyaratan kampanye, termasuk sttp, telah dipenuhi dengan baik. 
“para peserta pemilu harus menyadari pentingnya sttp, jangan coba untuk dilanggar,” singkat ahmad.
ahmad  berharap langkah ini akan membawa dampak positif dalam menciptakan pemilihan yang bersih dan berkualitas.
 dengan adanya, kepatuhan peserta pemilu pada lingkungan kota bengkulu dalam mematuhi aturan, maka akan tercipta pemilu jujur dan adil (jurdi).
“harapannya terciptanya pemilu yang damai, serta jurdil,” ungkap ahmad.
baca juga:awas! 10 pelanggaran ini bisa buat caleg dibatalkan
sementara itu, kordiv pp bawaslu provinsi bengkulu, eko sugianto m.si mendukung penuh apa yang disampaikan kordiv ppps kota bengkulu tersebut. 
ia menerangkan perlunya kepatuhan oleh para caleg dalam tertib berkampanye.
“iya benar apa yang disampaikan bawaslu kota bengkulu, para peserta diharapkan kampanye sesuai regulasi termasuk sttp,” ungkap eko. 
sebelumnya, bawaslu kota bengkulu intensif melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana kampanye partai politik (parpol)  dalam menyongsong pemilihan umum (pemilu) mendatang. 
langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya bawaslu untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap aturan berlaku dalam pelaksanaan pesta demokrasi.
sejak dimulainya periode kampanye, bawaslu provinsi bengkulu telah memberi instruksi timnya untuk melakukan pengawasan terhadap dana kampanye yang digunakan oleh partai politik. 
koordinator divisi penanganan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa (kordiv ppps) bawaslu kota bengkulu, ahmad maskuri, menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk menjamin keberlangsungan proses demokrasi yang bersih dan adil.
baca juga: penyakit jantung koroner: ”apa yang perlu kita ketahui”
"dana kampanye menjadi aspek krusial dalam setiap pemilihan. oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memastikan setiap parpol mematuhi peraturan yang telah ditetapkan terkait penggunaan dana kampanye," ujar ahmad. 
ahmad menerangkan fokus pada jumlah dana yang digunakan, tetapi juga melibatkan analisis terhadap sumber dan tujuan penggunaan dana tersebut. pihaknya, memastikan bahwa parpol tidak melibatkan sumber dana yang berasal dari praktik-praktik ilegal atau melanggar aturan perundang-undangan nomor 7 tahun 2017.
“kita memedomi regulasi, untuk saat ini bawaslu hanya menerima salinan dari laporan dana kampanye, untuk yang bisa meng akses hanya kpu kota bengkulu dan parpol saja,” ahmad. 
selain itu, ahmad menyebutkan juga melakukan pemantauan terhadap pemakaian dana kampanye untuk kegiatan-kegiatan tertentu. dalam beberapa kasus, terdapat indikasi bahwa dana kampanye digunakan untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan proses pemilihan, yang dapat dianggap sebagai pelanggaran aturan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 21 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan