Awas! 10 Pelanggaran Ini Bisa Buat Caleg Dibatalkan

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Ade HR |

Sabtu , 20 Jan 2024 - 23:21

10 Pelanggaran Ini Bisa Buat Caleg Dibatalkan--ABDI/RB

BENGKULU, KORANRB.ID – Harus menjadi perhatian bagi peserta pemilu. Jika melanggar 10 hal ini, maka peserta pemilu seperti calon legislatif (Caleg) bisa dibatalkan dari pencalonan.

Kordinator Divisi Penanganan dan Pelanggaran (Kordiv PP) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Eko Sugianto, M.Si mengatakan caleg dapat dicopot apabila melakukan 10 tindakan pelanggaran.

10 Pelanggaran yang bisa membuat caleg dibatalkan diantara, menjanjikan atau memberikan uang serta materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye.

Kemudian terbukti melakukan tindakan yang dilarang dalam kampanye. Seperti mempersoalkan dasar negara, membahayakan keutuhan NKRI, menghina SARA.

Kemudian menghasut, mengganggu ketertiban umum, mengancam dan merusak alat peraga kampanye.

Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan juga termasuk dalam 10 pelanggaran yang bisa membuat caleg dibatalkan.

Selanjutnya yang masuk dalam 10 pelanggaran kampanye yang bisa membuat caleg dibatalkan adalah membawa atribut peserta lain.

Mengikut sertakan pejabat pemerintah, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa, anggota dan perangkat BPD dan yang tidak memiliki hak pilih.

“Melanggar peraturan dalam UU Nomor 7 tahun 2017 dan PKPU itu bisa dicopot status calegnya,” singkat Eko.

Langkah konkret untuk meningkatkan moralitas dan kualitas kandidat yang bertarung dalam proses demokrasi. Bawaslu Provinsi meyakini bahwa pembatalan status caleg yang terbukti melanggar 10 hal yang bisa membuat caleg dibatalkan.

Ini akan memberikan sinyal kuat terhadap para politisi untuk mematuhi norma-norma etika dan hukum yang berlaku. Menurut langkah ini menjadi penting mengingat semakin kompleksnya tantangan dalam dunia politik.

"Kami berkomitmen untuk menjaga integritas Pemilu. Pembatalan status caleg yang terbukti melanggar adalah langkah tegas yang perlu diambil demi kepentingan demokrasi yang sehat dan berkualitas," ujar Eko.

awas! 10 pelanggaran ini bisa buat caleg dibatalkan                            bengkulu, koranrb.id – harus menjadi perhatian bagi peserta pemilu. jika melanggar 10 hal ini, maka peserta pemilu seperti calon legislatif (caleg) bisa dibatalkan dari pencalonan.
kordinator divisi penanganan dan pelanggaran (kordiv pp) badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi  eko sugianto, m.si mengatakan caleg dapat dicopot apabila melakukan 10 tindakan pelanggaran.
10 pelanggaran  yang bisa membuat caleg dibatalkan diantara, menjanjikan atau memberikan uang serta materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye.
kemudian terbukti melakukan tindakan yang dilarang dalam kampanye. seperti mempersoalkan dasar negara, membahayakan keutuhan nkri, menghina sara.
kemudian menghasut, mengganggu ketertiban umum, mengancam dan merusak alat peraga kampanye. 
baca juga: penyakit jantung koroner: ”apa yang perlu kita ketahui”
menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan juga termasuk dalam 10 pelanggaran yang bisa membuat caleg dibatalkan.
selanjutnya yang masuk dalam 10 pelanggaran kampanye yang bisa membuat caleg dibatalkan adalah  membawa atribut peserta lain.
mengikut sertakan pejabat pemerintah, asn, tni/polri, kepala desa, anggota dan perangkat bpd dan yang tidak memiliki hak pilih.
“melanggar peraturan dalam uu nomor 7 tahun 2017 dan pkpu itu bisa dicopot status calegnya,” singkat eko.
langkah konkret untuk meningkatkan moralitas dan kualitas kandidat yang bertarung dalam proses demokrasi. bawaslu provinsi meyakini bahwa pembatalan status caleg yang terbukti melanggar 10 hal yang bisa membuat caleg dibatalkan. 
baca juga:ajarkan anak menari, tumbuh kembang anak akan lebih maksimal
ini  akan memberikan sinyal kuat terhadap para politisi untuk mematuhi norma-norma etika dan hukum yang berlaku. menurut langkah ini menjadi penting mengingat semakin kompleksnya tantangan dalam dunia politik. 
"kami berkomitmen untuk menjaga integritas pemilu. pembatalan status caleg yang terbukti melanggar adalah langkah tegas yang perlu diambil demi kepentingan demokrasi yang sehat dan berkualitas," ujar eko.
eko menegaskan selalu mengintensifkan pengawasan terhadap perilaku para caleg selama kampanye. mekanisme investigasi yang lebih ketat akan diterapkan untuk memastikan bahwa setiap tuduhan pelanggaran akan diusut tuntas dan diberikan penanganan sesuai dengan hukum yang berlaku.
“kita akan selalu berkomitmen bersama tim pengawas dari desa hingga provinsi bengkulu dalam hal pengawasan,” ucap eko.
sementara itu, sejalan dengan hal tersebut, ketua bawaslu provinsi bengkulu, fahasyah s.pd.i, m.pd.i mengimbau kepada seluruh bawaslu kabupaten/kota, panwascam dan pkd untuk fokus dan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan.
baca juga:ajak anak liburan, ternyata berpengaruh pada tumbuh kembang anak
“kita sudah jauh hari telah mengintruksikan dalam hal pengawasan kepada teman–teman kabupaten/kota maupun desa,” ucap fahamsyah.
fahamsyah menerangkan agar apabila masyarakat menemukan tindak pelanggaran maka, segera laporkan pada tim pengawas terdekat.
“laporkan apabila ada temuan pelanggaran kepada bawaslu terdekat,” harap fahamsyah.
diberitakan sebelumnya, selama 42 hari tahapan kampanye, bawaslu kota bengkulu mencatat penanganan pelanggaran empat temuan dan satu laporan.
adapun klasifikasinya, dua sudah direkomendasikan ke komisi pemilihan umum (kpu) kota bengkulu, dua masih dalam proses penanganan pelanggaran dan satu laporan yang juga masih dalam tahapan penanganan pelanggaran di kecamatan.
“ada 4 temuan dan satu laporan yang sudah kita himpun hingga saat ini, tentunya satu di kecamatan lagi dikaji dan bahas,” sampai koordinator divisi penanganan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa bawaslu kota bengkulu, ahmad maskuri.
baca juga:tingkatkan nilai jual barang 1.554 ikm, disperindag lakukan pembinaan
kemudian selain dari empat temuan dan satu laporan tersebut, ada juga satu laporan pelanggaran. dimana ada oknum dprd kota bengkulu bersama tim pemenangannya melakukan pendataan, hal tersebut dilaporkan kepada bawaslu kota bengkulu.
tambah ahmad, bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil dan formil lantaran saat dilakukan pengecekan kelapangan tim bawaslu kota bengkulu tidak menemukan syarat untuk diangkat menjadi temuan.
“dari empat temuan tersebut dan satu laporan, ada lagi satu laporan yang tidak bisa diproses karena cacat,” ucap ahmad.
ahmad menerangkan seluruh temuan yang masuk akan diproses sesuai dengan proses penanganan pelanggaran, yang berpedoman pada aturan.
adapun aturannya tertuang pada undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum serta peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 15 tahun2023 tentang pemilihan umum. “kami akan proses setiap laporan dan temuan, kami akan kaji sesuai mekanisme yang berlaku,” jelas ahmad.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 21 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan