Tertibkan APK “Bandel” ! 29 Januari Paling Lambat

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Senin , 29 Jan 2024 - 00:20

Tertibkan APK “Bandel” ! 29 Januari Paling Lambat--Abdi/RB

tertibkan apk “bandel” ! 29 januari paling lambat                            koranrb.id - badan pengawas pemilu (bawaslu) kota bengkulu meminta panitia pengawas kecamatan (panwascam) segera menyampaikan data terkait alat peraga kampanye (apk) "bandel" yang melanggar titik pasang. 
langkah ini diambil untuk memastikan integritas pemilu yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat serta banyaknya apk peserta pemilu yang tidak kunjung ditertibkan sendiri.
akibatnya, dalam keterangannya, bawaslu kota bengkulu memberikan batas waktu hingga senin, 29 januari 2024 mendatang bagi peserta pemilu yang memiliki apk yang melanggar titik pasang untuk segera mencabutnya. 
baca juga:polres dan bawaslu awasi akun media sosial
baca juga:dugaan pelanggaran kampanye, bawaslu kota bakal panggil kpai, ada apa ya?
pemberian batas waktu ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi para peserta pemilu untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku dan menjaga keberlangsungan proses pemilihan yang adil.
 “kita rapat koordinasi, kita minta panwascam untuk mendata apk melanggar, kita juga minta ditertibkan sendiri apabila juga tidak kita akan tertibkan yang melanggar itu,” tegas ahmad.
ahmad menegaskan bahwa apk yang melanggar titik pasang dapat memengaruhi keseimbangan dan keadilan dalam proses pemilihan. 
oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar panwascam segera melaporkan setiap pelanggaran terkait apk tersebut agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat. karena bawaslu akan secepatnya berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk ikut mentertibkan apk.
baca juga:tpd prabowo-gibran penuhi panggilan, begini penjelasan bawaslu kota bengkulu 
baca juga:bawaslu: pengawas tps ujung tombak pemilu
“itukan bisa merusak keseimbangan pemilu sebenarnya sudah kita imbau jauh hari ini, (apk melanngar, red),” ujar ahmad.
ahmad juga menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap peserta pemilu yang tidak mematuhi batas waktu yang telah ditetapkan. 
hal ini sesuai dengan komitmen bawaslu untuk menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu.
“kita sangat tekankan untuk patuh, kemudian mencabut sendiri sebagai calon wakil rakyat dan pemimpin,” ungkap ahmad.
baca juga:bawaslu kota bengkulu temui kemenkumham, ini poin-poin dibahas soal tps lapas
baca juga:antisipasi kampanye gelap merajalela, bawaslu lakukan langkah-langkah ini 
ahmad mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mendukung proses pemilu yang berlangsung dengan adil dan demokratis. 
bawaslu kota bengkulu berharap agar langkah-langkah yang diambil dapat menciptakan pemilu yang bersih dan berintegritas demi kepentingan masyarakat dan bangsa.
“kita juga meminta masyarakat untuk tenang, karena penertiban ini berdasarkan kegundahan masyarakat terkait apk melanggar ini,” imbau ahmad.
sebelumnya, mahasiswa pencinta alam (pa) mengancam akan menggelar cabut paksa alat peraga (apk) yang terpasang di pohon di lingkungan kota bengkulu, hal tersebut disampaikan saat gabungan pa saat audiensi kepada badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kota bengkulu.
baca juga:985 ptps dilantik, ketua bawaslu beri peringatan ini 
baca juga:tekankan netralitas, bawaslu beri pesan kepada seluruh guru honorer
mahasiswa mengecam tindakan pencopotan paksa akan dilakukan apabila audiensi mereka tidak diindahkan pihak bawaslu kota bengkulu dan pemerintah kota (pemkot) bengkulu, dalam hal ini dinas lingkungan hidup (dlh) kota bengkulu dan dinas satuan polisi pamong praja (satpol pp) kota bengkulu.
gabungan dari gerakan tersebut terdiri dari, mahasiswa hukum pencinta alam (mahupala), mahasiswa pencinta alam universitas dehasen (mapala unived), mapala agra buana, mapala fakultas fp unib dan mapala vulkanik.
“kami meminta pemkot dan bawaslu kota (bengkulu, red) untuk mentertibkan. apabila tidak ditertibkan setelah kami melakukan audiensi, kami akan lakukan seminggu lagi,” tegas sekretaris bersama, mahesa bagaskara.
mahesa sebut apk di pohon sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pelestarian alam dan keberlanjutan lingkungan. ia juga menyatakan bahwa penanaman apk di pohon merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan merugikan lingkungan.
baca juga:bawaslu ingatkan penyelenggara pemilu periksa kesehatan 
baca juga:mahasiswa ancam cabut paksa apk, bawaslu beri penjelasan mengejutkan 
"kami sangat prihatin melihat apk tertancap di pohon di kawasan yang seharusnya dilindungi. ini bukan hanya merugikan ekosistem, tetapi juga menciderai semangat pelestarian alam yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua pihak," ujar mahesa.
mahesa sampaikan rencana selanjutnya untuk menggelar audiensi ke dlh kota bengkulu serta perwakilan dari instansi terkait, untuk meminta penjelasan terkait apk di pohon tersebut. 
namun, audiensi tersebut juga dirancang agara gabungan mapala tersebut mendapatkan izin dali dlh untuk cabut paksa apk tersebut. pihaknya juga berandai apabila tidak diizinkan mereka akan tetap melakukan penccabutan apk pohon tersebut.
“kami selanjutnya akan audiensikan pada dlh apabila ada gubrisan terkait diizinkan atau tidak kami akan tetap cabut apk itu,” ancam mahesa.
sebagai organisasi mapala yang peduli terhadap lingkungan, pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan keberlanjutan alam demi masa depan yang lebih baik.
“sudah komitment dan tugas kita bersama untuk menjaga dan lestarikan alam,” ujar mahesa.
sementara itu, koordinator divisi penanganan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa (kordiv ppps) ahmad maskuri, saat menerima audiensi tersebut memberikan klarifikasi terkaiat apk dipohon tersebut.
ahmad menjelaskan apk pohon tersebut belum bisa ditertibkan karena yang berwenang terkait pohon di lingkungan kota bengkulu merupakan dlh dan penegakannya ialah satpol pp kota bengkulu.
hal tersebut termaktum dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 tentang rencana tata ruang wilayah kota bengkulu. dan yang menerapkan aturan tersebut sudah tentu instansi di lingkungan pemkot bengkulu.
“itu diatur di perda (nomor 4 tahun 2021 tentang rencana tata ruang wilayah kota bengkulu, red) jadi yang berhak tentu dlh dan satpol pp, (kota bengkulu, red),” ucapnya.
ahmad juga mengungkapkan sangat menyambut baik audiensi yang dilakukan mahasiswa di kantor bawaslu kota bengkulu, ia membeberkan telah memberikan pemahaman terkait aturan serta reulasi yang ada.
“kita sambut dan kita diskusi, alhamdulillah mereka mengerti,” ujar ahmad. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 29 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan