Pemprov Bengkulu Minta Bawaslu Tindak ASN Tidak Netral

pemprov bengkulu minta bawaslu tindak asn tidak netral koranrb.id – staf ahli bidang hukum dan politik provinsi bengkulu, murlin hanizar  menyebut pemeritah provinsi (pemprov) bengkulu akan tekankan netralitas aparatur sipil negara (asn) di lingkungan pemprov bengkulu. murlin meminta para badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) provinsi bengkulu untuk tindak dan proses asn yang tidak netral atau terlibat politik praktis. “kita tekankan dalam pemilu ini, agar para asn untuk menjaga sikap alias harus netral, apabila terdapat asn begitu, bawaslu tolong tindak dan proses,” sampai murlin. murlin menjelaskan, pelanggaran netralitas asn diatur dan dilarang dalam undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 15 tahun 2023 tentang pemilihan umum. baca juga:satpol pp geram, ancam kurung pemilik ternak baca juga:belum ada pemulihan kerugian negara perkara korupsi kur bsi rp1,4 miliar, jaksa lakukan ini “ada dua regulasi yang mengatur terkait netralitas asn sendiri,” ujar murlin. tambah murlin, bahwa dalam pengetahuan apabila ditemukan asn maka sesuai regulasi maka temuan asn tidak netral akan dilakukan pengkajian oleh bawaslu provinsi. selanjutnya apabila terbukti maka pelanggaran tersebut akan memberikan rekomendasi kepada komite aparatur sipil negara (kasn) maupun stakeholder terkait. “apabila ditemukan, (asn tidak netral, red) maka sesuai tahapan bawaslu akan proses dan mereka akan rekomendasikan pada kasn,” ucap murlin. baca juga:oknum caleg dprd kota bengkulu diduga libatkan pelajar di sekolah, bisa pidana penjara dan denda baca juga:kuota listrik gratis 1.230 sr, ini kriteria penerima dan syaratnya murlin juga menyoroti netralitas asn dilingkungan pendidikan seperti sekolah menagah atas (sma) di provinsi bengkulu yang kerap terjadi akhir – akhir ini. tambah murlin, ia meminta bawaslu provinsi bengkulu untuk tegas dalam memberikan tindakan terhadap oknum asn guru yang melakukan pelanggaran. “sama seperti asn pada umumnya kita pemprov bengkulu, minta (bawaslu provinsi bengkulu, red) untuk tindak mereka,” tegas murlin. adapun tindakan tegas tersebut, murlin katakan untuk memberikan efek jera terhadap oknum asn yang mekanggar kode etik netralitas dalam pemilu saat ini. “itu agar mereka (asn, red) tidak berani berbuat lagi terkait netralitas itu,” kata murlin. baca juga:jpu lanjut buktikan korupsi hibah koni rp156 juta, ini respon terdakwa di sidang perdana baca juga:tingkatkan ekspor indonesia, kemendag gandeng ppi dunia murlin berharap serta mengimbau asn dapat mematuhi aturan serta masyarakat membantu mengawasi pemilu. hal tersebut, ia yakini dapat menciptakan pemilu yang damai, jujur serta adil. “kolaborasi masyarakat dalam pemilu, asn patuhi aturan maka pemilu akan damai dan lancar,” harap murlin. sementara itu, koordinator divisi penanganan dan pelanggaran eko sugianto turut menyoroti netralitas asn di lingkungan pemprov bengkulu. menurutnya, asn harus benari diawasi terkait netralitas mereka selaku pejabat negara. jelas eko, asn dengan tugas menjaga netralitas bukan berarti tidak dapat memilih pada 14 februari mendatang, melainkan netralitas harus tetap terjaga dalam etika mereka selaku pejabat yang digaji negara. baca juga:1.970 anggota linmas amankan pemilu 2024, gaji disiapkan rp1,7 miliar baca juga:kota arma siap-siap penilaian adipura lagi, ini susunan programnya “mereka harus menjaga netralitas karena mereka pejabat negara, namun mereka juga mencoblos nanti bukan berarti netral tidak mencoblos,” terang eko. eko berharap, dengan terjaganya netralitas dapat memudahkan dalam upaya menciptakan pemilu damai serta jujur dan adil (jurdil). ia juga meminta masyarakat dapat berperan aktif dalam melihat tindak pelanggaran yang dilakukan pada saat pemilu serentak 2024. “masyarakat harus ikut andil dalam mengawasi proses demokrasi ini, sehingga secara tidak langsung akan menciptakan pemilu damai,” harap eko. (**)  

Tag

• # pemprov bengkulu
• # bawaslu
• # netral
• # asn

Share

• 
• 
• 
• 
•