Perketat PPDB 2024, Gubernur Rohidin Berikan 4 Arahan kepada Forum Kepala Sekolah

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Riky Dwi Putra |

Kamis , 01 Feb 2024 - 22:00

Perketat PPDB 2024, Gubernur Rohidin berikan 4 arahan kepada Forum kepala Sekolah --bella/rb--

Mengenai pengembangan sekokah swasta tersebut, saat ini pihaknya sedang melakukan pengkajian mengenai memungkinkan untuk mensuport agar sekokah swasta dapat berkembang dengan baik menggunakan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu.

Dengan menggunakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah.

"Misalnya dengan menggunakan BOS daerah. Dana Inkubator nasional personal induk sekolah," tekan Rohidin.

Dia berbentuk Bosda tetapi nilainya disesuaikan. Kalau sekolah itu masih dalam posisi siswanya sedikit, mungkin indeksnya lebih tinggi.

Kalau sekolahnya lebih banyak, maka indeksnya lebih rendah.

"Maka saya minta kaji, berapa total sekolah swasta berikut dengan jumlah siswanya," demikiannya.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Dinas Pendidikan dan Kebidayaan (Disdikbud) Provinsi Bengkulu, Saidirman, SE, M.Si, menuturkan, terkait dengan instruksi gubernur tersebut, pihaknya akan melakukan rapat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

"Rapat ini akan dilakukan, baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta di tingkat satuan pendidikan SMA/SMK,MA," ujar Saidirman.

Melalui rapat tersebut, nantinya akan disepakati kembali, tidak akan ada penambahan waktu dalam penerimaan siswa baru.

Selain itu, pemberlakukan zonasi dengan syarat-syarat tertentu juga perlu diterapkan.

"Untuk zonasi, harus adanya pembuktian dengan KTP dan KK yang asli dari orang tua. Jadi tidak ada titipan-titipan. InsyaAllah nanti, akan dilakukan secepatnya. Mudah-mudahan akan mengurangi permasalahan dalam PPDB pada tahun 2024/2025," kata Saidirman.

perketat ppdb 2024, gubernur rohidin berikan 4 arahan kepada forum kepala sekolah                             koranrb.id - gubernur bengkulu rohidin mersyah perketat penerimaan peserta didik baru (ppdb) tahun 2024.
agar polemik tahun lalu tidak berlanjut pada ppdb di tahun 2024 ini
gubernur bengkulu, prof. dr. h. rohidin mersyah, m.ma berikan 4 arahan kepada forum kepala sekolah terkait aturan pengetatan ppdb.
hal tersebut diutarakannya pertemuan dengan forum kepala sekolah sma/smk/ma, baik negeri maupun swasta di gedung daerah balai raya semarak pada kamis 1 februari 2024.
baca juga:ppdb sd dan smp di lebong tersedia 5.000 kuota, ppdb online masih banyak kendala
baca juga:ppdb 2024, gubernur: beri peluang untuk semua siswa 
gubernur rohidin berikan 4 arahan kepada forum kepala sekolah 
1. tidak boleh ada tambahan rombel atau kelas baru. 
bertujuan agar murid yang masuk ini dapat merata. begitu pula dengan murid di sekolah swasta.
2. menyepakati jadwal pelaksanaan ppdb. 
dengan begitu, tidak ada penambahan atau pengurangan waktu pendaftaran. jadwal tersebut ditentukan antar sekolah tersebut.
3. pihak sekolah diminta untuk memastikan zonasi para siswa yang akan mendaftar, sesuai dengan mematuhi ktp dan kartu keluarga (kk) asli. 
4. melakukan pengkajian mengenai memungkinkan untuk mensuport agar sekokah swasta dapat berkembang dengan baik menggunakan anggaran pendapat dan belanja daerah (apbd) provinsi bengkulu. dengan menggunakan bantuan operasional sekolah (bos) daerah.
baca juga:cegah polemik ppdb, gubernur: lakukan rapat teknis 
baca juga:atasi kecurangan ppdb, kuota zonasi diperbanyak
gubernur rohidin menekankan kepada para kepala sekolah pada pertemuan tersebut untuk tidak menambah-nambah rombongan belajar (rombel) atau jumlah kelas.
artinya, kelas yang ada saat ini masih dengan jumlah yang sama, tidak boleh ada tambahan baru.
hal tersebut bertujuan, agar murid yang masuk ini dapat merata. begitu pula dengan murid di sekolah swasta. 
"karena kalau selalu ada penambahan, itu sekolah-sekolah swasta bisa kehabisan calon siswa," tegas rohidin usai pertemuan forum kepala sekolah.
selain itu, ia juga meminta untuk menyepakati jadwal pelaksanaan ppdb.
baca juga:tahun ini, ppdb sistem online
baca juga:semua pekerjaan sudah lelang di februari, semua opd wajib tahu pesan gubernur 
dengan begitu, tidak ada penambahan atau pengurangan waktu pendaftaran. jadwal tersebut ditentukan antar sekolah tersebut.
"disepakati jadwalnya, dari tanggal berapa ke berapa. setelah selesai dan tidak dapat sekolah, otomatis akan masuk ke sekolah swasta," katanya.
selanjutnya, ia juga menekankan tentang zonasi.
pihak sekolah diminta untuk memastikan zonasi para siswa yang akan mendaftar, sesuai dengan mematuhi ktp dan kartu keluarga (kk) asli. hal tersebut harus penting untuk diukur. 
"tolong dipastikan betul zonasi itu mematuhi berdasarkan ktp dan kk asli. itu yang diukur.  bukan ikut nenek, datuk, paman dan anggota keluarga lainnya. artinya tetap melampirkan kk asli dan ktp orang tuanya," jelasnya.
baca juga:hadiri tradisi ‘naik bubung’, gubernur: patut kita lestarikan 
baca juga:kendaraan listrik bank bengkulu sudah beroperasi di tmii, gubernur rohidin sampaikan harapan 
mengenai pengembangan sekokah swasta tersebut, saat ini pihaknya sedang melakukan pengkajian mengenai memungkinkan untuk mensuport agar sekokah swasta dapat berkembang dengan baik menggunakan anggaran pendapat dan belanja daerah (apbd) provinsi bengkulu.
dengan menggunakan bantuan operasional sekolah (bos) daerah.
"misalnya dengan menggunakan bos daerah. dana inkubator nasional personal induk sekolah," tekan rohidin.
dia berbentuk bosda tetapi nilainya disesuaikan. kalau sekolah itu masih dalam posisi siswanya sedikit, mungkin indeksnya lebih tinggi.
baca juga:kendaraan listrik bank bengkulu sudah beroperasi di tmii, gubernur rohidin sampaikan harapan 
baca juga:soal kendaraan odol, gubernur minta patuhi standar muatan 
kalau sekolahnya lebih banyak, maka indeksnya lebih rendah.
"maka saya minta kaji, berapa total sekolah swasta berikut dengan jumlah siswanya," demikiannya.
sementara itu, kepala dinas (kadis) dinas pendidikan dan kebidayaan (disdikbud) provinsi bengkulu, saidirman, se, m.si, menuturkan, terkait dengan instruksi gubernur tersebut, pihaknya akan melakukan rapat musyawarah kerja kepala sekolah (mkks).
baca juga:respon cepat longsor lintas lebong-rejang lebong, gubernur turunkan alat berat 
baca juga:9 desa persiapan diresmikan, gubernur: segera bangun administrasi
"rapat ini akan dilakukan, baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta di tingkat satuan pendidikan sma/smk,ma," ujar saidirman.
melalui rapat tersebut, nantinya akan disepakati kembali, tidak akan ada penambahan waktu dalam penerimaan siswa baru.
selain itu, pemberlakukan zonasi dengan syarat-syarat tertentu juga perlu diterapkan. 
"untuk zonasi, harus adanya pembuktian dengan ktp dan kk yang asli dari orang tua. jadi tidak ada titipan-titipan. insyaallah nanti, akan dilakukan secepatnya. mudah-mudahan akan mengurangi permasalahan dalam ppdb pada tahun 2024/2025," kata saidirman.
baca juga:awas! ini 5 benda sering dijadikan perantara santet, kamu pernah melihat?
baca juga:ini game perang terbaik dan terseru di ps3, dijamin bikin kamu betah berlama-lama di depan tv
mengenai peraturan gubernur (pergub) sebagai payung hukum pada pelaksanaan ppdb di provinsi bengkulu ini, saidirman menuturkan saat ini masih dalam perbaikan. sebab ada muatan-muatan yang harus dipertegas. 
"pergub ini nanti akan menjadi semacam payung hukum, yang menjadi ketentuan dalam melakukan penerimaan siswa baru," tutupnya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 2 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan