TKD Prabowo-Gibran Minta TKD AMIN Tidak Terlalu Ikut Campur

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Kamis , 01 Feb 2024 - 22:42

Dedi Ruskam, TKD Prabowo-Gibran minta TKD AMIN tidak terlalu ikut campur --Abdi/RB

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur dengan jelas larangan bagi tim kampanye mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih dalam kegiatan kampanye.

Pasal 280 ayat (2) huruf k menyatakan bahwa anak usia 17 tahun ke bawah tidak boleh diikutsertakan dalam kegiatan kampanye. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi penjara satu tahun dan denda Rp 12 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 493 UU Pemilu.

Selain UU Pemilu, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa anak-anak tidak boleh disalahgunakan dalam kegiatan politik.

"Banyak aturan yang melarang, jadi mereka tidak bisa berdalih mengatakan alasan apapun itu murni pelanggaran," jelas Sopian.

Sementara itu, penanganan pelanggaran pada Prabowo terkesan dilambat – lambati oleh Bawaslu Kota Bengkulu maupun Provinsi Bengkulu.

“Kita kemarin diproses sangat cepat, sementara proses atas dugaan pelanggaran kampanye paslon dua (Prabowo – Gibran, red) sangat lambat. Ini terkesan tim pengawas lambat dalam penanganan pada Paslon lain,” ungkap Sopian.

Sopian juga mengungkapkan, terkait dua dugaaan pelanggaran yang menyasar kampanye capres Prabowo tersebut merupakan pelanggaran vital.

Sebagai informasi, dugaan pelanggaran tersebut ada anak – anak di dalam kampanye Prabowo serta oknum ASN yang hadir dalam kampanye tersebut.

“Itu jelas melanggar UU Pemilu (Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, red) serta PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023, red),” tegas Sopian.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Kordiv PPPS) Bawaslu Kota Bengkulu, Ahmad Maskuri menanggapi tudingan PH AMIN yang menyampaikan proses penanganan pelanggaran pada kampanye Prabowo tidak sama dengan kampanye Anies tidak tepat.

Ahmad menjelaskan bahwa, saat ini proses penanganan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran kampanye Prabowo tetap berjalan dan sesuai dengan aturan mekanisme tahapan penanganan.

“Kita proses sama, tidak ada membedakan kini kami lagi kaji serta bahas dugaan kampanye Prabowo dan akan juga mengeluarkan rekomendasi nantinya,” ungkap Ahmad.

Ahmad menjelaskan adapun dua dugaan pelanggaran tersebut yaitu keterlibatan anak – anak dalam proses kampanye tersebut kemudian adanya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut dalam kampanye Prabowo tersebut.

“Dugaan pelanggaran salah satunya pada anak – anak, dan ASN itu pelanggaran aturan lain juga,” singkat, Ahmad.

tkd prabowo-gibran minta tkd amin tidak terlalu ikut campur                             koranrb.id – aksi saling balas komentar pedas antara tim kemenangan daerah (tkd) anies - muhaimin (amin) dan tim pemenangan daerah (tkd) prabowo – gibran makin memanas. 
tkd prabowo – gibran, dedi ruskam mengatakan terkait proses dugaan pelanggaran kampanye capres prabowo subianto di balai buntar bengkulu pada 11 januari 2024 lalu, menurutnya biarlah itu menjadi wewenang bawaslu kota bengkulu. 
tkd prabowo-gibran minta tkd amin jangan terlalu ikut campur terkait proses yang tengah dilakukan pihak bawaslu kota bengkulu.
“biarlah itu menjadi tugas bawaslu kota bengkulu saja. mereka (tpd amin, red) jangan terlalu ikut dalam campurlah,” ucap dedi.
baca juga:makin panas, tkd amin versus tpd prabowo-gibran saling 
baca juga:amin kampanye di tegal, prabowo tekankan ketahanan pangan, ganjar janji kembangkan pulau terpencil
dedi menjelaskan ulang bahwa adanya dua dugaan kampanye prabowo yaitu adanya anak – anak yang datang saat kampanye itupun mungkin karena diajak oleh orang tuanya.
serta adanya asn yang datang ke kampanye itupun bukan ajakan dari tkd prabowo – gibran.
“atas dua dugaan tersebut,  ada anak – anak itu karena diajak orang tuanya, kemudian asn ada yang datang, itu murni kami tidak undang tapi mereka datang sendiri,” singkat dedi.
dedi ruskam menilai komentar yang dilayangkan tpd amin akibat kegusaran. adapun maksud kegusaran tersebut, dedi menilai karena dukungan terus mengalir pada prabowo – gibran.
baca juga:tkd prabowo-gibran balas pernyataan tkd amin 
baca juga:tkd amin sebut lambat tangani dugaan pelanggaran kampanye prabowo, ini klarfikasi bawaslu 
sehingga membuat tkd amin terus berkomentar tentang dugaan pelanggaran kampanye prabowo.
“mereka gusar karena poling atau dukungan terhadap prabowo – gibran semakin banyak, mungkin itu,” sebut dedi.
sementara itu, wakil ketua ph tkd amin provinsi bengkulu, sopian siregar sh, m.kn menyebutkan bahwa kritikan atas proses penanganan pelanggaran kampanye prabowo bukanlah sebuah kegusaran takut kalah. 
tambah sopian, adapun kritikan tersebut sudah menjadi tugas setiap warga negara indonesia sebagai upaya menegakkan hukum pada koridor semestinaya alias hukum itu harus tegak lurus tanpa memihak kepada sesuatu.
baca juga: setelah panggil tkd prabowo dan kpai, ahmad: kaji, bahas dan beri rekomendasi pelanggaran
baca juga:bantah lakukan pelanggaran, tpd prabowo-gibran beri penjelasan 
“kami bukan gusar ataupun takut kalah. sudah menjadi tugas kami untuk menyampaikan itu, karena itu sudah menjadi tugas seluruh elemen dalam pemilu ini, sebagai upayakan hukum untuk tegak lurus,” balas sopian.
sopian menerangkan, bahwa dengan tpd prabowo – gibran yang sebut amin takut kalah.
ia menekankan pihaknya memiliki pendukung serta lembaga survei sendiri. sehingga sangat tidak tepat apabila mengatakan amin akan kalah dalam satu putaran.
“kita memiliki lembaga survei kita sendiri, jadi kami tahu bagaimana dukungan yang ada pada kami. kami sangat menyayangkan pernyataan tersebut,” ucap sopian.
baca juga:tpd prabowo-gibran penuhi panggilan, begini penjelasan bawaslu kota bengkulu 
baca juga:tpd prabowo-gibran tak gubris surat bawaslu, pastikan terus berjalan 
sebelumnya, sopian angkat bicara dan sebut pihak tpd prabowo - gibran tidak bisa berdalih dengan menyebut dua dugaan pelanggaran yaitu melibatkan anak-anak dalam kampanye serta ada oknum asn di dalam kampanye tersebut hal yang biasa.
sopian menyoroti pernyataan tpd prabowo - gibran yang menjelaskan adanya anak - anak pada kampanye prabowo hal yang tidak dikehendaki dengan alasan orang tuanya mengajak anaknya.
"menurut saya tpd prabowo - gibran menyebutkan anak yang ada dalam kampanye itu diajak orang tuanya, itu tetap pelanggaran maupun asn yang ada tidak bisa mereka berdalih, itu tetap pelanggaran," singkat sopian.
sopian menjelaskan adapun regulasi anak tidak di bolehkan saat berkampanye yaitu undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan dan pasal 280 uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. selain itu, pelibatan anak dalam kampanye dapat dijerat undang-undang perlindungan anak.
baca juga:terima “surat cinta” dari bawaslu, tpd prabowo-gibran beri jawaban ini 
selain itu, undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu mengatur dengan jelas larangan bagi tim kampanye mengikutsertakan warga negara indonesia yang tidak mengikutsertakan warga negara indonesia yang tidak memiliki hak pilih dalam kegiatan kampanye.
pasal 280 ayat (2) huruf k menyatakan bahwa anak usia 17 tahun ke bawah tidak boleh diikutsertakan dalam kegiatan kampanye. pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi penjara satu tahun dan denda rp 12 juta, sebagaimana diatur dalam pasal 493 uu pemilu.
selain uu pemilu, uu nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga menegaskan bahwa anak-anak tidak boleh disalahgunakan dalam kegiatan politik.
"banyak aturan yang melarang, jadi mereka tidak bisa berdalih mengatakan alasan apapun itu murni pelanggaran," jelas sopian.
sementara itu, penanganan pelanggaran pada prabowo terkesan dilambat – lambati oleh bawaslu kota bengkulu maupun provinsi bengkulu.
“kita kemarin diproses sangat cepat, sementara proses atas dugaan pelanggaran kampanye paslon dua (prabowo – gibran, red) sangat lambat. ini terkesan tim pengawas lambat dalam penanganan pada paslon lain,” ungkap sopian.
sopian juga mengungkapkan, terkait dua dugaaan pelanggaran yang menyasar kampanye capres prabowo tersebut merupakan pelanggaran vital.
sebagai informasi, dugaan pelanggaran tersebut ada anak – anak di dalam kampanye prabowo serta oknum asn yang hadir dalam kampanye tersebut.
“itu jelas melanggar uu pemilu (undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, red) serta pkpu (peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2023, red),” tegas sopian.
sementara itu, koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa (kordiv ppps) bawaslu kota bengkulu, ahmad maskuri menanggapi tudingan ph amin yang menyampaikan proses penanganan pelanggaran pada kampanye prabowo tidak sama dengan kampanye anies tidak tepat.
ahmad menjelaskan bahwa, saat ini proses penanganan pelanggaran terhadap dugaan pelanggaran kampanye prabowo tetap berjalan dan sesuai dengan aturan mekanisme tahapan penanganan.
“kita proses sama, tidak ada membedakan kini kami lagi kaji serta bahas dugaan kampanye prabowo dan akan juga mengeluarkan rekomendasi nantinya,” ungkap ahmad.
ahmad menjelaskan adapun dua dugaan pelanggaran tersebut yaitu keterlibatan anak – anak dalam proses kampanye tersebut kemudian adanya oknum aparatur sipil negara (asn) yang ikut dalam kampanye prabowo tersebut.
“dugaan pelanggaran salah satunya pada anak – anak, dan asn itu pelanggaran aturan lain juga,” singkat, ahmad.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 2 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan