PNS Jangan Curi Start Libur, Melanggar Sanksinya Berat!

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Ade HR |

Minggu , 04 Feb 2024 - 22:46

DIINGATKAN: Seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong diingatkan jangan curi start libur. --Muharista Delda/RB

Seluruh pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dibebankan kepada OPD harus tercapai sesuai target.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini telah diplot anggaran TPP senilai Rp32,5 miliar.

Nilai itu sama dengan anggaran TPP yang digelontorkan tahun 2023.

Namun jika dengan kenaikan TPP mengakibatkan anggarannya kurang, akan ditambah Pemkab Lebong di APBD Perubahan (APBD-P).

Nilai itu dihitung sesuai kebutuhan pembayaran 1.400 lebih PNS yang mengabdi di lingkungan Pemkab Lebong selama setahun ke depan.

Belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, rata-rata per bulan pengeluaran Pemkab Lebong untuk membayar TPP berkisar Rp2 miliar hingga Rp3 miliar.

Untuk penilaian didasarkan pada beban kerja dan disiplin PNS. Nilai terbesar diterima PNS golongan IV/c sekelas sekda dengan nominal Rp19 jutaan. Sedangkan nilai terkecil diterima PNS golongan II/a dengan nominal Rp 1,5 juta.

pns jangan curi start libur, melanggar sanksinya berat!                            tubei, koranrb.id - bupati lebong, kopli ansori mengingatkan seluruh pns di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) lebong tidak curi start libur. 
bagi yang melanggar sanksinya berat. sudah pasti pns yang curi start libur akan dijatuhi sanksi tegas sesuai peraturan disiplin pns. 
pemkab lebong juga akan memberi sanksi tambahan kepada pns yang kedapatan curi start libur jelang libur nasional peringatan isra miraj 1445 hijriah yang jatuh kamis, 8 februari 2024. 
ditambah cuti bersama hari besar tahun baru imlek yang jatuh pada jumat, 9 februari 2024 serta libur nasional hari besar tahun baru imlek yang jatuh sabtu, 10 februari 2024.
baca juga: waw! pemkab lebong beli 16 unit mobnas baru, kuras apbd rp4,7 miliar
''kami tidak akan membayarkan tpp (tambahan penghasilan pegawai, red) kepada pns yang kedapatan tambuh libur atau curi start libur,'' kata kopli. 
sengaja peringatan kepada pns jangan curi start libur disampaikan sejak jauh hari. agar tidak ada pns yang melanggar dengan alasan tidak tahu. 
secepatnya surat edaran (se) terkait libur dan cuti bersama peringatan isra miraj dan tahun baru imlek diterbitkan sebagai acuan bagi pns agar tidak ada yang curi start libur. 
''saya minta seluruh pimpinan opd mengawasi jangan sampai ada pns bawahannya atau staf yang curi start libur sebelum jadwalnya,'' terang kopli.
baca juga: bandrun: tujuan reses adalah ajang silaturahmi 
untuk memastikan tidak ada pns yang curi start libur, dipastikannya rabu, 7 februari 2024 ia akan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh opd. 
tentunya melibatkan inspektorat daerah dan dinas satuan polisi pamong praja (satpol pp). 
''data pns yang curi start libur harus disampaikan ke saya paling lambat petang senin, 12 februari 2024. kalaupun tidak terkejar besoknya, selasa, 13 februari 2024,'' tegas kopli.
sementara kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten lebong, benny kodratullah, mm menjelaskan, jadwal libur pns tetap berpedoman pada kebijakan pusat melalui surat keputusan bersama (skb) 3 menteri. 
baca juga:gubernur dorong riak siabun jadi lumbung pengembangan ternak 
''secepatnya surat edaran libur dan cuti bersama ista miraj dan imlek kami terbitkan. yang pasti jadwalnya disesuaikan dengan edaran dari pemerintah pusat,'' jelas benny. 
sebelum ada ketetapan libur dari pemkab lebong, seluruh pns diingatkannya tetap bekerja normal. jika ada pns yang kedapatan curi start libur, dipastikannya akan disanksi tegas. sesuai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns. 
terpisah, sekretaris daerah (sekda) kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si mengatakan, sanksi bagi pns yang tambuh libur bisa berupa pemotongan tpp atau tidak dibayarkan sama sekali untuk sebulan penuh. termasuk ancaman nonjob bagi kalangan pejabat eselon. 
''apapun alasannya harus masuk. terkecuali pns bersangkutan memang sedang dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa bekerja yang itupun harus disertai keterangan,'' ungkap mustarani. 
baca juga:gubernur apresiasi bantuan produktif untuk masyarakat
ditegaskannya, setiap pns yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang tepat sudah pasti akan diberikan sanksi sesuai peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pns.
 bentuknya bisa berupa teguran atau sanksi lain yang lebih tegas hingga ke pemberhentian dari statusnya sebagai pns. 
selain sidak, mustarani akui pihaknya juga akan meminta seluruh pimpinan opd menyerahkan daftar hadir pns di hari pertama masuk kerja. 
dalam sidak itu, ia akan melibatkan dinas satpol pp, bkpsdm dan inspektorat daerah.
baca juga:11 pelanggaran diproses dan 5 rekomendasi sanksi dikeluarkan bawaslu kota bengkulu
diketahui, sejak 2023 pemkab lebong menaikkan nominal tpp. 
hal itu dimaksudkan sebagai bentuk motivasi kepada pns agar bekerja lebih maksimal.
selain itu juga dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian pemkab lebong terhadap kesejahteraan seluruh pegawainya. 
secara luas, naiknya tpp harus diimbangi dengan peningkatan kinerja opd dalam hal pendapatan daerah.
seluruh pos pendapatan asli daerah (pad) yang telah dibebankan kepada opd harus tercapai sesuai target.
baca juga:dishub usul pengadaan sarpras lalu lintas, penanganan titik rawan lakalantas di jalinbar
dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun ini telah diplot anggaran tpp senilai rp32,5 miliar. 
nilai itu sama dengan anggaran tpp yang digelontorkan tahun 2023.
namun jika dengan kenaikan tpp mengakibatkan anggarannya kurang, akan ditambah pemkab lebong di apbd perubahan (apbd-p).
nilai itu dihitung sesuai kebutuhan pembayaran 1.400 lebih pns yang mengabdi di lingkungan pemkab lebong selama setahun ke depan.
baca juga:berubah! dd 2024 disalurkan 2 kali, pemdes di mukomuko diminta pahami pmk agar tak salah salur
 belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, rata-rata per bulan pengeluaran pemkab lebong untuk membayar tpp berkisar rp2 miliar hingga rp3 miliar. 
untuk penilaian didasarkan pada beban kerja dan disiplin pns. nilai terbesar diterima pns golongan iv/c sekelas sekda dengan nominal rp19 jutaan. sedangkan nilai terkecil diterima pns golongan ii/a dengan nominal rp 1,5 juta.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 5 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan