Doa Bersama, Ini Pesan Mahfud MD di Bengkulu Utara, Juga Soal Putusan DKPP

Reporter: tri shandy ramadani |

Editor: Riky Dwi Putra |

Selasa , 06 Feb 2024 - 22:08

Doa bersama, Ini pesan Mahfud MD di Bengkulu Utara, Juga soal putusan DKPP--shandy/rb

Pesan Mahfud MD agar masyarakat dalam Pilpres ini menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani masing-masing.

Terutama memilih Capres dan Cawapres yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan yang terpenting dibutuhkan oleh Indonesia.

“Pilih pemimpin sesuai dengan hati nurani dan kebutuhan Indonesia saat ini yang memiliki keberanian dan bukan hanya pemimpin yang cerdas namun juga memiliki akhlak yang mulia,” terangnya.

Dalam kesempatan itu juga Mahfud menanggapi soal putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Soal putusan DKPP menjatuhkan vonis melanggar etik pada Ketua dan Anggota KPU RI atau tujuh Komisioner KPU RI.

“Jatuhnya bukan pada prosedur yang telah ditempuh oleh Gibran, tapi pada personil KPU Hasyim Asy’ari dan kawan-kawan yang sudah dianggap melanggar kode etik berat,” terangnya.

Ia menuturkan jika sanksinya merupakan teguran keras dan terakhir pada Hasyim Asyari dan komisioner KPU RI lainnya. “Ini nanti menjadi urusan KPU,” pungkas Mahfud.

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pun masih menyoroti pencawapresan Gibran, apalagi setelah adanya putusan DKPP yang memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada ketua KPU dan semua anggotanya.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, dari sisi hukum tata negara, pencalonan Gibran masih sah, karena adanya putusan MK yang bersifat final dan mengikat. "Putusan MK itu masih berlaku," terang Todung kemarin.

Namun, dari sisi hukum tata usaha, lanjut Todung, saat ini beberapa komunitas pengacara sedang mendiskusikan kemungkinan mengajukan gugatan pencawapresan Gibran ke Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN).

doa bersama, ini pesan mahfud md di bengkulu utara, juga soal putusan dkpp                            koranrb.id - calon wakil presiden nomor urut 03 mohammad mahfud md mengunjungi bengkulu utara pada selasa 6 februari 2024.
mahfud hadir dalam acara doa bersama atau istighosah di pondok pesantren darussalam tegal rejo yang ada di kecamatan padang jaya bengkulu utara provinsi bengkulu. 
selain disambut para kyai pondok pesantren tegal rejo, mahfud juga disambut bupati dan wakil bupati bengkulu utara mian dan arie septia adinata. 
keduanya memang merupakan kader dari pdi perjuangan, bahkan mian menjabat sebagai ketua dpc pdi perjuangan bengkulu utara.
baca juga:breaking news: mahfud md tiba di bengkulu utara, ini kegiatannya
baca juga:capres ganjar tidak datang, pdip sampaikan jadwal mahfud ke bengkulu 
mantan menko polhukam menuturkan jika kegiatan tersebut merupakan silaturahmi yang dilakukannya dengan keluarga besar ponpes darussalam tegal rejo.
pesan mahfud md agar seluruh masyarakat agar terus menjaga indonesia sebagai warisan dari ulama dan para pejuang. 
“indonesia harus dijaga sesuai dengan amanah ulama dan pendiri bangsa dimana indonesia harus bersatu dalam keragaman dan perbedaan,” pesan mahfud md
terkait dengan program-programnya jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden bersama pasangannya ganjar pranowo.
baca juga:debat keempat, ini yang ditawarkan ganjar-mahfud 
baca juga:kedatangan ganjar – mahfud, elva : tunggu jadwal
mahfud menegaskan adanya salah satu program yang akan dijalankannya adalah pemberian honor bagi guru mengaji.
“kesejahteraan guru ngaji menjadi program kami untuk kesejahteraan guru ngaji. termasuk juga guru keagamaan dari agama-agama lain,” terangnya. 
pesan mahfud md agar masyarakat dalam pilpres ini menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani masing-masing. 
terutama memilih capres dan cawapres yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dan yang terpenting dibutuhkan oleh indonesia. 
baca juga:nofi eriyan andesca ketua pemenangan ganjar mahfud
baca juga:adu kuat menuju istana ; ganjar - mahfud sosok komplet, gibran rangkul pemilih muda, amin basis massa merata 
“pilih pemimpin sesuai dengan hati nurani dan kebutuhan indonesia saat ini yang memiliki keberanian dan bukan hanya pemimpin yang cerdas namun juga memiliki akhlak yang mulia,” terangnya.
dalam kesempatan itu juga mahfud menanggapi soal putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp). 
soal putusan dkpp menjatuhkan vonis melanggar etik pada ketua dan anggota kpu ri atau tujuh komisioner kpu ri. 
“jatuhnya bukan pada prosedur yang telah ditempuh oleh gibran, tapi pada personil kpu hasyim asy’ari dan kawan-kawan yang sudah dianggap melanggar kode etik berat,” terangnya. 
baca juga:maksimalkan badan layanan umum daerah pengelolaan sampah
baca juga:2 titik potensi geothermal di rejang lebong akan dikembangkan pln uip sumbagsel
ia menuturkan jika sanksinya merupakan teguran keras dan terakhir pada hasyim asyari dan komisioner kpu ri lainnya.  “ini nanti menjadi urusan kpu,” pungkas mahfud.
tim pemenangan nasional (tpn) ganjar-mahfud pun masih menyoroti pencawapresan gibran, apalagi setelah adanya putusan dkpp yang memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada ketua kpu dan semua anggotanya.
deputi hukum tpn ganjar-mahfud, todung mulya lubis mengatakan, dari sisi hukum tata negara, pencalonan gibran masih sah, karena adanya putusan mk yang bersifat final dan mengikat. "putusan mk itu masih berlaku," terang todung kemarin.
namun, dari sisi hukum tata usaha, lanjut todung, saat ini beberapa komunitas pengacara sedang mendiskusikan kemungkinan mengajukan gugatan pencawapresan gibran ke pengadilan negeri tata usaha (ptun).
baca juga: siswa di kepahiang juga libur panjang akhir pekan, catat tanggalnya 
baca juga:pemilu 2024 bersih dari apk parpol, bawaslu sebutkan waktunya 
"berdasarkan pertimbangan dua putusan pelanggaran etika," terangnya.
dua pelanggaran itu adalah pelanggaran etika yang dilakukan ketua mk anwar usman berdasarkan putusan mahkamah kehormatan mk (mkmk) dan pelanggaran etika yang dilakukan ketua kpu serta para anggotanya yang diputus dkpp terkait pencalonan gibran.
todung mengatakan, dua pelanggaran etika itu bisa menjadi basis hukum untuk melakukan gugatan tata usaha negara kepada ptun.
"saya tahu bahwa ada beberapa pihak yang sudah bersiap-siap untuk melakukan gugatan dan meminta pembatalan pencawapresan gibran," bebernya.
baca juga:kemensos distribusikan logistik bencana alam untuk bengkulu tengah 
baca juga:polres kepahiang usut dana desa suro bali 2023 sebelum inspektorat audit
tpn ganjar-mahfud, lanjut todung, masih membahas kemungkinan pengajuan gugatan pencawapresan gibran ke ptun.
namun, dia belum bisa memastikan kapan akan mengajukan gugatan.
"saya hanya bisa mengatakan bahwa mami mencadangkan hak kami untuk melakukan itu. artinya mungkin kami akan melakukan itu, tapi juga mungkin kami melakukan yang lain, karena bisa saja kami meminta atau menulis surat ke ketua kpu," tandas todung.
sementara itu, wakil ketua tim kampanye nasional prabowo-gibran habiburokhman mengatakan, pernyataan mahfud soal adanya intimidasi ke kampus itu haknya. "kalau yang saya dengar beda," ujarnya di media center tkn .
baca juga:pemprov bengkulu gelar operasi pasar, gubernur pastikan stok pangan aman 
baca juga:7 makanan tidak boleh dikonsumsi bersama kopi dan teh, salah satunya makanan dingin
sebaliknya, tkn justru mendengar adanya upaya untuk menggerakkan dosen partisan menyamar mengatasnamakan akademika. salah satu narasinya adalah mendowngrade kepemimpinan jokowi sekaligus paslon prabowo - gibran.
"jadi kalau hanya berbasis pendengaran kan bisa berbeda yang didengar pak mahfud, apa yang dengar habiburokhman," imbuhnya.
oleh karenanya, jika yang disampaikan mahfud hanya sebatas perkataan, dia tidak mempercayainya. "kalau pak mahfud tidak menyampaikan bukti hanya omon-omon ya menurut saya itu pernyataan yang tidak berkualitas," kata politisi gerindra itu. 
terpisah, badan pengawas pemilu mengklaim telah mengingatkan kpu dalam kasus penanganan pencalonan gibran yang berujung sanksi dkpp. ketua bawaslu ri rahmat bagja mengatakan, pasca putusan mk pihaknya telah menyampaikan prosedur hukumnya untuk revisi pkpu.
"saya sudah sampaikan secara lisan bahkan secara tulisan juga," ujarnya.
terkait respon kpu yang lama dalam memproses perubahan tersebut, bagja menilai itu sudah diluar kendalinya. oleh karenanya, dia menghormati putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) yang memvonis pelanggaran etik. ke depan, bagja berharap agar kasus ini menjadi bahan evaluasi. sehingga tidak lagi terulang kasus-kasus terkait ketidakprofesionalan penyelenggara.
"kita menjaga etika dan profesionalisme penyelenggaraan pemilu," imbuhnya.
wakil ketua tim kampanye nasional (tkn) prabowo-gibran, grace natalie mengakui isu putusan dkpp akan dikapitalisasi oleh lawan politik untuk menyerang gibran.
namun pihaknya mengaku tidak khawatir, karena publik sudah teredukasi.
"insya allah engga (sentimen negatif). para pemilih sudah lebih cerdas lebih teredukasi dengan isu ini," ujarnya di media center tkn.
apalagi, ketua dkpp heddy lugito sudah memberikan pernyataan bahwa kasus itu tidak berimplikasi secara hukum terhadap keabsahan status gibran. melainkan lebih terkait pada profesionalisme penyelenggara. "yang pasti dari segi hukum tidak ada yang dilanggar," terangnya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 7 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan