184 Desa di Pesisir Bengkulu Terancam Abrasi!

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade HR |

Rabu , 07 Feb 2024 - 00:51

Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu, Abdullah Ibrahim Ritonga--FIKI/RB

Hal ini menunjukan dengan mengatasnamakan rakyat, Pemprov Bengkulu telah membentang karpet merah bagi investasi yang akan merampas wilayah kelola rakyat dan menciptakan bencana ekologis.

Di sektor agraria, pemerintah daerah juga telah gagal mewujudkan keadilan agraria seperti yang telah diatur dalam Perpres 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dengan melaksanakan penyelesaian konflik agraria.

“Hal ini dibuktikan dengan 15 titik konflik yang tersebar di 6 kabupaten di Provinsi Bengkulu hingga hari ini belum kunjung menemui titik terang penyelesaiannya,” paparnya.

Kontestan pemilihan umum ditingkat daerah, baik DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota juga belum menunjukan kepeduliannya terhadap krisis lingkungan di Provinsi Bengkulu.

Gagasan yang diberikan belum menyebutkan keperdulian dan penyelesaian mengenai persoalan krisis lingkungan dan perampasan ruang hidup rakyat yang menimbulkan konflik dengan koorporasi.

“Hal ini menunjukan bahwa belum adanya komitmen secara serius dari calon-calon penyelenggara negara dalam menyelesaikan kerusakan lingkungan dan konflik atas ketimpangan pengelolaan sumber daya alam,” tutupnya.

184 desa di pesisir bengkulu terancam abrasi!                            bengkulu, koranrb.id – waha lingkungan hidup (walhi) bengkulu merilis 184 desa di pesisir pantai bengkulu terancam abrasi. 
ancaman abrasi itu sepanjang 525 kilometer kawasan di desa tersebut. 
“krisis iklim yang mengancam wilayah pesisir menyebabkan masyarakat kehilangan ruang hidup dan ruang penghidupannya,” ujar direktur eksekutif walhi bengkulu, abdullah ibrahim ritonga, senin 6 februari 2024.
lebih lanjut dikatakan ibrahim, hingga saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi dampak dari adanya krisis iklim yang terjadi. 
baca juga:mantan direktur pdam rl divonis 1 tahun penjara, jumlah kn, hakim beda pendapat
yakni dampak dari ancaman abrasi yang mengancam 184 desa itu.
hal ini, disebabkan, karena adanya pertambangan di wilayah pesisir.
 selain mempercepat laju abrasi, turut mengancam wilayah tangkap nelayan tradisional.
“bahwa hak atas lingkungan hidup pada hari ini belum terpenuhi bahkan kerap kali dilanggar.
baca juga:tsk p3nc*b*lan diringkus, korbannya pelajar smp
namun krisis lingkungan yang terjadi hari ini justru tidak menjadi bagian penting dari gagasan yang digaungkan oleh capres (calon presiden, red) dan cawapres (calon wakil presiden, red),” ujarnya.  
hal ini menunjukan bahwa krisis lingkungan belum menjadi persoalan yang serius untuk ditangani apabila capres dan cawapres terpilih.
gagasan yang digaungkan oleh ketiga capres dan cawapres terkesan penuh gimmick dan minim substansi. 
selain itu, apabila melihat dari tim pemenangan masing-masing capres dan cawapres, memiliki keterlibatan secara langsung terhadap keberadaan industri ekstraktif dibeberapa daerah di indonesia.
baca juga: ph: ada pihak lain lebih bertanggung jawab, 2 terdakwa asrama haji dituntut berbeda 
“padahal lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap rakyat indonesia,” katanya. 
padahal, terang ibrahim hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat secara jelas diatur didalam  uud nri 1945 dan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (uu pplh). 
dalam uud nri 1945, hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat tercantum di dalam pasal 28h ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta akses atas pelayanan kesehatan. 
kemudian amanat dari konstitusi tersebut dituangkan ke dalam uu pplh pasal 65 ayat (2) yang ketentuannya berisikan setiap orang berhak atas pendidikan lingkungan,akses informasi,akses partisipasi,dan akses keadilan dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
baca juga:pengembalian sisa kerugian negara rp500 juta, masih ditunggu jaksa
“namun kondisi pada hari ini, hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat masih kerap kali dilanggar dan dirampas meski telah dijamin oleh konstitusi dan undang-undang,” sebutnya. 
banyaknya kasus kerusakan lingkungan dan konflik atas sumber daya alam di provinsi bengkulu merupakan bukti dari adanya pelanggaran dan perampasan hak-hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 
keberadaan industri ekstraktif menjadi penyumbang terbesar dari adanya kerusakan lingkungan dan konflik-konflik yang terjadi karena sumber daya alam. 
“sistem politik dan sistem ekonomi pada hari ini cenderung memonopoli, bersifat ekstraktif dan eksploitatif sehingga menimbulkan adanya krisis ekologis dan kirisis ekonomi maupun sosial,” terangnya. 
baca juga:hadapi pemilu, polres seluma pastikan kesiapan personel 
krisis ekologis di provinsi bengkulu semakin nampak di depan mata dengan disahkannya perda no. 3 tahun 2023 rencana tata ruang wilayah provinsi bengkulu tahun 2023 – 2043.
dalam proses review rtrw-p bengkulu, sebelumnya pemerintah provinsi bengkulu telah mengusulkan perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan seluas 122 ribu ha kepada klhk ri.
usulan ini kemudian akhirnya disetujui oleh klhk hanya  seluas 22.833 ha melalui sk. 533/menlhk/setjen/pla.2/5/2023. 
baca juga:bawaslu antar rekomendasi, tkd amin sebut tpd prabowo-gibran tak bisa berkelit
hal ini menunjukan dengan mengatasnamakan rakyat,  pemprov bengkulu telah membentang karpet merah bagi investasi yang akan merampas wilayah kelola rakyat dan menciptakan bencana ekologis. 
di sektor agraria, pemerintah daerah juga telah gagal mewujudkan keadilan agraria seperti yang telah diatur dalam perpres 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria dengan melaksanakan penyelesaian konflik agraria. 
“hal ini dibuktikan dengan 15 titik konflik yang tersebar di 6 kabupaten di provinsi bengkulu hingga hari ini belum kunjung menemui titik terang penyelesaiannya,” paparnya.
baca juga:asyik! dana bos sd dan smp di kabupaten seluma sudah cair 
kontestan pemilihan umum ditingkat daerah, baik dpd ri, dpr ri, dprd provinsi dan dprd kabupaten / kota juga belum menunjukan kepeduliannya terhadap krisis lingkungan di provinsi bengkulu. 
gagasan yang diberikan belum menyebutkan keperdulian dan penyelesaian mengenai persoalan krisis lingkungan dan perampasan ruang hidup rakyat yang menimbulkan konflik dengan koorporasi. 
“hal ini menunjukan bahwa belum adanya komitmen secara serius dari calon-calon penyelenggara negara dalam menyelesaikan kerusakan lingkungan dan konflik atas ketimpangan pengelolaan sumber daya alam,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 8 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan