Awasi DPTb dan DPK di TPS, Bawaslu Provinsi Bengkulu Perkuat Tim

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Kamis , 08 Feb 2024 - 22:32

Awasi DPTb dan DPK di TPS, Bawaslu Provinsi Bengkulu Perkuat Tim --Abdi/RB

Kemudian, pemilih dalam DPTb dan Pemilih dalam DPK di TPS lokasi khusus dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum serta Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Penyusunan Daftar Pemilih

Lanjut, Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaiama telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Itu sudah diruangkan dalam Keputusan KPU Nomor 66 tahun 2024, (Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, red),” terang Sarjan.

Sarjan aturan-aturan tersebut diharapkan dapat menciptakan proses pemilihan yang lebih inklusif dan memastikan bahwa setiap warga, termasuk DPK, dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam menentukan masa depan pemerintahan daerah mereka.

“Keputusan tersebut mempunyai harapan untuk mengatur pencoblosan apada TPS agar terjaga serat minim pelanggaran,” harap Sarjan. (**)

awasi dptb dan dpk di tps, bawaslu provinsi bengkulu perkuat tim                             koranrb.id – mendekati pencoblosan pada 14 februari 2024, ketua badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) provinsi bengkulu, fahamsyah menyoroti pentingnya pengawasan terhadap daftar pemilih tambahan (dptb) dan daftar pemilih khusus (dpk). 
fahamsyah menekankan bawaslu provinsi bengkulu telah memperkuat tim pengawasannya untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data dptb dan dpk. 
"pengawasan ketat terhadap dptb dan dpk pada hari pencoblosan merupakan langkah krusial untuk menjaga keadilan dan integritas proses pemilihan," ungkap fahamsyah.
fahamsyah juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan penyelenggara pemilihan untuk bekerja sama dalam mendeteksi potensi pelanggaran terkait dptb dan dpk.
baca juga:penanganan dugaan asn bagi bahan kampanye caleg lanjut, bawaslu kembali panggil asn 
baca juga:jelang masa tenang, bawaslu kaur akan tertibkan apk parpol dan caleg 
"kami mengandalkan partisipasi aktif masyarakat dan pihak terkait dalam melaporkan segala ketidaksesuaian atau potensi pelanggaran terkait data pemilih," tambahnya.
fahamsyah mengungkapkan, pihaknya telah menetapkan prosedur pengawasan yang ketat terhadap dptb dan dpk, termasuk verifikasi data secara menyeluruh dan pemantauan aktif di lokasi-lokasi pemilihan. 
tambah fahamsyah, bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan pemilihan yang adil dan demokratis.
“kita akan awasi ketat dptb, dpk yang memang itu sangat diperlukan, bersama ptps yang menjadi ujung tombak pengawasan di tps,” ucap fahamsyah.
baca juga:catat! bila 11 februari peserta pemilu tidak gubris, bawaslu lakukan langkah tegas ini 
baca juga:bawaslu antar rekomendasi, tkd amin sebut tpd prabowo-gibran tak bisa berkelit
fahamsyah sebut, perhatian khusus terhadap dptb dan dpk, bawaslu provinsi bengkulu berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga memiliki hak yang sama dan setara dalam menentukan pilihan politiknya pada tanggal 14 februari 2024 nanti.
“pengawasan tersebut guna memastikan hak suara mereka memang tepat digunakan, tanpa ada oknum yang ingin melakukan kecurangan nantinya,” ucap fahamsyah.
sementara itu, komisioner komisi pemilihan umum (kpu) provinsi bengkulu, sarjan effendi, kpu telah menetapkan aturan khusus terkait pemilihan umum kali ini.
menurut kpu, dewan pemilih khusus (dpk) hanya diperbolehkan memilih di tempat pemungutan suara (tps) yang sesuai dengan alamat kartu tanda penduduk (ktp) elektronik mereka atau suketnya.
baca juga:jangan curang, bawaslu ingatkan netralitas asn dan pemdes
baca juga:pemilu 2024 bersih dari apk parpol, bawaslu sebutkan waktunya 
“dpk hanya bisa nyoblos di tps sesuai dengan alamat ktp atau suketnya,” sampai anggota komisioner kpu provinsi bengkulu, sarjan.
selain itu, sarjan menjelaskan kpu mengumumkan waktu khusus bagi dpk untuk memberikan suaranya pada tps, yaitu mulai pukul 12.00 - 13.00 wib saja.
aturan ini diharapkan dapat mempermudah partisipasi dpk dalam proses demokrasi.
“hanya boleh pada pukul 12.00 - 13.00 wib, ini sudah tentu sudah diatur pada regulasi kita,” ucap sarjan.
baca juga: koordinator sekretariat bawaslu mukomuko diisi asn provinsi, begini penjelasannya
baca juga:kajian risiko bencana fokus pemkab mukomuko tahun ini
sarjan menerangkan, kpu juga menetapkan syarat tambahan bahwa dpk hanya dapat memilih apabila surat suara masih tersedia. 
selain itu, mereka akan diberikan pilihan dari lima jenis surat suara yang sesuai dengan konteks pemilihan, menjamin representasi yang lebih baik bagi dpk.
“ada syarat tambahan yaitu dpk tersebut dapat memilih, apabila suarat suara masih tersedia,” ujar sarjan.
adapun hal tersebut tertuang dalam, keputusan komisi pemilihan umum nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum.
penggunaan hak pilih setiap pemilih di tps lokasi khusus didasarkan pada domisili yang bersangkutan sesuai dengan ktp-el.
baca juga:bawaslu provinsi bengkulu minta parpol dan caleg tertibkan apk
baca juga:pemberi dan penerima uang caleg bisa dipenjara, bawaslu ingatkan peserta pemilu
kemudian, pemilih dalam dptb dan pemilih dalam dpk di tps lokasi khusus dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum serta peraturan kpu nomor 7 tahun 2022 penyusunan daftar pemilih 
lanjut, dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih sebagaiama telah diubah dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih.
itu sudah diruangkan dalam keputusan kpu nomor 66 tahun 2024, (pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, red),” terang sarjan.
sarjan aturan-aturan tersebut diharapkan dapat menciptakan proses pemilihan yang lebih inklusif dan memastikan bahwa setiap warga, termasuk dpk, dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam menentukan masa depan pemerintahan daerah mereka.
“keputusan tersebut mempunyai harapan untuk mengatur pencoblosan apada tps agar terjaga serat minim pelanggaran,” harap sarjan. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 9 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan