Terima Uang Serangan Fajar Pemilu 2024, Apakah Halal? Ini Hukumnya Dalam Islam

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Fazlul Rahman |

Selasa , 13 Feb 2024 - 10:00

SERANGAN FAJAR: Amplop serangan fajar ditengarai masih banyak dijumpai saat Pemilu 2024. Dalam islam, hukumnya juga sudah tegas. (FOTO: tangkapan layar)--

terima uang serangan fajar pemilu 2024, apakah halal? ini hukumnya dalam islam                            koranrb.id - terima uamg serangan fajar, atau sejumlah nominal uang jelang hari pencoblosan pada pemilu 2024 apakah uangnya halal? 
ya, 'serangan fajar' jadi fenomena yang berpotensi besar akan selalu muncul setiap kali pemilu.
seperti halnya pemilu 2024, yang akan dilaksanakan rabu 14 februari 2024. besaran nominalnya pun bervariasi, dari puluhan ribu hingga ratusan ribu dengan imbalan memilih calon si pemberi serangan fajar. 
biasanya pula, serangan fajar diberikan saat malam hingga menjelang terbitnya matahari disaat hari pencoblosan tiba.
baca juga:menghadapi ancaman serangan fajar dalam pemilihan umum: upaya mencegah politik uang
hingga kemudian, belakangan muncul istilah serangan fajar yang banyak berkembang di masyakarat hingga kini. 
nah, jadi pertanyaan bagaimana pula hukumnya dalam islam menerima uang serangan fajar untuk memilih seseorang. 
secara kenegaraan, bagaimana aturan dan hukum mengenai hak memilih dalam pemilu sudah diatur secara jelas dalam undang-undang (uu) nomor 7 tahun 2023 penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi undang-undang. 
di sini, dengan jelas pula dijabarkan bagaimana seorang warga negara memiliki hak memilih ataupun dipilih. 
baca juga:jelang hari pencoblosan, kantor dukcapil kaur mendadak ramai didatangi warga
dari sisi agama islam, praktik-praktik serangan fajar, politik uang, komisi waqi'iyyah bahtsul masail pengurus wilayah nahdlatul ulama (pwnu) jawa tengah telah mengeluarkan keputusan.
isinya, segala bentuk terkait politik uang dan serangan fajar, maka hukumnya adalah haram. dasarnya? dikutip dari laman nuonline, setidaknya ada 3 alasan yang kemudian membuat komisi waqi'iyyah bahtsul masail pwnu jawa tengah mengambil putusan. 
1. praktik serangan fajar masuk dalam kategori praktik risywah atau suap. 
dalam menjalankan serangan fajar, si pemberi pastinya memiliki tujuan tertentu.
terkait pelaksanaan pemilu, si pemberi serangan fajar meminta kepada penerima, agar memilih calon tertentu sebagaimana yang telah diinginkan. kondisi ini tentunnya masuk dalam kategori suap atau risywah. 
baca juga:belum ada kepastian nipppk 2023, gunawan: pppk belum bisa klaim penempatan! 
dalam islam, praktik suap adalah perbuatan terlarang dan hukumnya adalah haram. serangan fajar merupakan perbuatan dosa, hingga dapat menghilangkan hak-hak orang lain.
islam juga telah jelas dan tegas membatasi perbuatan terlarang, dengan hukumnya dosa untuk setiap perbuatan yang dilarang agama.
2. praktik serangan fajar, dilarang pemerintah.
pada undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan umum  pasal 187a, telah melarang dengan tegas pemberian dan penerimaan uang atau imbalan lain untuk mempengaruhi suara dalam pemilihan umum. 
baca juga:karena masalah ini, bawaslu sebut ada 331 tps rawan di kota bengkulu 
warga negara yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk halnya melakukan serangan fajar akan menghadapi ancaman hukum pidana.
sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya pula mentaati setiap aturan hukum yang telah diputuskan oleh pemerintah 
3. serangan fajar, membuat rusak sistem bernegara. 
siapa saja yang telah berupaya atau melaksanakan larangan praktik serangan fajar, adalah mereka yang berupaya  menutup semua peluang (saddan li dzari'ah).
atau, terjadinya kerusakan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan dan kehidupan bernegara. 
baca juga:pemulung curi besi diamuk warga, ini kronologisnya
serangan fajar, dalam ilmu fiqih suap atau risywah didefinisikan sebagai tindakan memberi sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar dia melakukan sesuatu yang tidak adil atau tidak benar. 
syekh khatib asy-syirbini dalam kitab mughni muhtaj mengatakan, suap merupakan tindakan tercela dan bertentangan dengan hukum.     
"suap adalah pemberian sesuatu kepada orang lain agar dia memutuskan perkara dengan tidak adil atau agar dia tidak memutuskan perkara dengan adil." (asy-syirbini, mughni muhtaj, jilid vi, halaman 288).   
artinya pula, suap merupakan memberi sesuatu agar seseorang memutuskan sesuatu dengan tidak adil.
baca juga:pelunasan bipih diperpanjang hingga 23 februari, 26 cjh bengkulu belum lakukan pelunasan
sementara serangan fajar bisa dianggap suap karena bertujuan agar rakyat tidak memilih pemimpin dengan obyektif.
praktik serangan fajar dijalankan, dengan tujuan agar masyarakat memilih pemimpin berdasarkan apa yang sudah diberikan. 
padahal dalam islam telah jelas dijabarkan, memilih pemimpin mengacu pada integritas dan kompetensinya.
dalam konteks ini, penting agar memahami jika suap atau risywah memiliki dampak yang merugikan dalam masyarakat. dengan serangan fajar pula, bisa menyebabkan rusak proses demokrasi. 
baca juga:gubernur nyoblos di tps 1 lingkar barat, ini pesan untuk warga bengkulu
dengan praktik serangan fajar pula, hanya akan menghasilkan pemimpin yang kurang bermoral dan tidak kompeten.
sedangkan dalam islam jelas disebutkan, memilih pemimpin sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuannya.  
lebih lanjut, taqiyuddin as-subki dalam fatawas subki menerangkan serangan fajar dan politik uang hukumnya adalah haram.
alasannya, lantaran praktik tersebut termasuk dalam kategori suap. yakni, pemberian sesuatu kepada seseorang dengan tujuan agar orang tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
baca juga:bupati, sekda hingga pihak bkd beri keterangan perkara korupsi btt seluma, ini kesaksiannya
"suap yang di maksud di sini adalah sesuatu yang di berikan untuk menolak hak atau untuk mendapatkan sesuatu yang batil. jika suap diberikan untuk mendapatkan putusan hukum yang benar, maka haram bagi yang menerimanya. sedangan untuk si pemberi suap, kalau yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan haknya kecuali dengan suap, maka hal itu diperbolehkan. namun, kalau dia bisa mendapatkan haknya tanpa suap, maka suap tidak diperbolehkan. demikian pula hukum suap untuk jabatan dan kedudukan, haram bagi yang menerimanya secara mutlak.  adapun untuk pihak yang memberi suap, hukumnya dibedakan berdasarkan penjelasan di atas. (as-subki, fatawas subki fi furu' il fiqhis syafi'i, jilid i, halaman 221).   
baca juga:kajurda inkai, 33 medali disabet dojo ranting bank bengkulu
dari serangkaian penjabaran di atas, dapat ditarik kesimpulan jika menerima serangan fajar adalah hal yang dilarang dalam agama.
sebagai warga negara yang baik, hendaknya pula masyarakat menjalankan hak pilihnya dengan penuh tanggungjawab. sekaligus menjauhi atau tak menerima praktik serangan fajar saat pemilu 2024. 
ini penting, agar proses demokrasi di negara indonesia tetap berjalan sesuai harapan. jauhi serangan fajar, pilihlah calon pemimpin dengan melihat kapasitas dan kemampuannya dalam memimpin. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Minggu 6 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan