Syarat Belum Terpenuhi, 3 OPD di Pemkab Lebong Baru Batal Dibentuk

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 15 Feb 2024 - 22:32

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si.-foto: muharista delda/koranrb.id-

Salah satunya pengisian jabatan dan persiapan kantor untuk OPD yang baru dibentuk.

Itu artinya akan ada lelang jabatan jika jabatan pimpinan OPD yang baru dibentuk itu setingkat pejabat eselon II.

Diketahui, Pemkab Lebong sempat menomenklatur 3 OPD pada tahun 2022.

Yakni pemisahan Bidang Sosial di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (PMDS) menjadi OPD sendiri sebagai Dinas Sosial.

Sedangkan Dinas PMDS berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Termasuk penambahan 1 bidang pada struktur organisasi di Inspektorat Daerah (Ipda).

Satunya lagi peningkatan status Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menjadi Badan Kesbangpol.

Dasar hukum pembentukan OPD itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Perda terbaru yang sudah disahkan DPRD terdapat perubahan dan pemisahan di beberapa struktur OPD.

Masih ada beberapa OPD lain di Kabupaten Lebong yang dinilai perlu dinomenklatur karena cakupan bidang kerjanya yang terlalu luas.

Antara lain Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK) di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Selama ini pelayanan pemadaman kebakaran masih sering terkendala lantaran personel PBK yang sangat terbatas.

Termasuk mobil pemadam kebakaran yang minim karena keteebatasan anggaran.

Jika ditingkatkan menjadi OPD sendiri, diharap pelayanan pemadaman kebakaran akan lebih maksimal.(**)

syarat belum terpenuhi, 3 opd di pemkab lebong baru batal dibentuk                            koranrb.id - rencana pemerintah kabupaten (pemkab) lebong membentuk 3 organisasi perangkat daerah (opd) baru, batal.
hal itu dikarenakan banyaknya syarat yang harus dipenuhi.
sementara kalaupun rencana pembentukan opd baru tetap ingin dilanjutkan, dipastikannya tidak akan terkejar tahun ini.
soalnya sampai saat ini hasil telaah yang disampaikan bagian organisasi dan tata laksana (ortala) belum juga ditindaklanjuti masing-masing opd yang ingin mengusulkan pembentukan opd baru.
“mengingat banyak persyaratan yang harus dilengkapi, kami putuskan menunda dahulu rencana pembentukan opd baru,'' ujar sekretaris daerah (sekda) kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si.
baca juga:investasi bpkh, layanan katering hingga sewakan lobi hotel jemaah haji
kalaupun memang ada usulan dari opd soal pembentukan opd baru, dipastikannya akan dipertimbangkan untuk dilakukan kajian di tahun 2025.
jika memang memenuhi syarat, pemkab lebong pasti mendukung pembentukan opd baru. 
“ada beberapa tahapan yang harus dijalankan oleh opd ketika menginginkan struktur organisasinya dinomenklatur atau dipisahkan menjadi opd baru,'' terang sekda. 
sementara kabag ortala sekretariat kabupaten lebong, hery setiawan, st menyebutkan, di antara persyaratan nomenklatur atau pembentukan opd baru adalah pengajuan revisi peraturan daerah (perda) dan kajian.
termasuk rekomendasi dari pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu terkait tipe opd. 
‘’intinya bidang yang akan dipecah menjadi opd tersendiri memenuhi standar penilaian atau tidak. yang pasti untuk opd dengan tipe a, yakni opd yang dilengkapi lebih empat bidang sangat berkemungkinan dinomenklatur,'' tukas hery.
diakuinya, perhitungan skoring struktur opd bersifat dinamis.
baca juga:sehari usai coblosan: prabowo ziarah, ganjar rapat, anies agenda privat
seiring waktu kondisinya akan terus berubah.
justru itu kepada opd yang memang potensial nomenklatur, diharapnya koordinasi ke bagian ortala.
''bisa jadi tahun ini ada bidang yang belum layak berdiri menjadi opd sendiri karena terkendala skoring. namun tahun depan kondisinya bisa saja sudah berbeda sehingga perlu direvisi,'' ungkap hery. 
ketiga opd yang berpotensi dinomenklatur itu, antara lain bidang pendapatan dan bagi hasil pada badan keuangan daerah (bkd).
selanjutnya bidang perhubungan pada dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perhubungan (puprhub). 
termasuk bidang pemuda dan olahraga pada dinas pariwisata pemuda dan olahraga (disparpora).
sesuai hasil kajian bagian ortala, 2 bidang diantaranya sudah layak dipisah menjadi opd tersendiri. 
baca juga:elisa, destita dan leni dominasi perolehan suara sementara, unggul di kabupaten ini
yakni bidang pendapatan dan bagi hasil serta bidang perhubungan.
selain status opd nya tipe a, cakupan kerja kedua bidang itu sangat luas. 
persyaratan lain yang harus dipenuhi dalam menomenklatur opd adalah  penerbitan peraturan bupati (perbup).
itupun masih ada beberapa tahapan lain yang harus dijalankan.
salah satunya harus menyampaikan terlebih dahulu perbup yang diterbitkan ke kementerian dalam negeri (kemendagri) melalui pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu untuk mengantongi rekomendasi. 
setelah semua tahapan itu dilewati, barulah penerapan nomenklatur terbaru bisa diterapkan.
nomenklatur itu juga harus diikuti dengan kebijakan penunjang.
baca juga:polemik tidak bisa memilih gunakan ktp, begini penjelasan kpu
salah satunya pengisian jabatan dan persiapan kantor untuk opd yang baru dibentuk.
itu artinya akan ada lelang jabatan jika jabatan pimpinan opd yang baru dibentuk itu setingkat pejabat eselon ii.
diketahui, pemkab lebong sempat menomenklatur 3 opd pada tahun 2022.
yakni pemisahan bidang sosial di dinas pemberdayaan masyarakat desa dan sosial (pmds) menjadi opd sendiri sebagai dinas sosial. 
sedangkan dinas pmds berubah menjadi dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd).
termasuk penambahan 1 bidang pada struktur organisasi di inspektorat daerah (ipda).
satunya lagi peningkatan status kantor kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) menjadi badan kesbangpol. 
dasar hukum pembentukan opd itu sudah diatur dalam peraturan daerah (perda) kabupaten lebong nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
berdasarkan perda terbaru yang sudah disahkan dprd terdapat perubahan dan pemisahan di beberapa struktur opd. 
masih ada beberapa opd lain di kabupaten lebong yang dinilai perlu dinomenklatur karena cakupan bidang kerjanya yang terlalu luas.
antara lain bidang penanggulangan bahaya kebakaran (pbk) di dinas satuan polisi pamong praja (satpol pp). 
selama ini pelayanan pemadaman kebakaran masih sering terkendala lantaran personel pbk yang sangat terbatas.
termasuk mobil pemadam kebakaran yang minim karena keteebatasan anggaran.
jika ditingkatkan menjadi opd sendiri, diharap pelayanan pemadaman kebakaran akan lebih maksimal.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, jumat 16 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan