Perda RT RW Terhambat Persetujuan Bersama, Pemkab Mukomuko Tunggu Petunjuk Ini

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 18 Feb 2024 - 21:38

PERDA: Setelah dilakukan penundaan rapat Paripurna penetapan Perda RT RW tidak dilakukan penjadwalan untuk mendapatkan kesepakatan bersama. FIRMANSYAH/RB--

MUKOMUKO, KORANRB.ID – Meskipun telah dilakukan berbagai upaya agar tidak terjadi kegagalan dalam penetapan penetapan Perda

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), karena menyangkut dengan produk hukum pengembangan pembangunan daerah.

Saat ini hanya menyisakan waktu dua hari ke depan dari batas waktu yang diberikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Republik Indonesia (RI).

Hal ini disampaikan Kabid Pertamanan dan Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko Haryanto, ST.

Setelah dilakukan penundaan rapat Paripurna penetapan Perda tidak dilakukan penjadwalan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

“Sebenarnya kita sangat menyayangkan proses penetapan RTRW ini terhalang karena persetujuan bersama DPRD Mukomuko.

Dimana menjadi syarat wajib untuk mendapatkan nomor registrasi dari pihak Provinsi,” katannya.

Jika tidak ada persetujuan bersama DPRD Mukomuko, maka nomor registrasi tidak dapat di keluarkan Pemerintah Provinsi.

Dan sudah pasti tahapan proses pengesahaan rancangan Perda baru RTRW tidak bisa disampaikan ke Pemerintah pusat.

Untuk upaya mengindari ancaman resetting atau pengaturan ulang pengurusan Perda RT RW ke pemerintah pusat, telah dilakukan dengan 3 kali melayangkan surat permohonan ke DPRD Mukomuko agar dilaksanakan Paripurna terkait Perda ini.

perda rt rw terhambat persetujuan bersama, pemkab mukomuko tunggu petunjuk ini                              mukomuko, koranrb.id – meskipun telah dilakukan berbagai upaya agar tidak terjadi kegagalan dalam penetapan penetapan perda
tentang rencana tata ruang wilayah (rtrw), karena menyangkut dengan produk hukum pengembangan pembangunan daerah. 
saat ini hanya menyisakan waktu dua hari ke depan dari batas waktu yang diberikan kementerian agraria dan tata ruang (atr) republik indonesia (ri). 
hal ini disampaikan kabid pertamanan dan penataan ruang dinas pupr kabupaten mukomuko haryanto, st.
baca juga:kantongi izin, hut mukomuko dimulai, judika belum pasti, uas mei 
baca juga:hasil pemilu berpeluang dprd mukomuko dominan wajah baru, siapa saja?
setelah dilakukan penundaan rapat paripurna penetapan perda tidak dilakukan penjadwalan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
“sebenarnya kita sangat menyayangkan proses penetapan rtrw ini terhalang karena persetujuan bersama dprd mukomuko.
dimana menjadi syarat wajib untuk mendapatkan nomor registrasi dari pihak provinsi,” katannya.
jika tidak ada persetujuan bersama dprd mukomuko, maka nomor registrasi tidak dapat di keluarkan pemerintah provinsi.
baca juga: satpol pp larang pedagang di lokasi hut mukomuko, alasan masuk akal
baca juga:4 kelompok penerima program replanting diminta kejar progres 
dan sudah pasti tahapan proses pengesahaan rancangan perda baru rtrw tidak bisa disampaikan ke pemerintah pusat.
untuk upaya mengindari ancaman resetting atau pengaturan ulang pengurusan perda rt rw ke pemerintah pusat, telah dilakukan dengan 3 kali melayangkan surat permohonan ke dprd mukomuko agar dilaksanakan paripurna terkait perda ini.
“untuk perda rtrw ini melalui proses yang panjang, dan sudah mendapatkan persetujuan dari kementerian  atr, tepatnya 21 desembeer 2023 lalu.
maka dari itu kementerian meminta agar esekutif dan legislatif segera memproses dan menyepakati.
namun tampaknya karena paripurna sudah dua kali gagal dilaksanakan. kita juga akan gagal mendapatkan produk hukum rtrw terbaru,”ujarnya.
baca juga:pemilu 2024, di mukomuko harga beras dan cabai naik drastis 
baca juga:99,8 persen desa di mukomuko terbebas status tertinggal penilaian idm 
haryanto menjelaskan, perda rtrw ini untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan daerah. 
karena menyangkut soal investasi, pertanian, perkebunan, peternakan, termasuk pertambangan galian c dan yang lainnya. jika waktu yang tesisa di tanggal 21 februari 2024. 
sementara saat ini nomor registrasi saja belum dimiliki sudah pasti penetapan perda rtrw terancam memulai dari nol.
serta harus melobi lagi ke sejumlah kementerian. dan proses melobi ini butuh waktu yang lama. bahkan sampai tiga hingga lima tahun.
"perlu juga diingat, persetujuan perda rtrw dari kementerian atr yang kita dapatkan sekarang ini. perjuangannya sangat panjang dan rumit.
bayangkan saja, dari tahun 2017. baru di tahun 2023,  kita dapatkan persetujuan dari kementerian. sangat lama waktu kita harus menunggu,” sampainya.
terkait tidak berjalannya progres penetapan perda rtrw baru ini.
pemkab mukomuko juga tengah berkoordinasi dengan pihak kementerian atr/bpn agar dapat memberikan solusi selanjutnya.
bagaimana proses penetapan perda ini, tidak dimulai dari awal lagi.
“kita sudah berkoordinasi ke pusat bawasanya rekomendasi penetapan perda rtrw terbaru non progres masih terganjal. semoga saja nanti ada petunjuk agar tidak memulai proses dari awal lagi,” tandasanya.
sebelumnya sekretaris dewan (setwan) dprd mukomuko syahrizal sh membenarkan bawasanya akan ada penjadwalan ulang pengesahan raperda perubahan atas perda nomor 06 tahun 2012 tentang rtrw. 
sebab pada jadwal sebelumnya terdapat beberapa kendala. namun hingga saat ini belum diketahui tanggal dan waktu paripurna kembali.
“penundaan sebelumnya, sebagian anggota dprd yang hadir meminta rapat ditunda.
karena ini sifatnya pengesahaan diharapkan kehadiran bupati yang pada waktu itu, berhalangan hadir.
sedangkan pada penjadwalan kedua juga kembali terjadi penundaan,” sampainya.
lanjutnya, meskipun pengambilan keputusan ini masih belum diketahui kapan akan dilaksanakan kembali, paska tertunda.
secara substansinya tidak menjadi persoalan terhadap raperda rtrw yang sebelumya telah menjalani proses pembahasan yang cukup lama. 
hanya saja terkait penjadwalan ulang, bamus (badan musyawarah) dprd. yang menentukan kapan akan kembali dilaksanakan.
“soal materi semuanya sudah selesai, tidak ada masalah tinggal lagi pengambilan keputusan pengesahaan menjadi produk hukum daerah.
tidak dapat dipungkiri produk hukum yang dihasilkan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. 
kemudian juga jika habis waktu maka kita akan menunggu lama kembali. kapan waktu yang tepat untuk pelaksanaanya bamus la yang bisa menjawab,” tutupnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 19 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan