KPU Tanggapi Santai Soal Temuan Bawaslu

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Fazlul Rahman |

Minggu , 18 Feb 2024 - 23:19

SANTAI: Ketua KPU Kepahiang Ikrok, tanggapi dengan santai temuan Bawaslu selama jalannya Pemilu 2024 di Kabupaten Kepahiang. (Foto: HERU/KORANRB.ID)--

KEPAHIANG, KORANRB.ID - KPU Kepahiang merespon santai sejumlah temuan Bawaslu selama jalannya Pemilu 2024 di Kabupaten Kepahiang.

Ditemui di sela-sela proses penghitungan suara tingkat pleno Kecamatan Kepahiang, Minggu 18 Februari 2024 Ketua KPU Kepahiang Ikrok melihat, sejumlah temuan dari Bawaslu masih dalam kategori wajar.

Pihaknya mengklaim, jajaran KPU Kepahiang belum menerima satupun laporan terkait pelanggaran ataupun hal-hal lain yang bisa menganggu jalannya Pemilu 2024 di Kabupaten Kepahiang.

"Kita belum menerima laporannya dari Bawaslu (soal adanya temuan,red). Ya, kalaupun ada wajar sajalah. Potensi pelanggaran yang terjadi belum signifikan, masih wajar saja. Buktinya, sejauh ini Pemilu 2024 di Kepahiang berjalan lancar," kata Ikrok dengan santai.

Terkait adanya kekurangan ataupun kelebihan suara di beberapa TPS saat hari pencoblosan, Rabu 14 Februari 2024 lalu, pihaknya pun sudah menjalankan segala sesuatunya dengan ketentuan yang berlaku.

"Ya, memang ada di beberapa TPS. Tapi kan, sesuai regulasinya juga dibenarkan. Kalau ada yang kurang, surat suaranya bisa dipenuhi dengan TPS dengan posisi kelebihan surat suara," ujar Ikrok.

Disinggung mengenai potensi terjadinya Pemilihan Suara Ulang (PSU), ia meyakinkan sudah tertutup terjadi di Kabupaten Kepahiang. Jika pun ada, lanjutnya prosesnya sudah harus melalui MK.

"Kalau saat ini saya kira sudah tertutup (PSU,red), karena waktu. Ya, kalau memang ada bisa saja. Tapi ingat, prosesnya sudah harus melalui MK terlebih dahulu," demikian Ikrok.

Diketahui, PSU merupakan mekanisme dalam proses pemilu karena ada kondisi tertentu, seperti bencana alam/kerusuhan. Selain itu, PSU juga karena adanya pelanggaran perundang-undangan.

Menurut Pasal 373 UU No 7 Tahun 2017, berikut prosedur pemungutan suara ulang Pemilu. 1. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.

Ke-2. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.

Ke - 3. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

kpu tanggapi santai soal temuan bawaslu                            kepahiang, koranrb.id - kpu kepahiang merespon santai sejumlah temuan bawaslu selama jalannya pemilu 2024 di kabupaten kepahiang. 
ditemui di sela-sela proses penghitungan suara tingkat pleno kecamatan kepahiang, minggu 18 februari 2024 ketua kpu kepahiang ikrok melihat, sejumlah temuan dari bawaslu masih dalam kategori wajar. 
pihaknya mengklaim, jajaran kpu kepahiang belum menerima satupun laporan terkait pelanggaran ataupun hal-hal lain yang bisa menganggu jalannya pemilu 2024 di kabupaten kepahiang. 
"kita belum menerima laporannya dari bawaslu (soal adanya temuan,red). ya, kalaupun ada wajar sajalah. potensi pelanggaran yang terjadi belum signifikan, masih wajar saja. buktinya, sejauh ini pemilu 2024 di kepahiang berjalan lancar," kata ikrok dengan santai. 
baca juga:dapat 4 kuota haji tambahan, 30 cjh cadangan bersiap
terkait adanya kekurangan ataupun kelebihan suara di beberapa tps saat hari pencoblosan, rabu 14 februari 2024 lalu, pihaknya pun sudah menjalankan segala sesuatunya dengan ketentuan yang berlaku. 
"ya, memang ada di beberapa tps. tapi kan, sesuai regulasinya juga dibenarkan. kalau ada yang kurang, surat suaranya bisa dipenuhi dengan tps dengan posisi kelebihan surat suara," ujar ikrok. 
disinggung mengenai potensi terjadinya pemilihan suara ulang (psu), ia meyakinkan sudah tertutup terjadi di kabupaten kepahiang. jika pun ada, lanjutnya prosesnya sudah harus melalui mk. 
"kalau saat ini saya kira sudah tertutup (psu,red), karena waktu. ya, kalau memang ada bisa saja. tapi ingat, prosesnya sudah harus melalui mk terlebih dahulu," demikian ikrok. 
baca juga:industri pengolahan nonmigas menjadi sektor unggulan produk manufaktur tetap mendominasi 
diketahui,  psu merupakan mekanisme dalam proses pemilu karena ada kondisi tertentu, seperti bencana alam/kerusuhan. selain itu, psu juga karena adanya pelanggaran perundang-undangan.
menurut pasal 373 uu no 7 tahun 2017, berikut prosedur pemungutan suara ulang pemilu. 1. pemungutan suara ulang diusulkan oleh kpps dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
ke-2. usul kpps diteruskan kepada ppk dan selanjutnya diajukan kepada kpu kabupaten/kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
ke - 3. pemungutan suara ulang di tps dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan kpu kabupaten/kota.
baca juga: ptps belum gajian, bawaslu: sabar
ke 4. pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.
ketentuan pelaksanaan psu  ini juga sudah diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. dijelaskan dalam pasal 372 uu no 7 tahun 2017 tentang pemilu, syarat dilaksanakan psu adalah sebagai berikut:
1. pemungutan suara di tps dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan
2. pemungutan suara di tps wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
baca juga:berkas dua tersangka korupsi pnpm dilengkapi, ini yang dilakukan jaksa
pertama, pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan:
kedua, petugas kpps meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan.
ketiga,  petugas kpps merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau;
keempat, pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
baca juga:ditabrak dari belakang, pelajar meninggal dunia, ini kronologisnya
adapun poin-poin terkait prosedur psu yang harus diperhatikan, psu diusulkan oleh kpps dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya psu.
usul kpps diteruskan kepada ppk dan selanjutnya diajukan kepada kpu kabupaten/kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang. 
psu di tps dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan kpu kabupaten/kota.
psu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  hanya dilakukan untuk 1  kali pemungutan suara ulang.
baca juga: dugaan pencemaran sungai gasan, limbah pt aip diuji ulang pasca pemilu
sementara itu, terkait rencana pemanggilan kpu yang sebelumnya ingin dilaksanakan bawaslu kabupaten kepahiang masih menunggu waktu yang tepat. 
bawaslu semula berencana meminta penjelasan langsung dari kpu, terkait sejumlah temuan saat hari pencoblosan di beberapa tps. 
"untuk surat resminya memang belum dilayangkan, kita juga masih terus koordinasi di intern. karena tidak mungkin juga saat ini, karena kita paham juga tingkat kesibukan masih sangat tinggi," kata anggota bawaslu. kabupaten kepahiang divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa asuan toni, saat dikonfirmasi terpisah. 
dari catatan bawaslu kabupaten kepahiang sebelumnya, setidaknya ada laporan di 60 tps selama jalannya pemilu 2024.
baca juga:mitos atau fakta di balik nama talang aur, desa di kabupaten empat lawang
mayoritas laporan terkait kekurangan surat suara, kelebihan surat suara saat hari pencoblosan. 
ada pula laporan warga tak bisa memilih, hingga sempat terjadi konflik di tps desa daspetah kecamatan ujan mas. diketahui, saat pemusnahan 5 jenis surat suara pemilu 2024 yang telah dilaksanakan totalnya sebanyak 11.449 lembar.
terdiri dari surat suara pilpres berjumlah 37 lembar, surat suara dpr ri 45 lembar karena rusak. kemudian,  surat suara dpd ri sebanyak 10.389 lembar karena rusak dan 9 lembar kelebihan pengiriman.  
lalu, surat suara dprd provinsi bengkulu 50 lembar rusak dan 307 lembar kelebihan pengiriman. serta surat suara dprd kabupaten kepahiang, sebanyak 418 lembar rusak dan 194 kelebihan pengiriman. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Senin 19 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan