Dinas TPHP Provinsi Bengkulu Ambil Hasil Perkebunan di Tahura, Kepala DLH Sebut Melanggar Aturan

Reporter: Jeri Yasprianto |

Editor: Sumarlin |

Senin , 19 Feb 2024 - 20:53

LANGGAR ATURAN: Kepala DLH Bengkulu Tengah, Mahendra Gustian tegaskan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu melanggar aturan.-foto: jeri/koranrb.id-

“Kalau Provinsi masih mengambil juga, maka akan saya laporkan ke APH. Sebab kami sudah memberitahu dan ini tidak main-main,” sampainya.

Terkait apakah DLH akan mengelola dan mengambil hasil perkebunan yang ada di Tahura tersebut, ia belum bisa memastikan dan akan menggelar rapat terlebih dahulu.

Sebab pihaknya tak ingin melanggar aturan yang ada.

“Kami tak ingin melanggar aturan seperti yang dilakukan Dinas TPHP. Jadi akan kita rapatkan terlebih dahulu bagaimana tindaklanjut ke depannya,” jelas Mahendra.

Sebelumnya, Mahendra menyampaikan, beberapa waktu yang lalu, pihaknya mendapatkan informasi Dinas TPHP Provinsi Bengkulu masih mengambil hasil perkebunan yang berada dikawasan Tahura tersebut.

Setelah mengetahui informasi tersebut, ia langsung mengkonfirmasi terkait kebenaran tersebut.

Setelah dikonfirmasi ternyata memang benar informasi tersebut.

“Kepala Dinas TPHP membenarkan jika mereka melakukan penarikan PAD tersebut. Setelah kita lakukan penelusuran, memang ditemukan ada dokumen lama yang memuat tentang eks MoU antara pihak Tahura dengan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu,” jelasnya.

Lanjut Mahendra, setelah pihaknya mengecek lebih jauh, dalam MoU tersebut dijelaskan bahwa lahan Tahura seluas 18 hektare digunakan untuk persemaian karet dan sawit.

Tanaman tersebut saat ini sudah produktif dan bahkan sejak beberapa tahun lalu.

Hingga saat ini karet dan sawit masih digarap oleh Dinas TPHP Provinsi Bengkulu meskipun lahan Tahura telah menjadi kewenangan penuh Pemkab Bengkulu Tengah.

Untuk tanaman sawit ada sekitar 6 hekatre dan karet ada 3 hekatre.

Yang mana 2 jenis tanaman tersebut saat ini masih menghasilkan.

“Saya baru mengetahui beberapa waktu yang lalu. Sedangkan sudah dihibahkan ke kita sejak 5 tahun yang lalu. Kalau saya sudah tahu lama, tentu saya akan mempersoalkan ini sudah sejak lama juga,” tegasnya.

dinas tphp provinsi bengkulu ambil hasil perkebunan di tahura, kepala dlh sebut melanggar aturan                            koranrb.id - dinas lingkungan hidup (dlh) bengkulu tengah menegaskan dinas tanaman pangan holtikultura dan perkebunan (tphp) provinsi bengkulu telah melanggar aturan.
pelanggaran tersebut terkait masih mengambil hasil perkebunan di kawasan taman hutan raya (tahura) rajolelo, kecamatan pondok kubang.
tahura rajolelo sudah dihibahkan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu ke pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu tengah sejak tahun 2018.
proses hibah langsung dilakukan gubernur bengkulu, rohidin mersyah dan bupati bengkulu tengah yang saat itu dijabat ferry ramli.
kepala dlh kabupaten bengkulu tengah, mahendra gustian, s.hut menegaskan apa yang dilakukan dinas tphp yang masih mengambil hasil perkebunan berupa buah sawit dan getah karet di lokasi tersebut menyalahi aturan.
baca juga:gaji anggota dprd bengkulu puluhan juta setiap bulan, ini rinciannya  
sebab tahura rajolelo tersebut merupakan kawasan hutan konservasi.
ditambah lagi tahura rajolelo sudah dihibahkan ke pemkab bengkulu tengah sejak tahun 2018 lalu.
“mereka (dinas tphp provinsi bengkulu, red) melanggar undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah,” jelasnya.
menyikapi ini, pemkab bengkulu tengah telah bersurat kepada gubernur bengkulu agar tidak lagi mengambil hasil bumi di tahura rajo lelo.
sebab wilayah tersebut merupakan wilayah hutan konservasi dan tahura sudah menjadi milik pemkab bengkulu tengah. 
“kami menegaskan agar dinas tphp tidak lagi mengambil hasil perkebunan di tahura. sebab ala yang mereka lakukan selama ini menyalahi aturan,” tegasnya.
apabila ke depan ternyata dinas tphp provinsi bengkulu masih mengambil hasil perkebunan di tahura rajo lelo, maka pihaknya akan melaporkan kejadian ini ke aparat penegak hukum (aph).
baca juga:dikeluhkan warga, tps liar tak pernah tuntas
“kalau provinsi masih mengambil juga, maka akan saya laporkan ke aph. sebab kami sudah memberitahu dan ini tidak main-main,” sampainya.
terkait apakah dlh akan mengelola dan mengambil hasil perkebunan yang ada di tahura tersebut, ia belum bisa memastikan dan akan menggelar rapat terlebih dahulu.
sebab pihaknya tak ingin melanggar aturan yang ada.
“kami tak ingin melanggar aturan seperti yang dilakukan dinas tphp. jadi akan kita rapatkan terlebih dahulu bagaimana tindaklanjut ke depannya,” jelas mahendra.
sebelumnya, mahendra menyampaikan, beberapa waktu yang lalu, pihaknya mendapatkan informasi dinas tphp provinsi bengkulu masih mengambil hasil perkebunan yang berada dikawasan tahura tersebut.
setelah mengetahui informasi tersebut, ia langsung mengkonfirmasi terkait kebenaran tersebut.
setelah dikonfirmasi ternyata memang benar informasi tersebut.
baca juga:update perolehan suara sementara dpd dapil bengkulu, elisa tak terbendung disusul destia, leni dan sultan
“kepala dinas tphp membenarkan jika mereka melakukan penarikan pad tersebut. setelah kita lakukan penelusuran, memang ditemukan ada dokumen lama yang memuat tentang eks mou antara pihak tahura dengan dinas tphp provinsi bengkulu,” jelasnya.
lanjut mahendra, setelah pihaknya mengecek lebih jauh, dalam mou tersebut dijelaskan bahwa lahan tahura seluas 18 hektare digunakan untuk persemaian karet dan sawit.
tanaman tersebut saat ini sudah produktif dan bahkan sejak beberapa tahun lalu. 
hingga saat ini karet dan sawit masih digarap oleh dinas tphp provinsi bengkulu meskipun lahan tahura telah menjadi kewenangan penuh pemkab bengkulu tengah.
untuk tanaman sawit ada sekitar 6 hekatre dan karet ada 3 hekatre.
yang mana 2 jenis tanaman tersebut saat ini masih menghasilkan. 
“saya baru mengetahui beberapa waktu yang lalu. sedangkan sudah dihibahkan ke kita sejak 5 tahun yang lalu. kalau saya sudah tahu lama, tentu saya akan mempersoalkan ini sudah sejak lama juga,” tegasnya.
berdasarkan konfirmasi yang dlh kabupaten bengkulu tengah terima melalui via telpon kepada kepala dinas tphp.
baca juga:mitos atau fakta di balik nama talang aur, desa di kabupaten empat lawang
mereka masih memungut pad tersebut berdasarkan peraturan gubernur (pergub). 
akan tetapi hingga saat ini ia belum terima surat dasar mereka memungut pad tersebut.
dlh kabupaten bengkulu tengah akan sesegera mungkin untuk menindaklanjuti semua persoalan ini. 
“akan kita bahas serinci-rincinya terkait persoalan ini. tentu kita tak ingin kecolongan mengenai tindakan yang dilakukan dinas tphp provinsi dan jangan sampai ada persoalan dikemudian hari. yang pasti akan kita bahas bersama dengan pihak dinas tphp provinsi bengkulu,” bebernya.
meskipun ternyata ke depan, apa yang dilakukan dinas tphp provinsi bengkulu memang tidak menyalahi aturan, pihaknya berharap ada perjanjian yang dilakukan dinas tphp provinsi bengkulu dengan dlh kabupaten bengkulu tengah. 
“kalau memang tak menyalahi aturan dan sesuai regulasi kita akan terima. namun kami (dlh, red) berharap ada semacam perjanjian atau kontribusi yang diberikan dinas tphp provinsi bengkulu kepada kabupaten bengkulu tengah mengenai pad tersebut,” tandasnya.
proses hibah tahura rajo lelo ini dilaksanakan langsung oleh gubernur bengkulu, rohidin mersyah selalu pihak pertama dan dihibahkan ke kabupaten bengkulu tengah melalui bupati bengkulu tengah saat itu, ferry ramli selaku pihak kedua. 
“proses hibah juga disaksikan langsung oleh ketua dprd provinsi bengkulu, ikhsan fajri, kepala kejaksaan tinggi (kajari) bengkulu, baginda polin lumban gail. luas lahan tahura rajo lelo memiliki luas 1.122 hektare,” sampainya.
sebelum mengetahui kejadian ini diketahui, dlh kabupaten bengkulu tengah mengira jika sawit dan karet tersebut milik masyarakat sekitar.
ia dan kepala dinas tphp akan menggelar rapat terkait persoalan ini setelah pemilu dilaksanakan. 
ia berharap setelah dilakukan pembahasan bersama nantinya, akan ada titik temu ataupun kesepakatan diantara pemerintah kabupaten bengkulu tengah dan pemerintah provinsi bengkulu. 
“intinya jangan sampai mereka mengambil pad berasal dari hasil bumi bengkulu tengah. kalau pun ada aturan, harus ada dana bagi hasil kedepannya. apalagi kegiatan ini sudah berlangsung sejak lama dan semenjak dihibahkan tak ada kontribusi untuk bengkulu tengah,” papar mahendra.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 20 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan