Soal Tindaklanjut Penolakan Kuari oleh Warga Talang Alai Seluma, Polisi Bakal Lakukan Ini

soal tindaklanjut penolakan kuari oleh warga talang alai seluma, polisi bakal lakukan ini bengkulu, koranrb.id - sat reskrim polres seluma memastikan bahwa pengelola kuari akan segera dipanggil untuk klarifikasi hal ini menindaklanjuti keluhan warga desa talang alai, kecamatan air periukan terkait pengelola kuari yang diduga tidak dapat melengkapi perizinan tetangga sehingga masyarakat menyatakan bahwa kuari tersebut ilegal. kapolres seluma, akbp. arif eko prasetyo, sik, mh melalui kasat reskrim, akp. dwi wardoyo, sh, mh menerangkan, seharusnya pemanggilan segera dilakukan pasca portal ditutup. baca juga:dugaan keterlibatan 14 kepala puskesmas di kaur dalam perkara bok, ini tanggapan jaksa baca juga:potensi tersangka baru perkara kur lebong, 3 dpo masih diburu namun karena ada penyelidikan kasus lainnya yang sedang diusut dan ada pergeseran pengamanan pemilihan umum (pemilu), akhirnya pemanggilan ditunda. namun dipastikan pekan ini akan dilakukan pemanggilan kepada pengelola kuari. "saat ini rangkaian penyelidikan berangsur angsur dimulai di sejumlah kasus yang memang tengah diusut sebelum pemilu lalu. termasuk juga pengelola kuari yang diduga tidak memiliki izin, sehingga dapat ditelusuri kepastiannya apakah dugaan tersebut benar atau tidak," tegas kasat reskrim. baca juga:istri terdakwa sigit tidak pernah hadir di persidangan perkara penipuan calon bintara, begini kata jpu baca juga:penetapan tsk kasus ganti rugi lahan tol ditarget tahun ini, begini kata kasidik kejati sebelumnya pada selasa, 6 februari 2023 lalu, ratusan warga desa talang alai, kecamatan air periukan melakukan penutupan portal masuk menuju akses kuari yang berada di desanya. hal ini disampaikan ketua badan permusyawaratan desa (bpd) talang alai, ekuwansyah. dikatakannya bahwa aksi tersebut lantaran memang sudah kesepakatan sebagian besar warga desa. karena kuari tersebut tidak mendapat izin tetangga, bahkan warga menduga bahwa pihak perusahaan membuat pernyataan palsu dalam izin tetangga. baca juga:terlibat korupsi rp353 juta jembatan menggiring jilid ii, jpu kejati hanya tuntut 21 bulan penjara eks ppk baca juga:dua terdakwa perkara korupsi pengadaan jas pmd kaur belum didakwa, ini penyebabnya dari sembilan nama warga yang tercantum, nama yang terkait mengaku tidak menyetujuinya lagi pula nama yang tertera juga merupakan nama panggilan, bukan nama lengkap sesuai di kartu tanda penduduk (ktp) sehingga diduga ada rekayasa atau pemalsuan. "diduga ada pemalsuan dan dibuat buat, padahal nama warga yang dicatut tidak sepakat adanya aktifitas kuari," ujar ketua bpd. dilanjutkannya, saat ini selain menutup pintu akses masuk menuju kuari, ketua bpd mengklaim dari total 1400 jiwa di desa tersebut, sebagian besar tidak sepakat adanya aktifitas kuari meskipun baru sebatas lisan.  sedangkan secara tulisan, warga juga telah membuat pernyataan sepakat untuk menolak adanya eksploitasi kuari di desa mereka tercatat sudah ada sekitar 300 warga yang menandatanganinya, termasuk juga sembilan orang warga yang namanya dicatut dalam izin tetangga. "sebagian besar tidak sepakat, dari awal pembahasan juga kami sudah tidak setuju ada eksploitasi di desa kami, ini sudah harga mati," ujar ketua bpd. diceritakan ketua bpd, puncak keresahan masyarakat terjadi karena belum ada kesepakatan dan penyelesaian secara hukum, namun kuari tersebut sudah mencoba menjual bebatuannya keluar. meskipun hanya sekali dua kali menjual, namun warga keberatan.  sebelumnya pada dua bulan yang lalu warga juga sudah menutup akses masuk menuju kuari, namun karena bahan yang menutupnya berjenis non permanen (kayu dan bambu).  maka mudah saja dibongkar. namun kali ini warga tidak ingin kecolongan, maka dari itu kompak warga menutup akses masuk dengan cara membuat portal dari semen, drum bekas dan bebatuan sehingga yang bisa melewati portal tersebut paling besar mobil jenis minibus. "tindakan ini untuk menghentikan aksi dari kuari untuk berlalu lintas, sehingga untuk mobil pengangkut batuan dipastikan tidak bisa lewat," tutup ketua bpd. sedangkan menurut keterangan kades, iriaman. untuk perizinannya sudah diurus oleh pengelola kuari sejak 2018 lalu dan pada tahun 2023 hingga saat ini pengelola baru melakukan eksplorasi, termasuk juga melakukan pemberian koral pada jalan desa yang menuju kuari. menurut iriaman, aksi warga dilakukan atas ketidaksetujuan mereka terhadap adanya kuari yang ada di desa mereka lantaran dapat merusak ekosistem dan kondisi alam di desa. meskipun sebelumnya sempat musyawarah, namun nampaknya warga masih tidak sepakat sehingga terjadilah aksi ini untuk memblokir akses masuk kuari. "hingga saat ini pengelola kuari baru melakukan eksplorasi, belum beroperasi secara total. namun warga sudah sepakat untuk tidak melanjutkan adanya aktifitas kuari," ujar kades. menanggapi hal tersebut, anggota dprd seluma, tenno haika menegaskan agar pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten serta aparat penegak hukum (aph) harus tegas dan mengusut tuntas adanya dugaan kuari ilegal yang berada di desa talang alai kecamatan air periukan. hal ini pasca ada banyaknya laporan masyarakat yang protes lantaran menduga perusahaan yang mengelola kuari tidak mampu melengkapi beberapa perizinan, namun tetap beroperasi.  "sudah ada laporan masyarakat yang protes, maka dari itu kita meminta aph dan pemerintah mengusut perizinannnya agar jelas," tegas tenno. menurut tenno, pengusutan ini harus dilakukan segera agar tiada lagi perselisihan diantara warga sekitar dan pengelola kuari. karena informasinya banyak warga yang dicatut namanya dalam penandatangan izin tetangga, padahal warga tidak merasa ada yang pernah tandatangan. tenno menegaskan bahwa sebenarnya dprd mendukung jika benar kuari tersebut memang sudah melengkapi perizinan, namun jika tidak lengkap atau ilegal, tentunya sangat merugikan masyarakat.  karena selain mempengaruhi debit dan kualitas air di sekitar kuari yang biasanya dimanfaatkan warga, adanya aktifitas penambangan tersebut juga tidak berkontribusi apa apa termasuk menambah pendapatan karena tidak teregistrasi. "dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat, namun juga merugikan daerah karena hasilnya tidak masuk ke kas daerah baik melalui pad maupun dana bagi hasil (dbh)," jelas tenno. terpisah, kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmpptsp) seluma, arlan aksa, s.sos mengaku bahwa seluruh perizinan di upload dan dilengkapi melalui aplikasi oss rba. namun dalam hal ini, yang berwenang yakni pemerintah provinsi bengkulu, termasuk pencabutan dan pemberian izin kuari, itu dilakukan. "perizinannya tidak melalui pemkab, namun langsung tingkat provinsi bengkulu," singkat arlan aksa.

Tag

• # penolakan
• # galian c
• # kuari
• # talang alai
• # polres seluma

Share

• 
• 
• 
• 
•