Akhirnya, Lahan Tempat Pemakaman Umum Warga Danau Nibung Diakomodir

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 25 Feb 2024 - 23:14

LAHAN TPU: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko akhirnya dapat mengakomodir permintaan masyarakat yang berdomisli di wilayah Danau Nibung, Kelurahan Bandaratu, Kecamatan Kota Mukomuko terkait lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU). FIRMANSYAH/RB.--

akhirnya, lahan tempat pemakaman umum warga danau nibung diakomodir                            bengkulu, koranrb.id – pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko akhirnya dapat mengakomodir permintaan masyarakat
yang berdomisli di wilayah danau nibung, kelurahan bandaratu, kecamatan kota mukomuko terkait lahan tempat pemakaman umum (tpu). 
warga di wilayah danau nibung pasalnya tidak memiliki lahan tpu, sehingga harus menumpang dengan wilayah lain di kecamatan, kota mukomuko. 
tahun ini, pemkab mukomuko akhirnya dapat mengakomodir, dengan menyiapkan lahan yang diperuntukan menjadi tpu.
baca juga:hut ke-21 mukomuko: bupati sampaikan capaian jaminan kesehatan, dewan kritik obat pelayanan rsud
baca juga:krisis obat berakhir, kini rsud mukomuko tak bisa layani rontgen 
“sebenanya sudah lama warga kita ini memasukan proposal permohonan lahan tpu ke pemkab.
namun baru tahun ini dapat kita akomodir,” kata kepala dinas perumahan dan permukiman (perkim), kabupaten mukomuko suryanto, s.pd, m.si.
suryanto menambahkan, untuk pengadaan lahan tpu bagi warga di wilayah danau nibung ini, pemkab mukomuko telah menyiapkan
dari anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) tahun 2024 sebesar rp180 juta. yang diperuntukan untuk membeli lahan yang akan di jadikan tpu.
baca juga:sponsor festival kapuang sati ratau betuah, bank bengkulu bantu senilai ini 
baca juga:maret kepastian pagu inpres, 2 kecamatan ini dibangun jalan dan jembatan 
"dana untuk pembebasan lahan tpu disiapkan rp180 juta. adapun lokasi itu nanti, di wilayah danau nibung, tepatnya ke arah desa rawa mulya sp7. tidak jauh dari sdit al fatih," ujar suryanto. 
untuk tim yang terlibat dalam proses pembebasan lahan, sudah dibentuk sejak awal tahun 2024 lalu. 
dan sekarang tim tengah menyusun jadwal turun ke lapangan untuk melakukan survei lokasi. 
termasuk memastikan soal legalitas lahan yang akan dibebaskan untuk pemakaman umum.
mengenai luas lahan  yang akan dibebaskan, berkisar seperempat hektare.
"kalau luas yang akan dibebaskan berkisaran seperempat hektar. untuk kabar yang saya dapatkan juga, sekarang ini ada warga yang mau menambah lahan dengan menghibahkan lahannya.
untuk dijadikan. tapi berapa luasnya, saya belum tahu. dan yang pastinya, lahan yang akan dibebaskan itu bergandengan dengan lahan hibah dari warga tersebut,” sampainya.
suryanto menerangkan, alokasi anggaran sebesar rp180 juta yang disiapkan untuk pembebasan lahan pemakaman umum.
merupakan respon dari pemerintah daerah terhadap proposal usulan lahan untuk tpu yang diajukan oleh masyarakat di wilayah danau nibung dari beberapa tahun yang lalu. 
dimana warga di wilayah danau nibung memang membutuhkan tpu.
sebab saat ini di wilayah tersebut terus berkembang, sehingga wajib memiliki fasilitas umum, termasuk keberadaan lahan tpu.
"kebetulan saya juga bermukim di sana. bisa kita lihat wilayah danau nibung itu sudah padat penduduk. tapi sampai sekarang belum ada lahan tpu.
jadi kalau ada warga yang meninggal dunia. ada yang dibawa ke sp 6 kecamatan air manjunto, dan ada juga yang dibawa ke kelurahan bandaratu," terangnya. 
suryanto juga menyampaikan, sebelumnya dinas perkim kabupaten mukomuko juga telah mengajukan anggaran sebesar rp1 miliar untuk pembebasan lahan yang akan digunakan untuk fasilitas umum di daerah ini. 
karena banyaknya proposal usulan yang masuk, mulai dari pembebasan lahan tpu, koramil, perluasan lahan di belakang kantor pengadilan negeri, yang juga menginduk sumber dana di apbd mukomuko. 
maka realisasi usulan sempat terhambat karena, mendahulukan pembebasan lahan koramil dan peluasan lahan pengadilan negeri.
"termasuk juga pembebasan lahan untuk kepentingan jalan negara yang akan dipindahkan demi keamanan dan keselamatan penerbangan, terpaksa di tahun ini sepertinya belum dapat direalisasikan,” ungkapnya.
tidak hanya biaya pembebasan lahan yang terbatas. di tahun ini dinas perkim hanya mampu melakukan pendataan lahan potensial untuk relokasi perumahan. 
serta mendata berapa jumlah warga, yang rutin terdampak bencana di sempadan sungai. 
dengan tujuan meelokasi bangunan agar tidak selalu terdampak bencana.
namun untuk relokasi perumahan di lokasi rawan bencana belum dapat dilakukan. karena anggaran hanya sebatas pendataan saja.
"setelah kita data tempat potensial relokasi. memang pemukiman warga terdampak juga perlu dipindahkan, agar tidak selalu menjadi korban banjir dan longsor. hanya saja belum bisa dilaksanakan tahun ini," katanya.
berdasarkan data terakhir, terdapat sebanyak 295 rumah warga yang tersebar di 4 desa. telah terdampak bencana longsor karena erosi sungai. 
untuk rincian dari 295 rumah tersebut, sebanyak 90 rumah di desa tanjung alai, 50 rumah di desa lubuk saung, desa air buluh sebanyak 100 rumah, dan 55 rumah di desa sungai gading. 
sedangkan untuk wilayah pemukiman rawan longsor lainnya, juga terdapat di desa pondok kopi, desa lubuk saung, desa air rami, desa talang rio, desa dusun pulau
desa lubuk gedang, desa lubuk pinang, desa resno, desa pondok panjang, desa lalang luas, dan desa talang sepakat.
"jika memang ingin terbebas dari dampak bencana, pemkab harus merelokasi. dengan membebaskan lahan dan membangunkan perumahan. tapi itu kalau pemerintah sanggup, terkait penganggaran," tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 26 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan