Soal Pembentukan Mall Pelayanan Publik di Kaur, Bupati Kumpulkan OPD

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 28 Feb 2024 - 23:10

MPP: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur kembali mematangkan rencana pembangunan dan pembentukan Mall Pelayanan Publik (MPP). RUSMAN AFRIZAL/RB.--

soal pembentukan mall pelayanan publik di kaur, bupati kumpulkan opd                            bengkulu, koranrb.id - pemerintah kabupaten (pemkab) kaur kembali mematangkan rencana pembangunan dan pembentukan mall pelayanan publik (mpp). 
kali ini, bupati kaur h. lismidianto sh., mh bersama orgasnisasi perangkat daerah (opd) terkait menggelar kegiatan forum konsultasi publik pembentukan mmp kabupaten kaur di aula lantai 3 setda kaur, rabu 28 februari 2024.
kegiatan ini adalah salah satu upaya, dari pemkab kaur untuk mewujudkan pembentukan mpp. 
dalam kegiatan tersebut, bupati meminta semua pihak terkait agar pembangunan dan pembentukan mpp dapat laksanakan secepat mungkin agar di tahun ini segara diresmikan.
baca juga:pengadaan 11 ambulans di kaur tahun 2024, segini anggarannya
baca juga:harga bapok kian melejit, warga menjerit
"pembentukan mpp merupakan salah satu alternatif pembenahan pelayanan publik.
harapan kita mpp atau mall pelayanan publik segera terbentuk dan nanti masyarakat mendapat pelayanan yang maksimal,” sampai bupati saat menggelar kegiatan tersebut.
dia menjelaskan, sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa di setiap kabupaten kini sudah diwajibkan memiliki mpp. 
yang mana mpp dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi warga masyarakat pengguna layanan. 
hal ini guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka pemerintah berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menerima pelayanan publik.
baca juga:baru 2 dewan lunasi tgr, 10 april paling lambat
baca juga:wujudkan wbk dan wbm, ini langkah kejari kaur
"dengan mpp tentunya pelayanan akan lebih maksimal lagi, apalagi nanti semua pelayanan akan tersedia disana baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, bumn, bumd dan swasta," jelas bupati.
bupati mengungkapkan, mpp adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah.
serta pelayanan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
"yang jelasnya pelayanan di mpp nanti akan mempermudah masyarakat kaur. maka dari itu, diharapkan ini bisa secepatnya direalisasikan," ujarnya.
baca juga:bencana alam di kaur renggut 2 nyawa, ini rincian kejadiannya
baca juga:dana bos rp18 miliar segera disalurkan, ini besarannya untuk setiap pelajar
sementara itu, pjs. ombudsman ri perwakilan bengkulu, jaka andhika sh yang hadir dalam acara tersebut juga menyampaikan, dimana pemkab kaur ditahun 2023 lalu berhasil mendapatkan predikat kepatuhan tertinggi. 
dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023, dengan nilai nilai 95,94 dan masuk zona hijau kategori a dengan opini kualitas tertinggi dari ombudsman.
“kami berharap dengan adanya penghargaan ini dapat memberi semangat dan motivasi untuk pemkab kaur untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat kabupaten kaur,” harapnya.
terpisah kepala bidang (kabid) cipta karya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) kabupaten kaur, wawanto st. mengungkapkan, total anggaran yang telah disiapkan dinas pupr selaku pelaksana perehaban gedung sentra kuliner untuk mpp yakni sebesar rp600 juta.
adapun beberapa bagian bangunan yang direhab nanti adalah, pengecatan ulang bangunan kemudian penambahan sekat untuk ruang pelayanan didalamnya serta sarana dan prasarana mulai dari meja kursi, dan lain-lainnya.
"rp600 juta yang disiapkan, itu sudah termasuk dengan anggaran untuk sarana prasarananya," ungkap wawanto.
meskipun demikian, wawanto belum dapat memastikan kapan akan mulai dilaksanakannya perehaban bangunan tersebut.
 karena saat ini, masih dalam proses pengajuan ke layanan pengadaan secara elektronik (lpse) di unit pengadaan barang dan jasa (ukpbj) setda kaur.
"untuk pelaksanaan kapan belum bisa kita pastikan, kemungkinan di bulan maret akan mulai pengerjaan," terang wawanto.
saat pembangunan nanti, wawanto juga mengajak masyarakat setempat dan opd terkait untuk ikut mengawasi pembangunan.
sehingga pembangunan gedung, dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 
dengan pengawasan opd terkait, juga bisa dikoordinasikan apa saja kebutuhan yang diperlukan untuk mpp itu sendiri nantinya.
"selain opd terkait, warga setempat juga kita ajak untuk melakukan pengawasan pembangunan nantinya," demikian wawanto.
disi lain, kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp)  kabupaten kaur, saryoto m.ling, menambahkan, segala perizinan terkait dengan perehaban gedung tersebut untuk dialihfungsikan menjadi mpp telah selesai.
“untuk perizinan dan lain-lain sudah selesai dilakukan, tinggal menunggu rehab gedung oleh dinas pupr lagi," terangnya.
jika perbaikan yang dilakukan pupr cepat dilakukan, diperkirakan persemian mpp akan dilakukan di bulan mei mendatang. 
usai peresmian, beberapa pelayanan akan beralih ke mpp dan diharapkan dapat membantu mempermudah layanan administrasi warga kaur.
"kalau perehaban cepat selesai, maka peresmian juga akan cepat kita lakukan," ujar saryanto.
untuk diketahui mpp kabupaten kaur nantinya akan terdapat 24 jenis pelayanan masyarakat mulai dari perizinan, dan pelayanan kependudukan lainnya. 
tak hanya itu, juga akan ada pelayanan dari instansi vertikal mulai dari  badan usaha milik negara (bumn), dan badan usaha milik daerah (bumd). 
sehingga semua, jenis pelayanan di kabupaten akan terpusat menjadi satu pintu.
"jadi seluruh pelayanan masyarakat akan terpusat di satu tempat, yaitu di mpp," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 29 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan