Di Kota Bengkulu, Disabilitas Sulit Beraktivitas, Ini Penyebabnya

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Ade HR |

Selasa , 05 Mar 2024 - 23:55

AUDIENSI: Forum Pengawal Peraturan Daerah Disabilitas (FP2D2) Provinsi Bengkulu melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu pastikan Raperda Penyandang Disabilitas, di ruang rapat komisi Selasa, 5 Maret 2024.--BELA/RB

BENGKULU, KORANRB.ID - Para penyandang disabilitas di Kota Bengkulu merasa sulit beraktivitas.

Penyebabnya, fasilitas-fasilitas yang menjadi akses disabilitas masih begitu minim bahkan belum ada.

Hal tersebut terungkap saat hearing antara Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, dengan Forum Pengawal Peraturan Daerah Disabilitas (FP2D2) Provinsi Bengkulu, Selasa 5 Maret 2024.

"Keperluan kami ini sama dengan non disabilitas. Kami juga mau bikin KTP, KK, kami juga harus akses kesehatan juga, karus ke rumah sakit dan fasilitas umum lainnya," ucap Sekretaris Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Bengkulu, Ilona Azli, usai melakukan hearing, Selasa 5 Maret 2024.

Ia mengapresiasi Komisi IV yang sudah menerima dengan baik.

Bahkan, setelah dilakukan hearing tersebut, pihaknya berharap, hak-haknya sebagai disabilitas bisa terpenuhi di Provinsi Bengkulu ini.

"Kami menuntut hak-hak kami terpenuhi agar ruang kami tidak terbatas pergerakannya," kata Ilona.

Ia juga berharap, agar akses disabilitas yang dibutuhkan tersebut dapat dimasukan ke Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyandang Disabilitas.

Bahkan, ia menuntut agar Perda tersebut dapat segera disahkan secepatnya.

Bahkan, di tahun 2024 ini.

"Mudah-mudahan nanti ke depan, perda disabilitas ini benar-benar di sahkan dan dapat memenuhi hak-hak disabilitas di Provinsi Bengkulu," turup Ilona.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.Ip, MM yang menerima hearing tersebut, mengatakan pihaknya sudah menitikberatkan sejauh mana perkembangan Raperda tentang penyandang disabilitas.

di kota bengkulu, disabilitas sulit beraktivitas, ini penyebabnya                            bengkulu, koranrb.id - para penyandang disabilitas di kota bengkulu merasa sulit beraktivitas. 
penyebabnya, fasilitas-fasilitas yang menjadi akses disabilitas masih begitu minim bahkan belum ada. 
hal tersebut terungkap saat hearing antara komisi iv dprd provinsi bengkulu, dengan forum pengawal peraturan daerah disabilitas (fp2d2) provinsi bengkulu, selasa 5 maret 2024.
"keperluan kami ini sama dengan non disabilitas. kami juga mau bikin ktp, kk, kami juga harus akses kesehatan juga, karus ke rumah sakit dan fasilitas umum lainnya," ucap sekretaris himpunan wanita disabilitas indonesia (hwdi) provinsi bengkulu, ilona azli,  usai melakukan hearing, selasa 5 maret 2024.
baca juga:14 paket proyek dilelang, proyek psn dikebut
ia mengapresiasi komisi iv yang sudah menerima dengan baik.
bahkan, setelah dilakukan hearing tersebut, pihaknya berharap, hak-haknya sebagai disabilitas bisa terpenuhi di provinsi bengkulu ini. 
"kami menuntut hak-hak kami terpenuhi agar ruang kami tidak terbatas pergerakannya," kata ilona.
ia juga berharap, agar akses disabilitas yang dibutuhkan tersebut dapat dimasukan ke rancangan peraturan daerah (raperda) penyandang disabilitas. 
baca juga:diduga banyak menguap, pantas kontribusi pad selalu rendah
bahkan, ia menuntut agar perda tersebut dapat segera disahkan secepatnya.
bahkan, di tahun 2024 ini.
"mudah-mudahan nanti ke depan, perda disabilitas ini benar-benar di sahkan dan dapat memenuhi hak-hak disabilitas di provinsi bengkulu," turup ilona.
sementara itu, ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, s.ip, mm yang menerima hearing tersebut, mengatakan pihaknya sudah menitikberatkan sejauh mana perkembangan raperda tentang penyandang disabilitas.
baca juga:tidak puas vonis oknum polisi, korban ajukan gugatan perdata
bahkan, ia sudah menginformasikan kepada perwakilan penyandang disabilitas, jika masa sidang pertama tahun ini, tepatnya tanggal 16 april 2024 mendatang penyampaian nota penjelasan raperda tersebut.
"barulah pada masa sidang kedua kita lakukan pembahasan terhadap reperda tersebut," kata edwar.
disamping itu, lanjut edwar, dalam hearing tadi perwakilan penyandang disabilitas juga menyampaikan beberapa poin penting, terkait raperda tersebut.
"di mana poin-poin tersebut dipastikan menjadi catatan kita.
baca juga:jelang ramadhan, jangan ada bahan makanan kedaluwarsa, desak distributor penarikan
seperti sarana dan prasarana untuk disabilitas di instansi pemerintah atau perkantoran, termasuk gedung dprd provinsi bengkulu ini yang dinilai belum memadai bagi para penyandang disabilitas," papar edwar.
selain itu, lanjut edwar, terkait akses pendidikan bagi penyandang disabilitas.
dimana sejauh ini minimnya guru atau tenaga pengajar untuk para disabilitas.
"termasuk juga dari sisi pekerjaan, yang idealnya para penyandang disabilitas ini harus turut dijamin haknya untuk mendapatkan pekerjaan," tegas edwar yang juga ketua fraksi pdi perjuangan dprd provinsi bengkulu.
baca juga:gunakan kursi roda, bupati kaur dihadirkan sebagai saksi di sidang korupsi
selain itu, fp2d2 ini juga mengeluhkan akan akses disabilitas yang snagat kuran di kota bengkulu.
bahkan, mereka mengilustrasikan di gedung dprd provinsi bengkulu yang juga tidak ada akses disabilitas.
"tidak ada untuk fasilitas seperti kursi roda atau semacamnya. 
ini terpukul dengan kehadiran mereka. karena kita tidak menyiapkan sarpras (sarana dan prasarana) tersebut," ujarnya.
baca juga:hasil pleno kpu bengkulu utara, 67.719 surat suara pemilu 2024 tidak sah 
termasuk akses tangga gedung dprd yang juga belum layak digunakan para penyandang disabilitas. 
hal tersebut menjadi pr besar, di semua perkantoran di provinsi bengkulu.
"termasuk di setda provinsi bengkulu saja, belum ada akses disabilitas.
kan kasian mereka," ucapnya.
baca juga:motif sakit hati, video bugil mantan pacar disebar 
para lenyandnag disabilitas tersebut meminta hal-hal seperti itu, untuk dimasukan dalam perda disabilitas nantinya.
begitu pula dengan bidang pendidikan. saat ini sangat minim pengajar disabilitas atau guru yang mengajar di slb.
pendidikan juga seperti itu.
menurut informasi dari mereka, kita tidak ada informasi yang cukup untuk mengajar disabilitas dan guru juga tidak punya kemampuan untuk  mengajar disabilitas," ungkapnya.
baca juga:bupati bengkulu utara terima piala adipura
ditambahkan wakil ketua komisi iv dprd, sefty yuslinah, s.sos, map, dalam hearing tadi pihaknya selaku legislatif menerima kritikan pedas dari perwakilan penyandang disabilitas.
"dimana gedung rakyat kita ini belum ada pasilitas untuk penyandang disabilitas. makanya ini menjadi catatan khusus bagi kita, sehingga kedepannya hal sedemikian dapat diakomodir dalam raperda tersebut," singkat sefty.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 6 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan