Auditor Geber SPj 4 Desa, Inspektorat: Jangan Takut

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 06 Mar 2024 - 21:56

AUDIT: Plt Inspektur Ipda Kepahiang Dedi Candira meminta perangkat desa tak takut terkait audit dana desa yang sedang berlangsung saat ini. Foto:Heru Pramana/RB--

Jika pun dalam audit nantinya ditemukan potensi kerugian negara, akan diarahkan kepada pengembalian TGR.

Pihaknya membuka pintu seluas mungkin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan segala laporan indikasi pelanggaran dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan perangkat desa.

Dengan adanya Irban investigasi, pihaknya siap melayani semua laporan masyarakat terkait potensi dan indikasi penyalahgunaan ADD/DD di Kabupaten Kepahiang.

"Kita menerima laporan masyarakat jika di desa melihat atau menemukan ada yang janggal dalam pengelolaan dana desa,’’ tegas Dedi.

Diketahui, pada Tahun Anggaran 2023 Dana Desa untuk Kabupaten Kepahiang secara keseluruhan Rp82.012.030.000.

Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya, yang hanya sebesar Rp78.223.781.000.

Sedangkan Anggaran Dana Desa pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp40.950.483.100, meningkat menjadi Rp42.341.829.700

Sepanjang tahun 2023, sejauh ini pengelolaan Dana Desa Suro Bali terindikasi bermasalah.

Sempat akan dilakukan audit investigasi oleh Inspektorat, belakangan persoalan ini sudah ditangani penyidik Polres Kepahiang.

Untuk TA 2024 ini, ada perubahan pada penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa. Yakni, ditentukan 25 persen dari Dana Desa yang dialokasikan ke desa.

Adapun regulasi perhitungan BLT Dana Desa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Bagi desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800 juta, wajib mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal 25 persen dari jumlah dana desanya.

Lalu, bagi desa penerima dana desa antara Rp800 juta - Rp1,2 miliar, wajib mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal 30 persen dari jumlah Dana Desanya.

Serta, bagi desa penerima Dana Desa di atas Rp1,2 miliar, wajib mengalokasikan BLT Dana Desanya maksimal 35 persen dari jumlah Dana Desanya.

auditor geber spj 4 desa, inspektorat: jangan takut                            kepahiang, koranrb.id - auditor inspektorat daerah kabupaten kepahiang geber surat pertanggungjawaban (spj) dari pengelolaan anggaran dana desa (add) dan dana desa (dd) tahun anggaran 2023, di 4 desa. 
keempat desa dipilih berdasarkan catatan dan telah berkoordinas dengan dinas pmd kabupaten kepahiang, lantaran tersendat dalam hal pengalokasian kepada masyarakat. 
desa tersebut, sosokan taba kecamatan muara kemumu, desa bukit barisan kecamatan merigi, serta desa bayung dan desa air pesi di kecamatan seberang musi.
baca juga:awal ramadan berbeda, muhammadiyah 11 maret, nu 12 maret, masyarakat diminta tetap jaga toleransi
baca juga:gubernur rohidin sampaikan lkpj 2023, ini penjelasannya 
plt inspektur inseptorat daerah kabupaten kepahiang, dedi candra wk, s.sos, map menerangkan audit yang dilakukan jangan disalah artikan. desa yang dipilih tak serta merta divonis bersalah. 
audit dilakukan pada 4 desa itu, tegas dedi hanya untuk memastikan ketaatan dalam pengelolaan keuangan add dan dd tahun anggaran 2023 lalu. 
kepada para perangkat desa yang masuk dalam daftar audit dana desa tahap awal ini, ia berharap tetap kooperatif dengan menyampaikan semua data yang diinginkan auditor.
"desa-desa jangan takut, ini hanya untuk pembinaan. mohon kerja samanya,’’ ujar dedi. 
disampaikan, audit yang dilakukan secara bertahap lantaran pihaknya memiliki keterbatasan sdm. 
audit yang dilakukan lanjutnya, sebagai bentuk pengawasan agar jika ada kesalahan serupa tak terulang kembali pada pengelolaan dana desa di tahun berikutnya.
"dalam audit akan dilihat ketaatan dalam pengelolaan keuangan. ini  berkaitan denga pembayaran pajak, serta pertanggungjawaban atas realisasi add dd ta 2023 lalu," tambah dedi. 
baca juga:beni harjono jabat dirut bank bengkulu, iswahyudi direktur bisnis, aset bank bengkulu tumbuh 
baca juga:2 penghargaan berupa sertifikat dari kemenkes, ini 2 jenis penyakitnya
jika pun dalam audit nantinya ditemukan potensi kerugian negara, akan diarahkan kepada pengembalian tgr. 
pihaknya membuka pintu seluas mungkin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan segala laporan indikasi pelanggaran dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan perangkat desa. 
dengan adanya irban investigasi, pihaknya  siap melayani semua laporan masyarakat terkait potensi dan indikasi penyalahgunaan add/dd di kabupaten kepahiang.
"kita menerima laporan masyarakat jika di desa melihat atau menemukan ada yang janggal dalam pengelolaan dana desa,’’ tegas dedi.
diketahui, pada tahun anggaran 2023 dana desa untuk kabupaten kepahiang secara keseluruhan rp82.012.030.000. 
jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya, yang hanya sebesar rp78.223.781.000. 
sedangkan anggaran dana desa pada tahun anggaran 2023 sebesar rp40.950.483.100, meningkat menjadi  rp42.341.829.700
sepanjang tahun 2023, sejauh ini pengelolaan dana desa suro bali terindikasi bermasalah. 
sempat akan dilakukan audit investigasi oleh inspektorat, belakangan persoalan ini sudah ditangani penyidik polres kepahiang.
untuk ta 2024 ini, ada perubahan pada penyaluran dana bantuan langsung tunai (blt) desa. yakni, ditentukan 25 persen dari  dana desa  yang dialokasikan ke desa. 
adapun regulasi perhitungan blt dana desa dari kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi ri. bagi desa penerima dana desa kurang dari rp800 juta, wajib mengalokasikan blt dana desa maksimal 25 persen dari jumlah dana desanya. 
baca juga:minta jalan pemprov longsor segera ditangani, pastikan akses ke lapas dan tpa dihotmix
baca juga:target investasi 2024 sebesar rp3 triliun, belum ada rupm jadi kendala
lalu,  bagi desa penerima dana desa antara rp800 juta - rp1,2 miliar, wajib mengalokasikan blt dana desa maksimal 30 persen dari jumlah dana desanya. 
serta, bagi desa penerima dana desa di atas rp1,2 miliar, wajib mengalokasikan blt dana desanya maksimal 35 persen dari jumlah dana desanya. 
sebagai acuan, penerima blt dana desa adalah masuk dalam kategori, keluarga miskin non program keluarga harapan (pkh), non bantuan pangan non tunai (bpnt), non penerima kartu prakerja, belum terdata sebagai penerima bantuan pemerintah. 
serta, mempunyai keluarga yang rentan sakit atau memiliki penyakit kronis.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 7 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan