Naskah Akademik Hak Angket Selesai, Mahfud MD: Hak Angket Tak Terkait dengan Pemakzulan

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Ade HR |

Jumat , 08 Mar 2024 - 21:45

Prof. Mahfud MD--Dokumen Rakyat Bengkulu

Menurut Mahfud, pandangan JK itu merupakan pandangan seorang negarawan.

Selain soal hak angket, Mahfud kemarin juga menyoroti sistem elektronik KPU yang bermasalah.

Khususnya aplikasi web Sirekap.

Menurutnya, salah satu masalah KPU yang menyedot perhatian masyarakat itu disebabkan karena tidak ada orang-orang di KPU yang bisa mengendalikan IT (information technology).

“Karena mereka (KPU, Red) tidak bisa dan tidak paham,” terangnya.

Sementara itu, 1 dari 7 tersangka anggota panitia pemilihan luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kendati demikian, hal itu tidak memengaruhi pelimpahan lanjutan enam tersangka lain ke kejaksaan.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro menyatakan, 6 tersangka yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung adalah UF selaku ketua PPLN Kuala Lumpur, PS, APR, A. KH, TOCR, dan DS. Satu DPO adalah MKM.

Meski berstatus buron, Bareskrim Polri sudah mendeteksi keberadaan MKM.

“Data perlintasan (yang bersangkutan, Red) sudah berada di Indonesia,’’ ucap Djuhandhani, kemarin (8/3).

Djuhandhani mengatakan, status DPO terhadap MKM tidak akan memengaruhi proses hukum dalam perkara tersebut.

Bareskrim tetap melakukan pelimpahan berkas tahap II dan para tersangka beserta barang buktinya ke jaksa penuntut umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

naskah akademik hak angket selesai,  mahfud md: hak angket tak terkait dengan pemakzulan                            jakarta, koranrb.id – rencana pengajuan hak angket ke dpr yang diinisiasi oleh partai demokrasi indonesia (pdi) sepertinya benar-benar akan diajukan.
dimana calon wakil presiden nomor urut 3 mahfud md mengaku sudah membaca naskah akademik hak angket yang disusun kubu pdi perjuangan (pdip). 
penyusunan naskah tersebut menindaklanjuti keseriusan partai yang dipimpin megawati soekarnoputri itu sebagai inisiator hak angket.
mahfud mengatakan, naskah akademik hak angket tersebut cukup tebal. lebih dari 75 halaman. 
baca juga:6 kecamatan di mukomuko dilanda banjir, belasan rumah terancam amblas ke sungai
selain berisi landasan akademik, dalam naskah itu juga tercantum nama-nama anggota dpr yang akan dimintai tanda tangan. 
”jadi (dipastikan pengguliran hak, red) angket itu jalan,” kata mahfud kemarin (8/3).
mantan menko polhukam itu menegaskan hak angket digulirkan lewat jalur politik. namun, dirinya mengaku ikut urun rembuk di sisi jalur hukumnya.
menurutnya, dua jalur tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda. 
baca juga:deposito spesial rate bank bengkulu karang tinggi, ini keuntungan nasabah
”kalau jalur hukum itu konsekuensinya adalah pemilu atau hasil penghitungan (suara) sah atau tidak, benar atau tidak, yang ditetapkan kpu,” ungkap pasangan ganjar pranowo dalam pemilihan presiden 2024 itu.
salah satu kemungkinan dari konsekuensi pemilu tidak sah itu, lanjut mahfud, adalah pemilu akan diulang atau didiskualifikasi. 
nah, hal itu yang nanti akan dibawa ke mahkamah konstitusi (mk).
sementara di jalur politik, hak angket hanya menguliti kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan undang-undang yang berimplikasi pada praktik pemilu. 
baca juga: waspada bencana, 3 hari kedepan hujan diprediksi turun
karena itulah, lanjut mantan ketua mk tersebut, hak angket tidak ada kaitan langsung dengan pemakzulan presiden. 
sebab, dari sisi prosedural, upaya pemakzulan berbeda dengan prosedur pengajuan hak angket. 
meski begitu, mahfud menyebut, ketika hak angket dpr menyimpulkan adanya penyalahgunaan anggaran negara, terbuka peluang mengajukan pemakzulan presiden. 
mahfud optimistis pengguliran usulan hak angket terus berjalan.
baca juga:hakim terima gugatan pt ddp sebagian, petani berjuang sampai darah penghabisan 
hal itu, lanjutnya, dilihat dari semangat hak angket yang terus diserukan hingga saat ini. 
dia memprediksi perdebatan bisa terjadi di tahap persetujuan di dpr.
mengingat dalam tahapan itu semua fraksi partai ikut.
”nanti kita lihat di situ,” imbuhnya. 
baca juga:mendes larang dana desa dibangun kantor desa, rebut 100 kuota besiswa perangkat desa
bukan hanya itu, mahfud juga meyakini usulan hak angket tetap berjalan setelah mendengar pernyataan mantan wakil presiden jusuf kalla (jk). 
jk menyebut bahwa perlunya hak angket digulirkan karena pemilu 2024 dinilai sebagai yang terburuk sepanjang sejarah.
hak angket juga diperlukan untuk menghentikan tradisi ketatanegaraan yang keliru.
pemilu dimenangkan oleh pihak-pihak yang memiliki akses ke kekuasaan dan mau menyalahgunakan uang. “itu kata pak jk,” tutur mahfud. 
baca juga:5 pejabat eselon ii di pemkab rejang lebong dimutasi, baca lengkapnya di sini 
menurut mahfud, pandangan jk itu merupakan pandangan seorang negarawan. 
selain soal hak angket, mahfud kemarin juga menyoroti sistem elektronik kpu yang bermasalah.
khususnya aplikasi web sirekap. 
menurutnya, salah satu masalah kpu yang menyedot perhatian masyarakat itu disebabkan karena tidak ada orang-orang di kpu yang bisa mengendalikan it (information technology). 
baca juga:kenali 7 manfaat konsumsi buah pir untuk kesehatan, cocok untuk buka puasa
“karena mereka (kpu, red) tidak bisa dan tidak paham,” terangnya. 
sementara itu, 1 dari 7 tersangka anggota panitia pemilihan luar negeri (ppln) kuala lumpur, malaysia, ditetapkan dalam daftar pencarian orang (dpo). 
kendati demikian, hal itu tidak memengaruhi pelimpahan lanjutan enam tersangka lain ke kejaksaan.
direktur tindak pidana umum (dirtipidum) bareskrim polri brigjen pol djuhandhani rahardjo puro menyatakan, 6 tersangka yang dilimpahkan ke kejaksaan agung adalah uf selaku ketua ppln kuala lumpur, ps, apr, a. kh, tocr, dan ds. satu dpo adalah mkm.
baca juga:breaking news: gugatan dikabulkan bawaslu, ppp tetap laporkan kpu bengkulu tengah ke dkpp
meski berstatus buron, bareskrim polri sudah mendeteksi keberadaan mkm. 
“data perlintasan (yang bersangkutan, red) sudah berada di indonesia,’’ ucap djuhandhani, kemarin (8/3).
djuhandhani mengatakan, status dpo terhadap mkm tidak akan memengaruhi proses hukum dalam perkara tersebut. 
bareskrim tetap melakukan pelimpahan berkas tahap ii dan para tersangka beserta barang buktinya ke jaksa penuntut umum (jpu) di kejaksaan negeri jakarta pusat.
baca juga:10 tips menjaga kesehatan selama musim penghujan
“hari ini (kemarin, red) akan dilaksanakan pengiriman tersangka dan barang bukti ke kejaksaan,’’ terangnya.
para tersangka kemarin juga telah menjalani cek kesehatan serta uji identifikasi. untuk selanjutnya diserahkan ke kejaksaan negeri jakarta pusat. 
untuk dpo mkm, tetap bisa dilangsungkan proses hukumnya dengan sidang in absentia. 
dalam kasus tersebut, para tersangka diduga melakukan rekayasa dalam penetapan daftar pemilih tetap (dpt) di ppln kuala lumpur. 
baca juga:pemkab bengkulu tengah agendakan 11 titik lokasi safari ramadhan,berikut daftarnya
dptln kuala lumpur saat itu mencapai 447.258 pemilih.
berdasar pencocokan dan penelitian (coklit) kpu yang terbaru, didapatkan data 64.148 pemilih. 
terpisah, komisi pemilihan umum (kpu) memastikan pemungutan suara ulang (psu) di kuala lumpur akan diselenggarakan pada minggu (10/3) besok. 
baik itu psu dengan metode kotak suara keliling (ksk) maupun psu di tempat pemungutan suara luar negeri (tpsln). 
baca juga:rekomendasi nama bayi yang lahi di bulan ramadhan, banyak penuh arti
sebelumnya, dua metode psu itu dilakukan di hari berbeda. awalnya, ksk akan digelar hari ini (9/3), sedangkan pencoblosan di tpsln dilakukan minggu (10/3). 
namun, setelah mempertimbangkan masukan, psu dengan dua metode itu dilakukan di hari yang sama. 
ketua kpu hasyim asy’ari menjelaskan, metode ksk diperuntukkan bagi pemilih yang berada di luar kota kuala lumpur. 
ksk menyasar titik-titik permukiman warga indonesia. kpu memastikan metode ksk bisa menjangkau seluruh titik tersebut dalam waktu satu hari. 
baca juga:15 lagu populer anak 90-an yang masih enak didengar sampai sekarang.
hasyim menegaskan pihaknya sudah berkirim surat kepada partai politik (parpol) peserta pemilu dan pasangan calon (paslon) peserta pilpres terkait jadwal psu tersebut. 
selain itu, pelaksanaan psu sudah disosialisasikan ke berbagai komunitas warga indonesia yang ada di kuala lumpur dan sekitarnya. 
“termasuk informasi lokasi pemungutan suara ulang, metode tps,’’ ungkapnya di kantor kpu kemarin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 9 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan