Potensi Besar, Reklame Penyumbang Pajak Terkecil di Kabupaten Lebong

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Ade HR |

Senin , 11 Mar 2024 - 21:45

KONTRAS : Keberadaan reklame yang sangat banyak justru berseberangan dengan sumbangsih PAD sektor pajak yang berada di urutan paling bawah. -- Muharista Delda/RB

Bahkan ada perbankan yang sama sekali belum pernah mengantongi IPR.

Termasuk pengguna reklame dari perusahaan rokok dan sejumlah brand elektronik.

Terpisah, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si memastikan seluruh penggunaan reklame yang bersifat komersial atau beriklan harus membayar pajak.

Baik reklame sekelas perusahaan besar hingga perorangan yang nilainya disesuaikan dengan ukuran reklame yang dipakai.

‘’Kalau memang tidak punya izin, harus segera diurus izinnya dan kalau tidak bersedia artinya harus siap jika reklame yang dipakainya ditertibkan,’’ tukas Mustarani.

Atas permasalahan itu, Mustarani mengaku akan meninjau ulang penetapan target pajak reklame tahun ini.

Dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil BKD untuk memastikan jumlah wajib pajak reklame yang ditetapkan dengan potensi yang ada di lapangan.

Terkait pemungutan pajak kepada penyelenggara reklame tak berizin, Mustarani mengaku tetap akan mengkajinya lebih lanjut.

Jika dinilai memang menguntungkan daerah dan tidak bertentangan hukum, tetap akan dievaluasi untuk penetapan kebijakan ke depan.

Namun jika pemungutan pajak kepada penyelenggara reklame ilegal itu justru menguntungkan pribadi atau golongan, tentu harus disanksi tegas karena pungutan liar (pungli) namanya.

Sekadar mengingatkan, awalnya pemungutan pajak kepada pengguna reklame yang tidak punya izin itu ditutupi oleh BKD selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut PAD.

Namun hal itu terungkap saat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menginisiasi pelaksanaan uji petik pajak reklame pada bulan Agustus tahun 2021 yang melibatkan BKD dan DPMPTSP.

potensi besar, reklame penyumbang pajak terkecil di kabupaten lebong                             tubei, koranrb.id - penggunaan reklame yang sangat tinggi di kabupaten lebong, seyogyanya mampu menopang pendapatan asli daerah (pad) dari sektor pajak reklame. 
namun kenyataannya justru berseberangan, pungutan dari pajak reklame masuk daftar pos penerimaan daerah dari sektor pajak yang berada di urutan paling bawah. 
seperti realisasinya di tahun 2023, setoran pajak reklame ke kas daerah hanya menembus 70 persen dari target rp100 juta.
padahal berdasarkan potensinya, pajak reklame di kabupaten lebong setidaknya bisa menyumbang pad hingga rp400 juta. 
baca juga:waktu kerja dikurangi 1 jam, pemkab lebong minta pns datang tepat waktu
namun jika dikalkulasikan berdasarkan jumlah pengguna reklame dengan pengguna yang dipungut pajaknya, memang angkanya tidak akan pernah sinkron.
sementara di tahun 2024 ini pajak reklame hanya ditarget pemkab lebong rp150 juta dari target total pad kabupaten lebong untuk sektor pajak senilai rp7,8  miliar. 
hal itu menunjukkan bahwa pengguna reklame di kabupaten lebong rata-rata tidak mengantongi izin penyelenggaraan reklame (ipr). 
dikonfirmasi, kepala bidang (kabid) pendapatan dan bagi hasil, badan keuangan daerah (bkd) kabupaten lebong, monginsidi, s.sos mengaku pajak reklame tidak hanya dipungut kepada penyelenggara reklame yang mengantongi izin saja.
baca juga:rekap manual, prabowo-gibran sudah unggul di 8 provinsi ini 
penyelenggara reklame yang tidak punya izin tetap dipungut pajak reklame dan sekaligus diingatkan segera mengurus ipr ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) kabupaten lebong. 
‘’hal itu dimaksudkan agar pemerintah daerah tidak mengalami kerugian berlipat.
dalam artian  sudahlah tidak menerima pemasukan dari penerbitan izin, jangan sampai daerah juga tidak mendapatkan pajak atas reklame yang diselenggarakan,’’ kata monginsidi.
salah satu di antara penyelenggara reklame yang tidak punya izin, namun dipungut pajaknya adalah reklame permanen milik sejumlah perbankan yang sebagian ipr nya sudah kadaluarsa. 
baca juga: formasi casn 2024, pemprov bengkulu tunggu jawaban kemenpanrb, kanwil kemenag lakukan 3 gelombang
bahkan ada perbankan yang sama sekali belum pernah mengantongi ipr.
termasuk pengguna reklame dari perusahaan rokok dan sejumlah brand elektronik.
terpisah, ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd) kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si memastikan seluruh penggunaan reklame yang bersifat komersial atau beriklan harus membayar pajak.
baik reklame sekelas perusahaan besar hingga perorangan yang nilainya disesuaikan dengan ukuran reklame yang dipakai.
baca juga:asn jangan malas, jam kerja asn dan jam belajar di sekolah selama puasa dikurangi
‘’kalau memang tidak punya izin, harus segera diurus izinnya dan kalau tidak bersedia artinya harus siap jika reklame yang dipakainya ditertibkan,’’ tukas mustarani. 
atas permasalahan itu, mustarani mengaku akan meninjau ulang penetapan target pajak reklame tahun ini. 
dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil bkd untuk memastikan jumlah wajib pajak reklame yang ditetapkan dengan potensi yang ada di lapangan.
terkait pemungutan pajak kepada penyelenggara reklame tak berizin, mustarani mengaku tetap akan mengkajinya lebih lanjut. 
baca juga:ketua komisi i dempo minta pertamina jamin stok bbm di bengkulu 
jika dinilai memang menguntungkan daerah dan tidak bertentangan hukum, tetap akan dievaluasi untuk penetapan kebijakan ke depan. 
namun jika pemungutan pajak kepada penyelenggara reklame ilegal itu justru menguntungkan pribadi atau golongan, tentu harus disanksi tegas karena pungutan liar (pungli) namanya. 
sekadar mengingatkan, awalnya pemungutan pajak kepada pengguna reklame yang tidak punya izin itu ditutupi oleh bkd selaku organisasi perangkat daerah (opd) pemungut pad. 
namun hal itu terungkap saat dinas satuan polisi pamong praja (satpol pp) menginisiasi pelaksanaan uji petik pajak reklame pada bulan agustus tahun 2021 yang melibatkan bkd dan dpmptsp. 
baca juga:proposal usulan pembangunan pasar harian bengkulu tengah disampaikan ke kemendag
penyidik pegawai negeri sipil (ppns) sempat memberikan teguran kepada bkd agar segera dilakukan sinkronisasi data pengguna reklame yang dipungut pajaknya dengan yang punya izin. 
tujuannya semata untuk melakukan penertiban terhadap penyelenggara reklame ilegal. namun hingga saat ini tidak ada progres dan tindak lanjutnya dari bkd. 
alasan pihak bkd memungut pajak kepada penyelenggara reklama ilegal sesuai instruksi badan pemeriksa keuangan (bpk). 
pernyataan itu tertuang dalam berita acara saat ppns satpol pp melakukan pemeriksaan terhadap opd pemungut pajak reklame. 
baca juga:ramadan dan idulfitri, pemprov bengkulu pastikan bbm tercukupi, ini jumlah kuota dan konsumsi 
sementara jika kepada seluruh penyelenggara reklame, baik yang punya izin maupun tidak diberlakukan pemungutan pajak tanpa pengecualian, target yang ditetapkan selama ini diklaim terlalu kecil. 
bahkan mantan kepala dinas satpol pp kabupaten lebong, zainal husni toha, sh sempat memerintahkan ppns menyelidiki serta mendata jumlah reklame yang ada di kabupaten lebong. 
berdasarkan pendataan penggunaan reklame di tepi jalan raya dan titik strategis lainnya yang hanya dilakukan diseputaran kecamatan lebong utara, jumlahnya sudah di atas 500 unit dengan berbagai jenis dan ukuran. 
penelusuran rb ke salah satu penyelenggara reklame, rata-rata pihak vendor sangat menginginkan reklame yang formil. yakni yang punya izin dan taat membayar pajak. 
baca juga:usulan anggaran tanpa kejelasan, warga dan tni perbaiki jembatan dusun sawah
atas kondisi itu setiap penyeleggara reklame sangat ingin mengurus izin, tetapi selama ini selalu dipersulit san prosesnya terlalu berbelit. 
''kami sudah datang ke dpmptsp, ada yang diminta ambil rekom sana dan sini serta ada juga yang sudah dipungut biayanya, tetapi izinnya belum juga keluar,'' ungkap as, salah satu pemilik reklame tak berizin yang tetap dipungut pajak.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 12 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan