PAN Bakal Laporkan ke MK dan DKPP, Bawaslu Provinsi Bengkulu: Silakan!

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Rabu , 13 Mar 2024 - 22:27

PAN Bakal Laporkan ke MK dan DKPP, Bawaslu Provinsi Bengkulu: Silakan!--Abdi/RB

Dalam pernyataannya, Khairul menegaskan bahwa tidak ada fakta lapangan yang mendukung asumsi tersebut, dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi di TPS tersebut.

Pihaknya menyoroti bahwa saat PDIP sudah menyatakan hasil rapat, saksi PDI Perjuangan secara tegas menolak hasil keputusan yang diambil oleh Bawaslu.

“Cacat regulasi kalau menggunakan asumsi saja tanpa fakta, kami secara tegas pada forum menolak keputusan Bawaslu Provinsi Bengkulu,” sampai Khairul.

Sebelumnya, atas PSU pada 5 TPS Kabupaten Benteng tersebut, membuahkan hasil suara PPP bertambah 4 suara, yang membuat 1 kursi PAN Bengkulu Tengah Dapil 3 hilang.

Adapun gugatan tersebut, dikabulkan Bawaslu Provinsi Bengkulu berdasarkan keputusan rapat sengketa cepat, yakni adanya keputusan sewenang - wenang KPU Kabupaten Bengkulu Tengah saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten.

"Dari rapat sengketa cepat yang dilakukan Bawaslu," sampai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fahamsyah, Jumat, 8 Maret 2024 dini hari.

Fahamsyah mengungkapkan, dikabulkan gugatan PPP dikarenakan masih adanya form keberatan yang belum terselesaikan pada tingkat kabupaten/kota dalam hal ini Kabupaten Benteng.

“Iya sesuai Perbawaslu 8, itu harus dilakukan. itu alasan rapat sengketa cepat," ungkap Fahamsyah. (**)

pan bakal laporkan ke mk dan dkpp, bawaslu provinsi bengkulu: silakan!                            koranrb.id – setelah dalam rapat rekapitulasi suara provinsi bengkulu yang di mulai 6 maret 2024, terjadi pengambilan keputusan sengketa cepat oleh badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) provinsi bengkulu.
dalam sidang tersebut, bawaslu provinsi mengabulkan gugatan yang dilayangkan partai persatuan pembangunan (ppp).
sehingga, pengurus dewan pimpinan wilayah (dpw) partai amanat nasional (pan) akan melaporkan bawaslu provinsi bengkulu kepada mahkamah konstitusi (mk) dan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (dkpp) secepatnya.
menaggapi hal tersebut, koordinator divisi penanganan dan pelanggaran (kordiv pp) bawaslu provinsi bengkulu, eko sugianto m.si saat dimintai tanggapan terkait adanya ancaman partai politik (parpol) yang ingin melaporkan badan pengawas pemilu tersebut.
baca juga:pelaksanaan pemilu lancar, bawaslu bengkulu utara proses temuan di 3 kecamatan 
baca juga:tahapan pilkada serentak dimulai mei 2024, bawaslu provinsi bengkulu awasi asn
pihak bawaslu provinsi bengkulu, terlihat tampak santai dan tidak terlalu menggubris bahwa pihaknya akan dilaporkan ke mk dan dkpp.
“silakan! laporkan saja, ke mk dan dkpp” ujar eko.
sebelumnya, pernyataan eko terkait putusan cepat yang diambil bawaslu provinsi bengkulu.
berpatokan pada peraturan bawaslu (perbawaslu) 8 serta rugulasi lain.
“iya keputusan untuk dilakukan pembukaan suara ulang kemarin, itu sesuai perbawaslu 8,” ucap eko.
sementara itu, wakil wakil ketua dpw pan provinsi bengkulu dediyanto sebut saat ini tim hukum sedang melakukan telaah laporan yang akan disampaikan ke mahkamah konstitusi (mk) dan dewan kerhormatan penyelenggara pemilu (dkpp).
baca juga:pan akan laporkan bawaslu provinsi bengkulu ke dkpp, sebut dasar dan alasannya 
baca juga:breaking news: gugatan dikabulkan bawaslu, ppp tetap laporkan kpu bengkulu tengah ke dkpp
hal ini terkait dengan bukti-bukti tentang keberatan terhadap keputusan tersebut
"tim hukum partai sedang melakukan telaah terhadap laporan yang disampaikan terkait bukti-bukti keberatan kami," tutur dediyanto.
lebih lanjut, dikatakan dediyanto, keputusan bawaslu provinsi bengkulu terhadap keberatan ppp hanya setidaknya tidak mempertimbangkan partai lain.
ia menilai keputusan tersebut ada unsur keberpihakan.
baca juga:sidang gugatan caleg gerindra digelar 4 april, tergugat ketua kpu dan bawaslu kepahiang
baca juga:caleg gugat kpu dan bawaslu kepahiang rp2 miliar, bawa ke dkpp
"maka yang paling adil adalah penghitungan suara ulang dilakukan pada semua partai tetapi ini hanya dilakukan kepada ppp saja, ini ada unsur keberpihakan," ujarnya.
sementara itu, dewan pimpinan daerah (dpd) pengurus partai demokrasi indonesia perjuangan (pdip) bengkulu, khairul anwar juga angkat suara terkait putusan cepat badan pengawas pemilu (bawaslu).
adapun protes dilayangkan terkait proses penghitungan ulang surat suara tidak sah dari partai ppp karena adanya dugaan kejanggalan di 5 tempat pemungutan suara (tps) di daerah kecamatan pagar jati.
khairul mengungkapkan, kronologi awal protes bermula dari kawan-kawan dari partai persatuan pembangunan (ppp), yang kemudian menjadi asumsi yang dinyatakan oleh bawaslu. 
baca juga:kpu dan bawaslu digugat caleg gerindra, ini materi gugatannya 
baca juga:pleno kpu bengkulu utara tuntas, ini catatan bawaslu sepanjang pleno
“saya pikir itu itu hanya asumsi, kenapa dilakukan bawaslu memutuskan seperti itu,” sampai khairul.
khairul menyatakan bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara, asumsi tidak boleh digunakan, karena rekapitulasi harus didasarkan pada data dan fakta yang valid.
“asumsi dalam rapat rekapitulasi harusnya tidak bisa digunakan,” kata kahirul.
dalam pernyataannya, khairul menegaskan bahwa tidak ada fakta lapangan yang mendukung asumsi tersebut, dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi di tps tersebut. 
baca juga:sisa hibah pilkada kpu dan bawaslu bisa dicairkan, dengan syarat ini
baca juga:kewaspadaan maksimal, bawaslu kawal ketat pleno tingkat kpu kabupaten/kota di bengkulu 
pihaknya menyoroti bahwa saat pdip sudah menyatakan hasil rapat, saksi pdi perjuangan secara tegas menolak hasil keputusan yang diambil oleh bawaslu.
“cacat regulasi kalau menggunakan asumsi saja tanpa fakta, kami secara tegas pada forum menolak keputusan bawaslu provinsi bengkulu,” sampai khairul.
sebelumnya, atas psu pada 5 tps kabupaten benteng tersebut, membuahkan hasil suara ppp bertambah 4 suara, yang membuat 1 kursi pan bengkulu tengah dapil 3 hilang. 
adapun gugatan tersebut, dikabulkan bawaslu provinsi bengkulu berdasarkan keputusan rapat sengketa cepat, yakni adanya keputusan sewenang - wenang kpu kabupaten bengkulu tengah saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten.
"dari rapat sengketa cepat yang dilakukan bawaslu," sampai ketua badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) fahamsyah, jumat, 8 maret 2024 dini hari.
fahamsyah mengungkapkan, dikabulkan gugatan ppp dikarenakan masih adanya form keberatan yang belum terselesaikan pada tingkat kabupaten/kota dalam hal ini kabupaten benteng.
“iya sesuai perbawaslu 8, itu harus dilakukan. itu alasan rapat sengketa cepat," ungkap fahamsyah. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Kamis, 14 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan