PNS di Lebong Semakin Sulit Ajukan Pindah, Ada Aturan yang Diperketat

Reporter: Muharista Delda |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 15 Mar 2024 - 23:20

KURANG: Sampai saat ini Pemkab Lebong masih memerlukan penambahan tenaga PNS. Muharista Delda/RB--

Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong, Benny Kodratullah, MM menjelaskan,

Pemkab Lebong sempat menerbitkan regulasi larangan pindah bagi PNS sejak 2017 hingga 2019.

Khususnya tenaga guru dan kesehatan. Namun terhitung 2020 hingga 2022 regulasinya tidak diperpanjang sehingga ada beberapa PNS yang pindah.

‘’Makanya untuk tahun 2024 ini kembali kami terbitkan aturan larangan pindah bagi PNS di lingkungan Pemkab Lebong supaya jumlah pegawai yang ada sekarang tidak semakin berkurang,’’ tukas Benny.

Dijelaskannya, tahun 2024 ini jumlah PNS di lingkungan Pemkab Lebong akan terus berkurang karena terdata 56 PNS bakal pensiun.

Para PNS yang terdata memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP) sesuai batas usia pegawai itu didominasi tenaga guru. Beberapa PNS lainnya adalah fungsional tenaga kesehatan dan struktural.

Dari jumlah PNS yang terdata MPP itu, 23 diantaranya sudah mulai diproses oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong.

Jika tidak ada kendala, terhitung bulan April sudah turun Surat Keputusan (SK) pensiunnya dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Untuk yang belum terproses di periode bulan April, akan diusulkan pensiunnya secara bertahap dengan limit Mei hingga Desember.

‘’Kami harap dengan pengurangan tenaga PNS karena pensiun itu, pemerintah pusat ke depan bisa menambah kuota ASN (aparatur sipil negara, red) untuk Kabupaten Lebong,'' jelas Benny.

Baik untuk perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai kebutuhan yang diusulkan Pemkab Lebong.

Soalnya sampai saat ini Pemkab Lebong masih kelurangan 2 ribuan tenaga pegawai.

Alhasil untuk mengakali kekurangan tenaga PNS itu, tahun 2024 ini Pemkab Lebong masih memberdayakan Tenaga Harian Lepas Terdaftar (THLT) dengan jumlah lebih 1.500 orang.

pns di lebong semakin sulit ajukan pindah, ada aturan yang diperketat                            koranrb.id - pemerintah kabupaten (pemkab) lebong semakin memperketat aturan larangan
pindah tugas keluar daerah bagi pns yang bertugas di jajaran pemkab lebong. 
hal itu harus dilakukan mengingat sampai saat ini pemkab lebong masih sangat kekurangan tenaga pns. 
dengan jumlah pns dan pppk yang sekarang hanya berkisar 2.300 an orang, pemkab lebong masih membutuhkan setidaknya 2 ribu tenaga pns atau pppk lagi. 
baca juga:dbd sudah menyerang 17 warga lebong, dinkes diminta maksimalkan tindakan pencegahan
baca juga:ingat! pengelola hotel wajib proaktif cegah tamu di bulan ramadhan
sekretaris daerah (sekda) kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si mengatakan,
larangan pns pindah harus terus diberlakukan agar pemkab lebong tidak semakin kekurangan pegawai. 
‘’namun kami akan koordinasi dulu ke bkn (badan kepegawaian negara, red) terkait rencana larangan pns pindah keluar daerah,'' kata sekda.
terlebih untuk pns dari kalangan tenaga medis dan tenaga pendidik yang jumlahnya paling kekurangan, diharap berkomitmen penuh tidak meninggalkan kabupaten lebong. 
apalagi arah pembangunan yang dicanangkan pemkab lebong masih mengedepankan pelayanan pendidikan dan kesehatan sehingga tenaga pns atau pppk untuk kedua bidang tersebut.
baca juga:kena mutasi, pns lebong wajib melapor ke diskominfo karena ini
baca juga:bkd kejar distribusi sppt pbb-p2 paling lambat april 2024
‘’makanya dalam rencana perekrutan pppk (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, red), kami prioritaskan untuk tenaga kesehatan dan pendidikan,’’ terang sekda. 
sementara pelaksana tugas (plt) kepala badan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten lebong, benny kodratullah, mm menjelaskan,
pemkab lebong sempat menerbitkan regulasi larangan pindah bagi pns sejak 2017 hingga 2019. 
khususnya tenaga guru dan kesehatan. namun terhitung 2020 hingga 2022 regulasinya tidak diperpanjang sehingga ada beberapa pns yang pindah.
‘’makanya untuk tahun 2024 ini kembali kami terbitkan aturan larangan pindah bagi pns di lingkungan pemkab lebong supaya jumlah pegawai yang ada sekarang tidak semakin berkurang,’’ tukas benny.
baca juga:dinkes lebong pastikan sidak pasar menyasar takjil ramadhan 
baca juga:potensi besar, reklame penyumbang pajak terkecil di kabupaten lebong 
dijelaskannya, tahun 2024 ini jumlah pns di lingkungan pemkab lebong akan terus berkurang karena terdata 56 pns bakal pensiun. 
para pns yang terdata memasuki masa persiapan pensiun (mpp) sesuai batas usia pegawai itu didominasi tenaga guru. beberapa pns lainnya adalah fungsional tenaga kesehatan dan struktural. 
dari jumlah pns yang terdata mpp itu, 23 diantaranya sudah mulai diproses oleh badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten lebong.
jika tidak ada kendala, terhitung bulan april sudah turun surat keputusan (sk) pensiunnya dari badan kepegawaian negara (bkn). 
untuk yang belum terproses di periode bulan april, akan diusulkan pensiunnya secara bertahap dengan limit mei hingga desember. 
‘’kami harap dengan pengurangan tenaga pns karena pensiun itu, pemerintah pusat ke depan bisa menambah kuota asn (aparatur sipil negara, red) untuk kabupaten lebong,'' jelas benny. 
baik untuk perekrutan calon pegawai negeri sipil (cpns) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) sesuai kebutuhan yang diusulkan pemkab lebong.
soalnya sampai saat ini pemkab lebong masih kelurangan 2 ribuan tenaga pegawai.
alhasil untuk mengakali kekurangan tenaga pns itu, tahun 2024 ini pemkab lebong masih memberdayakan tenaga harian lepas terdaftar (thlt) dengan jumlah lebih 1.500 orang. 
mengingat kuota pppk yang direkrut sejak 2022 belum memenuhi kebutuhan tenaga pegawai di pemkab lebong
sesuai analisa jabatan (anjab) bagian organisasi tata laksana (ortala) sekretariat kabupaten lebong.
jumlah pns di lingkungan pemkab lebong saat ini tercatat 2.243 orang.
sementara untuk pppk tercatat sekitar 700an orang. namun jumlah pegawai yang dimiliki pemkab lebong masih jauh dari kebutuhan ideal yang setidaknya mencapai 5 ribuan orang. 
makanya pemkab lebong belum bisa meniadakan tenaga pegawai berstatus honorer yang sesuai kebijakan pusat harus benar-benar diakhiri per tutup tahun pada desember 2024.
tetapi para thlt yang dibolehkan direkrut oleh pemerintah daeeah sesuai kebijakan pusat adalah para tenaga honorer yang terdaftar dalam data base bkn.
artinya tidak boleh ada penambahan baru karena ke depannya para tenaga honorer itu akan diangkat sebagai pppk secara bertahap.
untuk diketahui, sepanjang tahun 2023 terdapat 74 pns di lingkungan pemkab lebong yang telah dipensiunkan.
meliputi 37 tenaga guru dan 25 tenaga teknis. termasuk 2 tenaga kesehatan serta 10 pensiun janda duda. 
sekadar mengingatkan, terhitung tahun 2023 terdapat beberapa ketentuan batas usia pensiun untuk pns yang harus diperhatikan.
batas usia pensiun pns pada tahun 2023 tidak lagi 56 tahun seperti sebelumnya. 
perlu diingat bahwa batas usia pensiun pns pada tahun 2023 berbeda-beda tergantung pada jabatan dan golongan.
oleh karena itu, pns yang akan memasuki usia pensiun pada tahun 2023 harus memperhatikan ketentuan batas usia pensiun yang berlaku dan mempersiapkan diri dengan baik.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 16 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan