Pemkab Rejang Lebong Rancang Perda Pemenuhan Hak Disabilitas

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Rabu , 20 Mar 2024 - 21:17

RAKOR: Pemkab Rejang Lebong bersama PMMI Provinsi Bengkulu melaksanakan rapat koordinasi terkait rencana pembentukan Perda tentang Disabilitas.-foto: arie saputra wijaya/koranrb.id-

pemkab rejang lebong rancang perda pemenuhan hak disabilitas                            koranrb.id – pemkab rejang lebong merancang peraturan daerah (perda) tentang perlindungan dan pemenuhan hak kaum disabilitas (pphkd).
perda ini untuk memenuhi hak masyarakat disabilitas untuk mendapatkan berbagai kemudahan.
khususnya dalam pelayanan publik dan peningkatan kualitas masyarakat.
rencana untuk menerbitkan perda tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara pemkab rejang lebong dengan perkumpulan mitra masyarakat inklusif (pmmi) provinsi bengkulu di ruang rapat kantor bupati rejang lebong, rabu 20 maret 2024.
wakil bupati (wabup) rejang lebong, hendra wahyudiansyah, sh yang memimpin langsung rapat koordinasi tersebut mengungkapkan secepatnya rancangan perda tentang pphkd ini akan segera disampaikan ke dprd kabupaten rejang lebong.
baca juga:kisah umar bin khattab, raja tanpa istana, kamu sudah tahu?
selanjutnya bisa dibahas sebagai salah satu rancangan perda usulan eksekutif.
“rencananya, kami akan segera memproses raperda tersebut dan menyampaikannya ke dprd untuk dibahas dan kemudian ditetapkan sebagai perda. dengan demikian, kaum difabel di rejang lebong akan memperoleh perlindungan dan kebutuhan hak-hak mereka akan dipenuhi,” ungkap wabup.
selama ini, menurut wabup, kaum penyandang disabilitas di rejang lebong tampaknya belum sepenuhnya memperoleh hak-hak mereka.
namun, ternyata dinas sosial (dinsos) kabupaten rejang lebong telah melakukan banyak upaya untuk membantu mereka.
ini termasuk bantuan dalam pengadaan alat bantu seperti alat bantu pendengaran, kursi roda, alat bantu berjalan, dan alat bantu lainnya.
“lebih jauh lagi, dinsos juga telah menyusun dan mengajukan raperda tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas,” beber wabup.
wabup juga  menjelaskan bahwa raperda yang akan diprioritaskan untuk dijadikan perda akan mengatur tentang pemenuhan hak-hak kaum difabel.
baca juga:cegah inflasi lebaran, pemdes diminta segera cairkan dd
fokusnya akan terutama pada fasilitas infrastruktur yang mendukung aktivitas disabilitas di tempat-tempat layanan publik seperti kantor pemerintahan (opd), rumah ibadah, dan sekolah-sekolah.
ini juga termasuk di lokasi-lokasi wisata dan pusat perbelanjaan.
ia juga menambahkan, bahwa kunjungan pmmi telah menjadi pengingat penting bagi kita mengenai isu kaum disabilitas.
hal ini memperlihatkan perlunya pemberian hak pendidikan bagi mereka di sekolah-sekolah favorit.
oleh karena itu, setiap sekolah perlu mempersiapkan infrastruktur dan sumber daya manusianya untuk menerima mereka.
dengan demikian, tidak akan ada lagi sekolah luar biasa atau slb di rejang lebong, karena semua sekolah akan mampu memberikan layanan inklusif.
“pemenuhan hak-hak disabilitas ini nantinya juga akan melibatkan berbagai opd, termasuk dinas puprkp, dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud), dan beberapa opd terkait lainnya, serta tempat-tempat layanan publik lainnya,” terang wabup.
baca juga:sepanjang 2024 terjadi 150 gempa bumi di provinsi bengkulu, bmkg: potensi tsunami tetap ada
sementara itu, kepala bidang rehabilitasi sosial dinsos kabupaten rejang lebong, sonkarnain menambahkan berdasarkan pendataan terbaru yang dilakukan pihaknya pada tahun 2023 lalu, jumlah penyandang disabilitas di rejang lebong mencapai 1092 orang.
mereka tersebar di 156 desa dan kelurahan yang terdapat dalam 15 kecamatan.
“jumlah penyandang disabilitas di wilayah rejang lebong ini masih sangat banyak, dan hampir seluruhnya belum terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara. melalui perda ini nantinya kita harapkan akan lahir kebijakan baru dari pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak masyarakat disabilitas di tengah-tengah publik,” jelas sonkarnain.
di sisi lain, ketua pmmi provinsi bengkulu, irna riza yuliastuti, s.sos mengatakan, bahwa audensi yang dilakukan pihaknya bersama dengan pemkab rejang lebong ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong pemerintah kabupaten rejang lebong agar memberikan dukungan dalam pemenuhan hak-hak kaum difabel.
irna menjelaskan, bahwa selama ini masyarakat difabel telah aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik seperti ketidakmampuan mendengar, bicara, memiliki hanya satu tangan atau kaki, bahkan menggunakan kursi roda, mereka tetap berkontribusi.
namun, inti dari audensi ini adalah untuk mendorong rejang lebong agar menjadi kabupaten yang ramah terhadap difabel. 
“hal ini bisa terwujud ketika semua ruang publik dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur yang memadai sehingga para teman difabel dapat beraktivitas tanpa hambatan. dengan demikian, mereka tidak lagi dikategorikan sebagai difabel,” jelas irna.
lebih lanjut, irna juga mengungkapkan bahwa selama ini pihaknya telah membantu mengorganisir kelompok disabilitas daerah (kdd), meskipun baru ada 3 kdd yang terbentuk di 3 desa di kabupaten rejang lebong, yaitu kdd desa rimbo recap, kdd desa lubuk ubar, dan kdd kampung delima.
“pembentukan kdd relatif mudah dilakukan. namun, tantangannya adalah bagaimana menjaga agar aktivitas kdd tetap berkelanjutan. dan ini butuh dukungan dari pemerintah daerah dan sejumlah pihak yang ada di kabupaten rejang lebong. dengan adanya perda ini nantinya, kita harapkan seluruh desa yang ada di kabupaten rejang lebong sudah memiliki kdd masing-masing,” beber irna.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 21 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan