7 Instansi Vertikal Ramaikan Mall Pelayanan Publik Seluma

Reporter: Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 25 Mar 2024 - 22:35

INSTANSI: Pemerintah Kabupaten Seluma bersama instansi vertikal usai menandatangani Mall Pelayanan Publik (MPP). ZULKARNAIN/ RB--

Seperti membuat gerai yang awalnya bersifat tertutup, dibuat menjadi terbuka, serta untuk kursi pengunjung akan dibuat tidak memiliki sandaran.

Arlan juga mengatakan bahwa rencananya DPMPPTSP Seluma juga akan melakukan usulan renovasi untuk memaksimalkan pelayanan dan tampilan MPP.

"Usulan pasti akan kita lakukan, namun lebih ke renovasi, bukan rehabilitasi. Setidaknya dibuat tampilan MPP akan lebih menarik dan terawat," jelas Arlan Aksa.

Salah satu instansi vertikal yang ikut menandatangani MoU, yakni Bank Bengkulu (Babe) Cabang Tais, siap berkontribusi dalam mengisi Mall Pelayanan Publik (MPP) Seluma.

Dengan adanya Babe Cabang Tais di MPP, tentunya pengunjung dan nasabah Bank Bengkulu akan memiliki opsi tambahan untuk bertransaksi maupun menikmati fasilitas dari Bank Bengkulu.

Selain itu letak MPP yang berada di dekat jantung ibu kota Seluma tentunya menjadi lokasi yang sangat cocok bila ingin bertransaksi dengan cepat.

"Kalau bisa nanti juga disediakan mesin anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Bengkulu agar menarik minat pengunjung," harap Arlan Aksa.

Ditambahkan Pimpinan Bank Bengkulu Cabang Tais, Ekuwan, SE, M. Ak bahwa Babe Tais akan hadir di MPP Seluma.

"Insyaallah Babe Tais siap hadir di MPP," singkat Ekuwan.

Saat ini sudah ada total 17 instansi yang bergabung dengan MPP Kabupaten Seluma, terbagi menjadi 7 instansi vertikal dan 10 instansi Pemkab Seluma/Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Namun Arlan optimis bahwa MPP Seluma akan mengejar hingga lebih dari 20 instansi yang mengisinya, salah satu yang akan diupayakan yakni Samsat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Seluma, H. Hadianto, SE,M.Si mengatakan bahwa MPP ini merupakan program yang digagas oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo dalam Perpres No.89 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan MPP.

Selain Perpres, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPANRB) pun mewajibkan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan dan mengaktifkan Mal Pelayanan Publik.

"Jika tidak dilaksanakan akan ada sanksi, seperti pemangkasan Dana Alokasi Khusus(DAK) dan Dana Alokasi Umum(DAU)," singkat Sekda.

Adanya instansi pelayanan di MPP juga diapresiasi oleh Ketua DPRD Seluma, Nofi Eriyan Andesca, S.Sos.

7 instansi vertikal ramaikan mall pelayanan publik seluma                             koranrb.id - pemerintah kabupaten (pemkanb) seluma resmi menggandeng 7 instansi vertikal
untuk mengisi dan meramaikan gerai yang ada di gedung mall pelayanan publik (mpp)
dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu (dpmpptsp)seluma.
hal ini pasca dilakukan penandatanganan memorandum of understanding (mou) yang dipimpin oleh
bupati seluma, erwin octavian, se didampingi sekretaris daerah (sekda) seluma, h. hadianto, se, m. si.
baca juga:kades batal mundur, bpd kungkai baru diminta tindaklanjuti, ini alurnya
baca juga:kasus pornografi kadus di air periukan, warga sepakat pecat, begini kata kades setempat
dalam penandatanganan mou ini, tampak diikuti juga oleh kapolres seluma, akbp. arif eko prasetyo, sik, mh,
pimpinan cabang (pimcab) bank bengkulu tais, ekuwan s.e, m. ak, kepala cabang (kacab) bpjs kesehatan provinsi bengkulu, mahyuddin, se, aaak.
kemudian kepala bpjs ketenagakerjaan provinsi bengkulu, m. nuh, ada juga perwakilan kejaksaan negeri (kejari) seluma,
kepala kantor kementerian agama (kemenag) seluma, heriansyah, m. ag dan kepala kantor pertanahan (kantah) kabupaten seluma, mursidno, s.sit, mh, c. med.
usai mou dilakukan, bupati seluma, erwin octavian, se mengatakan saat ini mpp memang sudah siap, karena pada 7 maret lalu mpp telah diresmikan secara serentak.
baca juga:12 lembaga “kecipratan” dana hibah pemkab seluma, ini rinciannya
baca juga:mendadak, kades kungkai baru batal mundur, begini tanggapan pmd 
bersama 15 daerah lainnya oleh menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) abdullah azwar anas di jakarta.
adapun 15 mpp lainnya adalah mpp kota medan, mpp kabupaten siak, mpp kabupaten sarolangun, mpp kabupaten bangka, mpp kabupaten mesuji, mpp kota sukabumi.
selanjutnya mpp kabupaten banjarnegara, mpp kota tegal, mpp kota probolinggo, mpp kabupaten katingan,
mpp kabupaten lamandau, mpp kabupaten sukamara, mpp kota banjarmasin, mpp kabupaten gowa dan mpp kabupaten wonosobo.
baca juga:bupati seluma kembali mutasi pejabat eselon ii, iii dan iv, cek daftar lengkapnya
baca juga:4 kali sudah mutasi digelar pemkab seluma, masih bisa apabila ada hal ini
"mpp sudah resmi beroperasi, jadi sekarang masyarakat sudah bisa menikmati layanan pemkab seluma melalui mpp," ungkap bupati seluma.
dilanjutkan bupati, adanya mou ini dapat diartikan sebagai bentuk dukungan dari sejumlah instansi vertikal dalam program unggulan bupati, yakni seluma melayani.
sedangkan untuk persiapan dalam pelayanan di mpp, bupati menyebutkan saat ini sudah tidak memiliki kendala karena semua fasilitas sudah tersedia. termasuk fasilitas listrik, internet gratis dan gerai.
"untuk fasilitas sudah clear semua dan siap beroperasi. instansi vertikal juga sudah siap. fasilitas pun sudah siap semua," tegas bupati seluma.
senada dengan bupati, kepala dinas dpmpptsp seluma, arlan aksa, s.sos mengatakan nantinya akan ada instansi vertikal yang kemungkinan besar menyusul bergabung, yakni kpp pratama dua. 
saat mou digelar, perwakilan kpp pratama dua turut hadir namun belum ikut menandatangani.
"untuk kpp pratama dua kemungkinan besar menyusul bergabung di mpp seluma," jelas arlan aksa.
diungkapkan arlan aksa, untuk fasilitas mpp saat ini telah menyediakan 16 gerai yang sudah disekat dan siap ditempati.
namun nantinya mpp akan mengikuti petunjuk teknis (juknis) dari pusat dalam melakukan perubahannya.
seperti membuat gerai yang awalnya bersifat tertutup, dibuat menjadi terbuka, serta untuk kursi pengunjung akan dibuat tidak memiliki sandaran.
arlan juga mengatakan bahwa rencananya dpmpptsp seluma juga akan melakukan usulan renovasi untuk memaksimalkan pelayanan dan tampilan mpp.
"usulan pasti akan kita lakukan, namun lebih ke renovasi, bukan rehabilitasi. setidaknya dibuat tampilan mpp akan lebih menarik dan terawat," jelas arlan aksa.
salah satu instansi vertikal yang ikut menandatangani mou, yakni bank bengkulu (babe) cabang tais, siap berkontribusi dalam mengisi mall pelayanan publik (mpp) seluma.
dengan adanya babe cabang tais di mpp, tentunya pengunjung dan nasabah bank bengkulu akan memiliki opsi tambahan untuk bertransaksi maupun menikmati fasilitas dari bank bengkulu. 
selain itu letak mpp yang berada di dekat jantung ibu kota seluma tentunya menjadi lokasi yang sangat cocok bila ingin bertransaksi dengan cepat.
"kalau bisa nanti juga disediakan mesin anjungan tunai mandiri (atm) bank bengkulu agar menarik minat pengunjung," harap arlan aksa.
ditambahkan pimpinan bank bengkulu cabang tais, ekuwan, se, m. ak bahwa babe tais akan hadir di mpp seluma.
"insyaallah babe tais siap hadir di mpp," singkat ekuwan.
saat ini sudah ada total 17 instansi yang bergabung dengan mpp kabupaten seluma, terbagi menjadi 7 instansi vertikal dan 10 instansi pemkab seluma/organisasi perangkat daerah (opd).
namun arlan optimis bahwa mpp seluma akan mengejar hingga lebih dari 20 instansi yang mengisinya, salah satu yang akan diupayakan yakni samsat.
sementara itu, sekretaris daerah (sekda) seluma, h. hadianto, se,m.si mengatakan bahwa mpp ini merupakan program yang digagas oleh presiden ir. h. joko widodo dalam perpres no.89 tahun 2021 tentang penyelenggaraan mpp. 
selain perpres, kementerian pendayagunaan aparatur negara reformasi dan birokrasi (kemenpanrb) pun mewajibkan kabupaten/kota untuk melaksanakan dan mengaktifkan mal pelayanan publik.
"jika tidak dilaksanakan akan ada sanksi, seperti pemangkasan dana alokasi khusus(dak) dan dana alokasi umum(dau)," singkat sekda.
adanya instansi pelayanan di mpp juga diapresiasi oleh ketua dprd seluma, nofi eriyan andesca, s.sos. 
karena dengan adanya mpp, warga memiliki opsi lain dalam mengurus dokumen atau administrasi lainnya, termasuk pembuatan dokumen kependudukan dan catatan sipil yang kerap antre bahkan hingga menunggu berhari hari.
"adanya mpp mampu mempercepat proses keperluan masyarakat sehingga tidak perlu antre dan bertumpuk tumpuk," ujar nofi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 26 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan