Pembangunan Jalan Dua Jalur Bintuhan Terhambat Izin UKL UPL

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 27 Mar 2024 - 23:39

Ramai: Tampak kendaraan yang tengah melewati jalanan di Kota Bintuhan yang akan di bangun jalan dua jalur nantinya. RUSMANAFRIZAL/RB--

KORANRB.ID - Izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL UPL) untuk rencana pembangunan jalan dua jalur di Kota Bintuhan belum juga rampung.

Padahal beberapa waktu sebelumnya, Bupati Kaur H. Lismidianto SH MH, dalam rapat meminta agar izin secepatnya diurus paling lambat selesai tanggal 11 Maret yang lalu.

Pasalnya, izin tersebut salah satu syarat wajib untuk dilaksanakannya suatu pembangunan seperti pembangunan jalan dua jalur.

Yang nantinya akan berdampak dengan banyak warga yang tinggal di sekitar pembangunan.

Jika izin ini belum dikeluarkan maka tahapan perencanaan pembangunan jalan dua jalur pun tidak bisa dilakukan.

Saat dikonfirmasi dengan pihak terkait mengenai, progres pengambilan izin lingkungan hidup di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kaur, Henry Faizal SE., M.Si. mengatakan, beberapa waktu lalu telah mendatangi KLHK untuk mengambil izin UKL UPL tersebut.

Namun masih ada beberapa persyaratan yang mesti dilengkapi, dan saat ini DLH Kaur sedang melengkapi persyaratan yang kurang untuk pengurusannya.

Tanggal 1 April mendatang pihak Kementerian Lingkungan Hidup, asistensi terlebih dahulu terhadap berkas yang telah diajukan.

Barulah nanti setelah dilakukan asistensi oleh KLHK, akan diketahui apakah berkas yang diajukan tersebut sudah memenuhi syarat atau belum.

pembangunan jalan dua jalur bintuhan terhambat izin ukl upl                            koranrb.id - izin upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan (ukl upl) untuk rencana pembangunan jalan dua jalur di kota bintuhan belum juga rampung. 
padahal beberapa waktu sebelumnya, bupati kaur h. lismidianto sh mh, dalam rapat meminta agar izin secepatnya diurus paling lambat selesai tanggal 11 maret yang lalu.
pasalnya, izin tersebut salah satu syarat wajib untuk dilaksanakannya suatu pembangunan seperti pembangunan jalan dua jalur.
yang nantinya akan berdampak dengan banyak warga yang tinggal di sekitar pembangunan.
baca juga:dalam 2 hari terjadi 2 kecelakaan lalu lintas
baca juga:kemenag kaur mulai lakukan safari ramadan, catat lokasinya!
 jika izin ini belum dikeluarkan maka tahapan perencanaan pembangunan jalan dua jalur pun tidak bisa dilakukan.
saat dikonfirmasi dengan pihak terkait mengenai, progres pengambilan izin lingkungan hidup di kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk). 
kepala dinas lingkungan hidup (dlh) kabupaten kaur, henry faizal se., m.si. mengatakan, beberapa waktu lalu telah mendatangi klhk untuk mengambil izin ukl upl tersebut.
namun masih ada beberapa persyaratan yang mesti dilengkapi, dan saat ini dlh kaur sedang melengkapi persyaratan yang kurang untuk pengurusannya. 
baca juga:sesudah lebaran audit reguler berlanjut, desa ini targetnya! 
baca juga:75 pejabat baru diminta segera sertijab 
tanggal 1 april mendatang pihak kementerian lingkungan hidup,  asistensi terlebih dahulu terhadap berkas yang telah diajukan.
barulah nanti setelah dilakukan asistensi  oleh klhk, akan diketahui apakah berkas yang diajukan tersebut sudah memenuhi syarat atau belum.
jika telah memenuhi syarat maka, izin ukl upl secepatnya akan dikeluarkan klhk.
"masih harus asistensi dulu, kalau berkasnya sudah layak maka barulah nanti izinnya akan dikeluarkan," terangnya.
baca juga:safari ramadan pemkab kaur usai, ini pesan bupati! 
baca juga:100 paket sembako kapolda bengkulu untuk warga seluma
dijelaskannya, pengurusan izin ukl upl ini memang memakan waktu yang cukup lama. 
karena banyak sekali berkas yang harus dilengkapi, asistensi oleh klhk merupakan kali kedua atas pengajuan perbaikan berkas yang dilakukan oleh pihak pemerintah kabupaten (pemkab) kaur untuk penerbitan ukl upl.
"ini perbaikan berkas kita yang kedua, mudah-mudahan tidak ada perbaikan lagi," tukasnya.
diberitakan sebelumnya, sekretaris daerah (sekda) kaur dr. drs ersan syahfiri, mm mengatakan proses pembangunan jalan dua jalur memang terhambat izin ukl upl yang juga tidak didapatkan. 
untuk itu, sekda meminta agar paling lambat izin ukl upl dapat diserahkan pada tanggal 11 maret 2024.
"kita tegaskan dengan opd terkait, izin ukl upl paling lambat sudah diserahkan 11 maret," sampai sekda.
barulah nanti, setelah izin dikeluarkan maka pemerintah kabupaten (pemkab) kaur kembali dapat melanjutkan tahapan pembangunan jalan 2 jalur di bintuhan.
pemkab kaur nantinya juga akan menganggarkan, apa saja yang diperlukan untuk pembanguanan jalan dua jalur anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (apbd-p) 2024 mendatang.
"mau diajukan kita juga belum dapat izin ukl upl, nanti kalau sudah keluar izin anggaran akan diajukan di apbdp," jelas sekda.
senada dengan bupati, sekda juga meminta agar opd terkait benar-benar melakukan pengurusan terkait dengan pembangunan jalan dua jalur. 
jika memang bisa dikebut maka, proses pembangunan jalan dapat dilakukan di tahun 2024 ini. 
meskipun di penghujung tahun baru bisa dilakukan, sekda mengharapkan pembangunan jalan dapat diselesaikan di tahun 2024.
"pembangunan ini harus benar-benar dikawal, jangan sampai tidak jadi. hanya karena beberapa kendala yang minor," pungkas sekda.
menanggapi hal ini, plt dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) guntur akhiri st, yang juga bertanggung jawab untuk melakukan pengurusan izin ukl upl ke klhk mengatakan, bahwa pihaknya akan mengusahakan agar izin dapat segera didapatkan sebelum tanggal 11 maret 2024, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan.
"seperti apa solusinya, izin ukl upl akan kita dapatkan sebelum tanggal 11 maret. supaya tahapan pembangunan dapat segera dilanjutkan," terangnya.
terpisah kepala dinas perumahan dan kawasan permukiman (perkim) ismawar hasdan, st, m.si, mengatakan untuk tahapan yang dilakukan oleh pihaknya adalah pembebasan lahan. 
setelah dilakukan beberapa penghitungan estimasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan mencapai rp27 miliar.
semua warga terdampak pun telah menyetujui untuk pembangunan jalan dua jalur. 
namun memang belum bisa dilakukan tahapan selanjutnya juga masih terkendala dengan izin ukl upl yang hingga saat ini belum didapatkan.
"statusnya jalan bintuhan itu adalah jalan nasional, jadi administrasi dampak lingkungan harus dari kementrian langsung," sampai ismawar.
saat dimintai kejelasan apakah di tahun 2024 ini pembangunan jalan akan dilakukan atau tidak, ismawar juga belum  memberikan keterangan. 
ia berdalih mereka hanya menjalankan beberapa tahapan yang di bawah tanggung jawab opd nya. 
sementara untuk tahapan, selanjutnya itu tergantung opd yang menaungi.
"kepastian jadi atau tidaknya pembangunan saya tidak bisa berikan keterangan. tapi kemungkinan besar tahun ini, setelah beberapa tahapan pembangunan akan mulai dilakukan," pungkasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 28 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan