Soroti Pengawasan Wabup, Dewan Desak Pemkab Seluma Ambil Sikap

Reporter: Zulkarnain Wijaya |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 31 Mar 2024 - 22:13

SIKAP:Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma, Tenno Heika meminta kepada Bupati Seluma, Erwin Octavian, SE dan jajaran untuk tegas dalam mengambil sikap.--

KORANRB.ID - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seluma, Tenno Heika

meminta kepada Bupati Seluma, Erwin Octavian, SE dan jajaran untuk tegas dalam mengambil sikap atas nasib Kepala Desa Dusun Baru, Ibrani.

Jika memang sudah melakukan audit investigasi dan hasilnya terbukti bersalah serta melanggar Undang-Undang (UU), sebaiknya Kades tersebut diberhentikan segera mungkin.

Begitupun juga sebaliknya, jika memang tidak terbukti secara hukum, sebaiknya segera selesaikan sehingga tidak perlu banyak membuat statement yang membingungkan masyarakat.

"Kades lain mau mundur saja bisa berubah pikiran, apalagi Kades Dusun Baru yang tidak merasa berbuat salah.

Jadi sebaiknya segera ambil tindakan, meskipun itu terbukti ataupun tidak. Bupati harus tegas dalam hal ini," ungkap Tenno Heika kepada Wartawan.

Selain itu, dalam kasus ini Tenno menyoroti fungsi pengawasan melekat yang seharusnya dilakukan Wakil Bupati (Wabup) Seluma, Drs. Gustianto.

Karena jika fungsi pengawasan Wabup berjalan dari Pemerintah Kabupaten hingga Pemerintah Desa, tentunya hal seperti ini tidak akan terjadi, terlebih lagi sampai terjadi demo.

Maka dari itu Tenno mengatakan bahwa Wabup harus belajar dari permasalahan ini sehingga jangan sampai masyarakat terlanjut emosi dan demo, barulah Wabup berani mengambil sikap.

Jika eksekutif, legislatif dan yudikatif berjalan pada rodanya masing masing, Tenno optimis kejadian serupa dapat diminimalisir ataupun tidak terjadi sama sekali.

soroti pengawasan wabup, dewan desak pemkab seluma ambil sikap                            koranrb.id - anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) seluma, tenno heika
meminta kepada bupati seluma, erwin octavian, se dan jajaran untuk tegas dalam mengambil sikap atas nasib kepala desa dusun baru, ibrani.
jika memang sudah melakukan audit investigasi dan hasilnya terbukti bersalah serta melanggar undang-undang (uu), sebaiknya kades tersebut diberhentikan segera mungkin. 
begitupun juga sebaliknya, jika memang tidak terbukti secara hukum, sebaiknya segera selesaikan sehingga tidak perlu banyak membuat statement yang membingungkan masyarakat.
baca juga:cegah kecurangan bbm, polisi periksa spbu di seluma
baca juga:persiapan pilkada 2024, rekrutmen ppk hingga kpps, ini penjelasan kpu seluma
"kades lain mau mundur saja bisa berubah pikiran, apalagi kades dusun baru yang tidak merasa berbuat salah.
jadi sebaiknya segera ambil tindakan, meskipun itu terbukti ataupun tidak. bupati harus tegas dalam hal ini," ungkap tenno heika kepada wartawan.
selain itu, dalam kasus ini tenno menyoroti fungsi pengawasan melekat yang seharusnya dilakukan wakil bupati (wabup) seluma, drs. gustianto. 
karena jika fungsi pengawasan wabup berjalan dari pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa, tentunya hal seperti ini tidak akan terjadi, terlebih lagi sampai terjadi demo.
baca juga:hearing dprd terkait kades dusun baru, ini tanggapan bupati seluma
baca juga:pemgembalian kn dana btt seluma dicicil lagi rp55 juta, menyisakan rp321 juta usai lebaran
maka dari itu tenno mengatakan bahwa wabup harus belajar dari permasalahan ini sehingga jangan sampai masyarakat terlanjut emosi dan demo, barulah wabup berani mengambil sikap.
jika eksekutif, legislatif dan yudikatif berjalan pada rodanya masing masing, tenno optimis kejadian serupa dapat diminimalisir ataupun tidak terjadi sama sekali.
"bekerjalah dengan fokus dan sesuai tupoksi masing-masing, jadikan kasus ini sebagai evaluasi agar fungsi pengawasan dapat ditingkatkan," ujar tenno.
pekan ini dprd seluma juga akan kembali melakukan hearing dengan melibatkan aparat penegak hukum (aph)
baca juga:3 item pembangunan tahap ii ppn seluma setelah 7 item rampung, berikut rinciannya
baca juga:mau maju pilkada seluma jalur independen? ini jumlah dukungan yang harus dipenuhi
yakni polres seluma dan kejari seluma serta pemerintah kabupaten (pemkab) seluma,
dalam hal ini asisten i setda seluma, dinas pmd, inspektorat seluma dan kepala bagian (kabag) hukum.
hearing ini dilakukan untuk menelusuri sejauh mana perkembangan dan fakta terkait pengusutan kasus kades dusun baru, kecamatan ilir talo, ibrani yang diduga berselingkuh.
karena sebelumnya pada pekan lalu dprd seluma juga telah melakukan pemanggilan terhadap kades ibrani beserta anggota bpd, tokoh masyarakat dan dua orang wanita yang terlibat dalam dugaan kasus ini.
"kita melihat jadwal, rencananya pekan depan. kita akan akan panggil kapolres seluma dan kepala kejari (kajari) seluma
atau yang mewakili untuk menjelaskan bagaimana proses pengusutan dan pandangan dari kacamata hukum.
termasuk juga menanyakan bagaimana progres yang dilakukan oleh pemkab seluma dalam mengusut kasus ini," jelas wakil ketua ii dprd seluma, samsul aswajar, s. sos.
dilanjutkan samsul aswajar hearing kepada kades dan rombongan pada selasa, 26 maret dilatarbelakangi
lantaran adanya aksi demo yang dilakukan oleh ratusan warga desa dusun baru pada pekan lalu di kantor bupati seluma. 
aksi ratusan warga tersebut dilakukan dengan agenda penuntutan dicopotnya kades dusun baru,
atas kasus dugaan perselingkuhan di pondok pematang sawah yang sempat viral serta membuat kegaduhan di desa setempat.
namun aksi demo tersebut langsung ditanggapi pemkab seluma dengan melakukan rapat terbuka di ruang rapat bupati seluma.
dari hasil rapat tersebut, diterbitkanlah berita acara  rapat yang menyatakan bahwa sk bupati seluma
tentang pemberhentian sementara kepala desa dusun baru kecamatan ilir talo yang akan diberikan kepada camat ilir talo pada tanggal 1 april 2024.
maka dari itu, untuk dijadwalkanlah hearing ke 2 dengan melibatkan pemkab seluma dan aph. 
hal ini dilakukan agar pemkab seluma dapat mempertimbangkan dengan matang sebelum akhirnya keputusan diambil.
sementara menunggu proses menjelang hearing kedua tersebut, dprd meminta agar keputusan pemkab seluma untuk memberhentikan kades dapat ditinjau ulang terlebih dahulu. 
mengingat saat ini dprd masih akan melakukan dengar pendapatan dari pihak yang disebut diatas.
"kita minta untuk pemkab untuk dikaji ulang, sembari menunggu proses hearing kedua kita lakukan.
pemerintah jangan mau kalah hanya karena sedikit tekanan dari segelintir masyarakat, karena belum tentu tuntutan itu dapat di buktikan kebenarannya," tegas samsul.
sementara itu, kepala desa (kades) dusun baru, ibrani mengaku siap untuk menggugat surat keputusan (sk) bupati seluma, erwin octavian, se ke pengadilan tata usaha negara (ptun) bengkulu jika pada tanggal 1 april 2024 nanti tetap diberhentikan, meskipun itu pemberhentian untuk sementara waktu.
"yang jelas saya tidak akan menerima keputusan tersebut, maka saya akan menggugat dalam hal ini ke ptun bengkulu," ungkap kades dusun baru.
ditegaskan ibrani, hal ini dilakukan karena dirinya tidak merasa adanya perbuatan yang melanggar aturan. 
selain itu tuduhan perselingkuhan yang dialamatkan kepadanya hingga saat ini belum dapat dibuktikan, baik dari polres seluma maupun pemerintah kabupaten (pemkab) seluma, dalam hal ini inspektorat seluma.
ibrani juga menduga adanya penekanan dari sejumlah warga desa dusun baru karena ada sekelompok orang yang mengaturnya, besar kemungkinan ini ada kaitannya dengan unsur politik pada pemilihan kades beberapa waktu silam.
"hingga saat ini belum terbukti saya berselingkuh seperti yang dituduhkan. menurut saya ini hanya berkaitan dengan politik pilkades saja karena ada oknum yang menggerakkan dibelakang semua ini," jelas ibrani.
ibrani konsisten membantah semua tudingan yang dialamatkan kepadanya. menurutnya banyak beberapa tudingan yang harus diluruskan, termasuk isu yang menyebutkan dirinya kerap berbuat anarkis di desa. 
padahal dirinya mengaku sudah berusaha menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil di desa.
"tidak pernah saya berbuat hal hal buruk seperti yang dituduhkan, mulai dari berselingkuh hingga bertindak kasar. boleh tanyakan saja kepada masyarakat di desa jika tidak percaya," ujar ibrani.
dijelaskan ibrani, kronologis sebenarnya bermula saat dirinya pergi ke kebun untuk mengusir monyet.
kemudian dirinya dipanggil mendekat oleh dua orang wanita yang sedang berada di pondok tersebut, yakni tutiana (45) yang masih merupakan kerabat kades dan eliza (46). 
setelah didekati, ternyata maksud dari eliza ingin meminjam uang rp 100 ribu kepada sang kades untuk keperluan membayar arisan. 
"awalnya saya sedang ke kebun untuk mengusir monyet, lalu kedua orang tersebut memanggil saya dan bermaksud ingin meminjam uang. saat itu saya di pondok hanya sekitar 10 menit," ujar kades.
namun ibran tidak mengetahui aktifitas tersebut ternyata direkam oleh beberapa orang dan menarasikan bahwa dirinya berselingkuh dan berzinah. maka dari itu ibrani tidak terima dan telah melaporkan hal ini ke polres seluma.
"saya tidak terima dituduh selingkuh apalagi berzinah, bahkan suami dari wanita tersebut juga bersedia dipanggil bersama sama untuk menjelaskan faktanya,"tegas kades.
sementara itu, wanita yang diduga terlibat dalam kasus dugaan perselingkuhan ini, eliza turut membantah adanya dugaan perselingkuhan, bahkan dirinya berani bersumpah tidak pernah ada kontak fisik atau hubungan khusus dengan kades seperti yang dituduhkan.
"tidak betul semua yang dituduhkan, bahkan kontak fisikpun tidak ada. kami pun tidak lama berada di lokasi, itupun kami bertiga bersama tuti," tegas eliza.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 1 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan