Siapkan Rp4 Miliar untuk Sarpras Rumah Adat dan Gedung MPP Mukomuko

Begitu juga keinginan kami lantai dasar bangunan rumah adat dipasang keramik. Agar pada saat acara, lantai bawah bisa dimanfaatkan juga,” jelasnya. 

Dengan anggaran yang disiapkan sebesar Rp580 juta Apriansyah mengaku akan tetap memanfaatkan anggaran tersebut sesuai dengan baik. 

BACA JUGA:Usai Lebaran ASN Mukomuko Wajib Kejar Capaian, Lanjut Kuliah Pahami Regulasi

BACA JUGA:Usai Lebaran ASN Mukomuko Wajib Kejar Capaian, Lanjut Kuliah Pahami Regulasi

Tentunya berdasarkan skala prioritas. Bisa saja nanti dimanfaatkan dulu untuk membangun toilet dan yang lainnya. Setelah ada persetujuan dari pimpinan.

"Keinginan kami, anggaran yang sudah disiapkan itu cepat dibelanjakan sesuai perencanaan kebutuhan.

Apakah nanti untuk membangun toilet di belakang rumah adat itu, atau digunakan untuk pemasangan keramik lantai dasar dan yang lainnya,” jelanya. 

Lanjutnya, sedangkan sarana dan prasarana rumah adat yang belum dapat dibangun dengan menggunakan  anggaran sebesar Rp580 juta. 

PUPR akan kembali mengusulkan anggaran ke pemerintah. Baik di APBD Perubahan tahun 2024, maupun di APBD tahun 2025 mendatang. 

Sebab ia tidak menginginkan, pemerintah hanya membangun rumah adatnya saja. Sedangkan sarana dan prasarana lainnya tidak ada. 

"Keinginan kami semua dilengkapi. Baik itu toilet, taman, pagar termasuk yang lainnya. Jadi rumah adat Mukomuko, bisa dijadikan lokasi wisata bagi masyarakat Kabupaten Mukomuko dan masyarakat dari luar daerah," ujarnya.

Selain itu untuk meningkatkan pelyanaan kepada masyarakat, Pemkab Mukomuko juga akan membangun Mall Pelayanan Publik (MPP).

Dimana pelaksanaa pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik, telah disiapkan anggaran yang disapkan Rp3,5 miliar yang bersumber dari APBD 2024.

Sebagai upaya mendukung memberikan kemudahan pelayanan satu pintu kepada masyarakat, khususnya di Mukomuko. 

Untuk pembangunan Mall pelayanan publik ini sebenarnya sudah direncanakan dari beberapa tahun yang lalu hanya saja selalu mengalami rasionalisasi anggaran sehingga usulan belum bisa terlaksana.