ASN Pemprov Diberi Dispensasi WFH 2 Hari

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: Ade HR |

Minggu , 14 Apr 2024 - 22:05

HALAL BIHALAL: Gubernur Bengkulu, Prof. Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA., melakukan halal bihalal bersama sejumlah ASN di lingkup Pemprov Bengkulu dihari pertama masuk usai libur Idulfitri 2023.--BELA/RB

Meski begitu, apabila lewat dari masa dispensasi masih ada ASN yang belum masuk bekerja, maka Pemprov akan melihat terlebih dahulu jenis pelanggaran yang dilakukan.

Setelahnya mulailah diberikan sanksi. Dari sanksi ringan hingga berat dengan melihat bentuk pelanggaran yang dilakukan.

Untuk kategori berat yang terberat yakni pemberhentian sementara Kategori ringan teringan yakni hanya berupa teguran.

"Ketika tidak melakukan pelanggaran dan dianggap masih ringan, nah katagori ringan itu ada yang dari teringan atau juga ringan terberat. Begitu juga dengan hukuman disiplin terberat," demikian Gunawan.

Selain itu, Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu Dr. H. Heru Susanto, SE. MM., menegaskan, sanksi bagi ASN menambah libur lebaran itu, akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Ada hukuman ringan, sedang hingga berat.

"Sanksinya mulai teguran, potong tunjangan, hingga pemberhentian jabatan maupun status PNS," terang Heru.

Untuk tingkat hukuman disiplin ringan, dikatakan Heru seperti teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

Kemudian, hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja selama 6-12 bulan.

"Hukuman disiplin berat itu, berupa penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri," tuturnya.

Untuk pelanggaran jam kerja, khususnya bagi ASN yang menambah libur lebaran tanpa alasan sah, menurut Heru akan dibagi dari sisi waktu tidak masuk kerjanya.

Seperti tidak masuk kerja kumulatif 3-10 hari kerja, sanksinya berupa teguran lisan, tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

Jika tidak masuk kerja kumulatif 11-13 hari kerja, sanksinya pemotongan tunjangan 25 persen selama 6 bulan.

asn pemprov diberi dispensasi wfh 2 hari                            bengkulu, koranrb.id – aparatur sipil negara (asn) pemerintah provinsi bengkulu, diberikan dispensasi bekerja dari rumah, atau work from home (wfh) selama 2 hari. yakni selasa 16 april hingga rabu 17 april.
sebagaimana diketahui besok, selasa 16 april 2024 para asn pemprov bengkulu sudah mulai masuk kerja.
kebijakan asn pemprov bengkulu diperbolehkan wfh selama 2 hari ini, untuk mengindari penumpukan arus kendaraan saat momen balik lebaran.
dikatakan kepala badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, gunawan suryadi, s.sos., m.ap., hal tersebut mengikuti kebijakan yang sudah ditetapkan oleh menteri   pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb), abdullah azwar anas.
baca juga:hasil tbs sawit petani di bengkulu selatan terbilang rendah hanya 14 ton per hektare dalam setahun
"ya kita tetap juga ikut kebijakan nasional sesuai dengan se menpan rb nomor 1 tahun 2024," tutur gunawan, minggu, 14 april 2024.
meski begitu, gunawan berharap khusus asn di lingkungan pemprov bengkulu, sudah masuk kembali pada selasa, 16 april 2024 tersebut setelah masa cuti lebaran. 
bahkan, masing-masing opd tetap harus melaporkan kehadiran asn nya masing-masing.  
"jadi, kita tetap lakukan pemantauan," tutur gunawan.
baca juga:objek wisata rejang lebong banjir pengunjung, destinasi wisata terfavorit di provinsi bengkulu 
ketika ketetapan tersebut dilanggar, dikatakan gunawan tentu akan diberikan sanksi oleh pihak pemprov bengkulu. 
untuk itu pihaknya terus melakukan imbauan kepada asn, agar mematuhi edaran yang ada mengenai cuti bersama.
"apabila tetap dilanggar, maka sanksi akan diberlakukan," ujarnya.
dengan diberikannya dispensasi secara nasional selama 2 hari, artinya pada hari masuk ke-3, atau jumat, 18 april 2024, pemprov bengkulu akan melakukan pengecekan kehadiran kembali.
meski begitu, apabila lewat dari masa dispensasi masih ada asn yang belum masuk bekerja, maka pemprov akan melihat terlebih dahulu jenis pelanggaran yang dilakukan.
baca juga:selama libur lebaran idul fitri kendaraan melintasi jalan tol meningkat 58,16 persen
setelahnya mulailah  diberikan sanksi. dari sanksi ringan hingga  berat dengan melihat bentuk pelanggaran yang dilakukan.
untuk kategori berat yang terberat yakni pemberhentian sementara kategori ringan teringan yakni hanya berupa teguran.
"ketika tidak melakukan pelanggaran dan dianggap masih ringan, nah katagori ringan itu ada yang dari teringan atau juga ringan terberat. begitu juga dengan hukuman disiplin terberat," demikian gunawan.
selain itu, inspektur inspektorat provinsi bengkulu provinsi bengkulu dr. h. heru susanto, se. mm., menegaskan, sanksi bagi asn menambah libur lebaran itu, akan disesuaikan dengan peraturan pemerintah (pp) nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pns. ada hukuman ringan, sedang hingga berat.
baca juga:dana desa rp296 miliar sudah mengucur di provinsi bengkulu 
"sanksinya mulai teguran, potong tunjangan, hingga pemberhentian jabatan maupun status pns," terang heru.
untuk tingkat hukuman disiplin ringan, dikatakan heru seperti teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. 
kemudian, hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja selama 6-12 bulan.
"hukuman disiplin berat itu, berupa penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri," tuturnya.
baca juga:tiket pesawat bengkulu-jakarta ludes sampai 20 april, ini informasi dari pihak bandara fatmawati soekarno
untuk pelanggaran jam kerja, khususnya bagi asn yang menambah libur lebaran tanpa alasan sah, menurut heru akan dibagi dari sisi waktu tidak masuk kerjanya. 
seperti tidak masuk kerja kumulatif 3-10 hari kerja, sanksinya berupa teguran lisan, tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
jika tidak masuk kerja kumulatif 11-13 hari kerja, sanksinya pemotongan tunjangan 25 persen selama 6 bulan. 
tidak masuk kerja kumulatif 14-16 hari kerja dilakukan pemotongan tunjangan 25 persen selama 9 bulan.
baca juga:aturan seragam baru sd/smp/sma tahun 2024, diterapkan usai lebaran, ini tanggapan kemendikbud ri!
kumulatif tidak masuk kerja, 17-20 hari kerja pemotongan tunjangan 25 persen selama 12 bulan.
namun jika tidak masuk kerja kumulatif 21-24 hari kerja, sanksinya penurunan jabatan selama 12 bulan, kumulatif 25-27 hari tidak masuk kerja pembebasan dari jabatan selama 12 bulan.
"lalu jika tidak masuk kerja kumulatif 28 hari kerja atau lebih, dilakukan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. terakhir, tidak masuk kerja 10 hari kerja berturut-turut dilakukan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri," tegas heru.
untuk memastikan semua asn masuk kerja pada hari pertama setelah libur lebaran, heru menegaskan, pihaknya bersama badan kepegawaian daerah (bkd) dan satpol pp akan melakukan sidak di beberapa organisasi perangkat daerah (opd).
baca juga:emas antam stagnan di posisi atas, rp1,3 juta per gram
"kita minta semua asn bisa masuk kerja pada hari pertama. karena waktu libur sudah panjang," ungkapnya.
nantinya, jika ditemukan ada yang tidak masuk kerja. maka menurut heru, hasilnya akan disampaikan kepada gubernur bengkulu prof h rohidin mersyah melalui sekdaprov bengkulu isnan fajri. hasil keputusan pimpinan, tentu akan ditindaklanjuti.
"hasilnya kita akan laporkan dengan pimpinan," demikian heru.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 15 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan