Kasus OTT Dugaan Fee Proyek BWSS VIII Tetap Lanjut

Reporter: heru permana putra |

Editor: Ade HR |

Senin , 15 Apr 2024 - 21:36

OTT: Kasat Reskrim Polres Kepahiang Sujud Alif Yulamlam memastikan kasus OTT fee proyek BWSS di Kabupaten Kepahiang tetap lanjut.--HERU/RB

kasus ott dugaan fee proyek bwss viii tetap lanjut                             kepahiang, koranrb.id - sempat terkesan jalan di tempat, kasus operasi tangkap tangan (ott) yang dilakukan polres kepahiang sejak 23 juni 2023 lalu dalam perkara dugaan fee proyek bantuan program percepatan peningkatan tanah guna air (p3-tgai) di kabupaten kepahiang, dari balai besar wilayah sungai sumatera (bbwss) viii pelembang, tetap lanjut. 
hal ini disampaikan langsung kapolres kepahiang, akbp. eko munarianto, s.ik melalui kasat reskrim akp. sujud alif yulamlam, s.ik, senin 15 april 2024. 
kasat reskrim sujud alif yang belum lama mengemban tugas barunya di kabupaten kepahiang ini memastikan, berkas perkara telah dilimpahkan ke kejari kepahiang. 
"tetap lanjut, berkas perkaranya telah kami lengkapi lagi dan limpahkan ke kejaksaan," kata kasat reskrim. 
baca juga:semangat kemenangan nan fitri 
sejauh ini, pihaknya tengah menunggu kabar dari kejaksaan apakah ada perbaikan berkas perkara atau tidak. 
disinggung soal penambahan tersangka dari kalangan kades, yang ikut terkait saat prosesi ott lalu, kasat sujud alif menyampaikan masih fokus terhadap 2 tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya. 
"belum, masih 2 tersangka. kita fokuskan ke sana dulu," singkat kasat. 
dalam perkara ini, salah satu tsk yakni ka, tercatat sebagai salah satu asn di lingkungan pemkab kepahiang. yang bersangkutan diketahui saat ini tidak menjalani penahanan. 
baca juga:refleksi idul fitri di bengkulu utara, pererat ulama dan umara hingga songsong percepatan pembangunan 
mengenai hal ini, kasat menjelaskan status penahanan tsk ka sedang ditangguhkan. 
"bukan tidak ditahan, yang bersangkutan ditangguhkan penahanannya," tambah kasat reskrim. 
diketahui, dalam perkara ini terkesan sulit dituntaskan.
hingga saat ini, perkaranya tidak kunjung masuk persidangan.
baca juga:peringatan bagi asn tambah libur! sanksi tegas menanti
berkas perkara  bolak-balik dari kejari ke polres kepahiang karena dianggap belum lengkap.
dalam berkas perkara tersebut, penyidik telah mengamankan barang bukti (bb) mencapai rp300 juta. di dalamnya, telah ditetapkan 2 tersangka dalam perkara tersebut. 
yakni, ka (40) warga desa pagar gunung kecamatan kepahiang sebagai pemilik rumah tempat ott.
ka juga berstatus sebagai aparatur sipil negara (asn) dengan jabatan setingkat kasi di dinas pemberdayaan masyarakat desa (pmd) kabupaten kepahiang.
baca juga:12 balon kada di kabupaten rejang lebong incar perahu pan
kemudian tersangka fr (29) warga kelurahan air rambai kecamatan curup tengah kabupaten rejang lebong, yang disebut berkeja sebagai tenaga ahli (ta) salah satu anggota dpr ri. 
ka dan fr diketahui sama-sama berada di lokasi ott berlangsung, bersama sejumlah kades. diketahui,  ott dugaan fee proyek p3-tgai dari bbwss viii pelembang terjadi pada senin 26 juni 2023 malam hari di rumah tersangka ka. 
pada saat ott, ada beberapa oknum kades di lokasi tersebut.
ott ini terkait pengerjaan proyek irigasi di 9 desa dengan jumlah 18 kelompok. 
baca juga:pemprov bengkulu usulkan jenis formasi cpns dan pppk ke bkn
adapun ke 9 desa yang dimaksud adalah, desa tanjung alam 3 kelompok, desa air hitam 2 kelompok, desa suro lembak 3 kelompok, desa suro muncar 2 kelompok.
lalu, desa suro ilir 1 kelompok. kemudian desa bogor baru 2 kelompok, desa kampung bogor 3 kelompok, desa pagar gunung 1 kelompok, dan desa permu bawah 1 kelompok.
dari keterangan sementara, bb uang tunai yang berhasil diamankan diduga merupakan fee proyek atas proyek pembanguan irigasi di 18 desa di kabupaten kepahiang.
sumber lain menyebutkan jika dari masing-masing desa, para tersangka mematok fee rp40 juta dari nilai proyek sebesar rp 180 juta.
baca juga:belum puas liburan ? ini dua long weekend di bulan mei, siapkan kantong anda
kedua tersangka yang sudah ditetapkan dalam perkara ini, dikenakan  pasal 11, pasal 12 e undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 16 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan