64 PNS Bengkulu Utara Tidak Hadir Kerja Hari Pertama Pasca Lebaran, 33 Disanksi Potong TPP

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 17 Apr 2024 - 22:21

PNS: Pemda Bengkulu Utara sudah menuntaskan pendataan PNS. Hasilnya, sebanyak 64 PNS yang tidak hadir di hari kerja pertama Selasa lalu. FOTO: Nopri Anto Silaban, SE, M.Si/RB--

KORANRB.ID - Pemda Bengkulu Utara sudah menuntaskan pendataan PNS berdasarkan absensi masuk kerja pertama usai libur Idul Fitri, Selasa, 16 April 2024 lalu.

Hasilnya, sebanyak 64 PNS yang tidak hadir di hari kerja pertama Selasa lalu, baik di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga di 19 kecamatan.

Rinciannya, 12 PNS tidak hadir dengan alasan sakit, 3 orang izin, 33 PNS cuti dan 5 melakukan dinas luar.

Sisanya sebanyak 33 orang tidak hadir tanpa keterangan atau tanpa alasan yang dibenarkan sesuai dengan alasan kepegawaian.

Inspektur Inspektorat Nopri Anto Silaban, SE, M.Si menerangkan jika Inspektorat sudah mengecek satu persatu alasan PNS yang tidak masuk kantor tersebut.

Termasuk memeriksa surat keterangan saksi sebagai bukti jika PNS sakit tersebut memang tidak memungkinkan untuk masuk kerja Selasa lalu.

“Karena sudah diingatkan sejak sebelum libur dan cuti bersama Idul Fitri, selain memang ada edaran dari Kementerian Dalam negeri terkait dengan waktu libur dan cuti bersama Idul Fitri,” terangnya.

Termasuk Sekda Bengkulu Utara, juga sudah mengingatkan PNS dan menyampaikan akan ada sanksi bagi PNS yang memperpanjang libur atau tidak masuk kantor dihari pertama masuk kerja.

Maka Inspektorat menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan data absensi masing-masing ASN.

“Maka kita temukan ada 33 PNS yang tidak masuk tanpa keterangan dari seluruh OPD,” terangnya.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan tersebut, Inspektorat menyampaikan terkait dengan sanksi ke masing-masing organisasi perangkat daerah.

33 PNS tersebut akan diberikan sanksi pemotongan Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk April 2024.

64 pns bengkulu utara tidak hadir kerja hari pertama pasca lebaran, 33 disanksi potong tpp                            koranrb.id -  pemda bengkulu utara sudah menuntaskan pendataan pns berdasarkan absensi masuk kerja pertama usai libur idul fitri, selasa, 16 april 2024 lalu. 
hasilnya, sebanyak 64 pns yang tidak hadir di hari kerja pertama selasa lalu, baik di lingkup organisasi perangkat daerah (opd) hingga di 19 kecamatan.
rinciannya, 12 pns tidak hadir dengan alasan sakit, 3 orang izin, 33 pns cuti dan 5 melakukan dinas luar.
sisanya sebanyak 33 orang tidak hadir tanpa keterangan atau tanpa alasan yang dibenarkan sesuai dengan alasan kepegawaian.
baca juga:3 opsi perekrutan ppk, pps dan kpps disiapkan kpu bengkulu utara
baca juga:hari pertama kerja, bupati dan wabup bengkulu utara pimpin apel
inspektur inspektorat nopri anto silaban, se, m.si menerangkan jika inspektorat sudah mengecek satu persatu alasan pns yang tidak masuk kantor tersebut.
termasuk memeriksa surat keterangan saksi sebagai bukti jika pns sakit tersebut memang tidak memungkinkan untuk masuk kerja selasa lalu. 
“karena sudah diingatkan sejak sebelum libur dan cuti bersama idul fitri, selain memang ada edaran dari kementerian dalam negeri terkait dengan waktu libur dan cuti bersama idul fitri,” terangnya.   
termasuk sekda bengkulu utara, juga sudah mengingatkan pns dan menyampaikan akan ada sanksi bagi pns yang memperpanjang libur atau tidak masuk kantor dihari pertama masuk kerja. 
baca juga:partai golkar dan pdip incar kursi bupati bengkulu utara
baca juga:harga kelapa sawit naik lagi, cek harga beli tiap perusahaan di bengkulu utara pekan ini 
maka inspektorat menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan data absensi masing-masing asn. 
“maka kita temukan ada 33 pns yang tidak masuk tanpa keterangan dari seluruh opd,” terangnya. 
sesuai dengan hasil pemeriksaan tersebut, inspektorat menyampaikan terkait dengan sanksi ke masing-masing organisasi perangkat daerah. 
33 pns tersebut akan diberikan sanksi pemotongan tambahan perbaikan penghasilan (tpp) untuk april 2024. 
baca juga:ini luas kebun kelapa sawit yang masuk antrean replanting di bengkulu utara
baca juga:dilarang ajukan pindah, 1.505 pppk di bengkulu utara siap-siap dilantik
“sanksi pemotongan tpp ini khusus bagi asn yang tidak masuk kerja tanpa keterangan,” terangnya. 
selain sanksi tersebut, inspektorat juga menyampaikan pada masing-masing kepala opd terkait dengan pegawainya yang tidak masuk kerja tersebut. 
sehingga pembinaan bisa dilakukan oleh kepala opdnya masing-masing.
“maka pembinaan dilakukan oleh kepala opdnya masing-masing sesuai dengan keaktifan masin-masing pns yang diberikan sanksi tersebut,” terangnya. 
selain itu inspektorat juga mencatat pns yang tidak patuh pada edaran terkait jadwal libur dan cuti bersama tersebut. 
hal ini akan menjadi catatan inspektorat terkait dengan catatan disiplin masing-masing pns. 
“hal ini jga akan menjadi catatan kita kedepannya, dan akan menjadi pertimbangan sanksi yang lebih berat jika kedepannya kembali melakukan pelanggaran, terutama pelanggaran yang sama,” terangnya. 
selain itu, ia juga mengakui jika memang ada kebijakan pelaksanaan work from home atau wfh yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhitung 16 dan 17 april 2024. 
ini dengan pertimbangan daerah yang memiliki tingkat kepadatan arus lalu lintas pada masa arus balik lebaran. 
“hal tersebut tentunya tidak tercermin di bengkulu utara maka seluruh pns sudah melakukan atau aktif bekerja di kantor seperti biasanya,” terangnya. 
selain itu, bagi pns yang melakukan kegiatan work from home juga bukan berarti bekerja tanpa panduan. 
mereka yang bekerja dari rumah merupakan bekerja sesuai dengan perintah dari kepala opd masing-masing. 
“maka mereka yang melakukan wfh adalah mereka yang mendapatkan tugas dari kepala opd-nya masing-masing dan bisa melaksanakan tugas dari rumah. namun di bengkulu utara tidak melakukan hal tersebut dan hampir seluruh pns sudah masuk kantor,” terangnya.   
meskipun adanya pns yang tidak masuk kantor dengan berbagai alasan tersebut, ia memastikan jika pelaksanaan pekerjaan pemerintah bengkulu utara bisa berjalan sebagaimana mestinya. 
terutama target-target menuntaskan pekerjaan di masing-masing opd dihari masuk kerja pertama tersebut. 
“karena juga dilakukan pengawasan di masing-masing opd untuk memastikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan tersebut sudah sebagaimana mestinya sejak selasa lalu,” pungkas nopri anto.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 18 April 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan